Trump Bekukan Rp38 Triliun Dana Harvard Gegara Membangkang

Pemerintahan Trump mengirimkan surat berisi daftar tuntutan kepada Harvard pada Jumat (11/4/2025). Daftar tersebut mencakup penghapusan semua program keragaman dan inklusi (DEI), perubahan kebijakan penerimaan mahasiswa, larangan penutup wajah dalam protes, serta audit terhadap pandangan fakultas dan mahasiswa tentang isu keragaman.

Harvard diminta menjalin kerja sama penuh dengan otoritas imigrasi dan menghentikan pendanaan kelompok mahasiswa yang dianggap mendukung tindakan kriminal. Tuntutan lain termasuk pemeriksaan plagiarisme seluruh staf pengajar dan penyerahan data penerimaan mahasiswa ke pemerintah federal, termasuk informasi pelamar yang ditolak.

Tim fakultas Harvard telah mengajukan gugatan hukum untuk menentang keputusan tersebut. Mereka berpendapat tuntutan pemerintah melanggar kebebasan akademik. Profesor hukum Harvard menggambarkan tindakan pemerintah sebagai langkah otoriter yang membahayakan dasar-dasar pendidikan.

"Tuntutan Presiden ini benar-benar otoriter. Dia mengancam akan memotong dana jika kami tidak membatasi kebebasan berbicara dan mengubah cara kami mengajar. Ini jelas melanggar hak-hak dasar yang dilindungi Amandemen Pertama," kata Nikolas Bowie, profesor hukum Harvard, dilansir CNN.

Universitas Columbia telah kehilangan 400 juta dolar AS (sekitar Rp6,7 triliun) pendanaan federal pada Maret 2025 dan akhirnya menyerah pada tuntutan pemerintah. Columbia terpaksa membuat perubahan besar, termasuk menempatkan departemen studi Timur Tengah di bawah pengawasan khusus. 

Pemerintahan Trump dinilai menargetkan institusi elite secara khusus. Melansir NYT, pejabat Trump telah membahas strategi untuk menjatuhkan universitas-universitas ternama sebagai bagian dari upaya mereka mengubah wajah pendidikan tinggi.

"Tidak ada pemerintah, terlepas dari partai mana yang berkuasa, yang boleh mendikte apa yang dapat diajarkan oleh universitas swasta, siapa yang dapat mereka terima dan pekerjakan, dan bidang studi apa yang dapat mereka pilih," tulis Garber, dilansir Al Jazeera.

Mantan Presiden AS Barack Obama memberikan dukungan melalui pernyataan publik. Dia memuji keberanian Harvard dan menyebutnya sebagai contoh bagi institusi pendidikan tinggi lainnya. Obama berharap lebih banyak universitas akan mengikuti jejak Harvard untuk melindungi kebebasan akademik.

Ratusan alumni Harvard mengirimkan surat dukungan kepada pimpinan universitas. Mereka mendorong Harvard untuk tetap teguh dalam menghadapi tekanan politik. Banyak profesor dan pemimpin kampus lain di seluruh AS juga menyatakan solidaritas dengan Harvard.

Ted Mitchell, pimpinan Dewan Pendidikan AS yang mewakili banyak kampus, mengatakan sikap tegas Harvard memberi keberanian bagi universitas lain. Ia percaya penolakan ini menciptakan preseden penting dan menunjukkan bahwa institusi pendidikan dapat melawan tekanan politik yang tidak semestinya.

"Harvard saat ini menunjukkan keberanian dalam mempertahankan nilai-nilai penting di dunia pendidikan. Mereka memberikan pesan jelas bahwa proses belajar dan inovasi tidak boleh diatur oleh tekanan atau paksaan politik," ucap Anurima Bhargava, alumni Harvard yang mengorganisir gerakan dukungan, dilansir The Guardian.