Trump Digugat 5 Perusahaan AS karena Masalah Tarif
Jakarta, IDN Times – Lima perusahaan melayangkan gugatan kepada Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Senin (14/4/2025). Perusahaan tersebut meminta Pengadilan Perdagangan Internasional AS untuk memblokir kebijakan tarif yang diberlakukan Trump.
Kelima perusahaan itu merupakan importir barang dari negara-negara yang dikenai tarif tinggi. Mereka menilai bahwa Trump telah bertindak melebihi kewenangannya.
“Tidak ada satu orang pun yang seharusnya memiliki kekuasaan untuk mengenakan pajak dengan konsekuensi ekonomi global sebesar ini. Konstitusi memberikan kewenangan untuk menetapkan tarif, termasuk pajak impor, kepada Kongres, bukan Presiden,” kata pengacara senior Liberty Justice Center, Jeffrey Schwab, dikutip dari Nikkei Asia.
Hingga saat ini, pemerintah AS belum memberikan komentar resmi terkait gugatan tersebut.
1. Bukan gugatan yang pertama
Gugatan dari lima perusahaan ini bukan yang pertama. Pada 4 April, perusahaan alat tulis di Florida bernama Simplified juga melayangkan gugatan terhadap Trump dan Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem.
CEO Simplified, Emily Ley, menyebut bahwa tarif yang dikenakan terhadap barang impor, termasuk dari China, telah merugikan perusahaannya hingga ratusan ribu dolar. Simplified sendiri merupakan importir produk buku catatan dari China.
“Simplified harus membayar tarif saat pesanan tiba di AS. Berdasarkan rencana saat ini, tarif baru akan membebankan biaya ratusan ribu dolar kepada Simplified,” keluh Ley, dikutip dari Newsweek.
Ley mengatakan tidak mungkin memindahkan produksi ke AS sepenuhnya demi menghindari tarif, karena biaya yang diperlukan akan sangat besar.
“Setiap kenaikan harga terhadap produk Simplified kemungkinan akan menurunkan permintaan pasar,” demikian isi gugatan tersebut.
2. Perang tarif AS dengan dunia
AS mulai memberlakukan tarif resiprokal terhadap puluhan negara sejak dua pekan lalu. Namun, kondisi paling serius terjadi antara AS dan China.
Kedua negara kini terlibat dalam perang dagang. AS menetapkan tarif impor sebesar 145 persen terhadap barang-barang asal China. Sebagai balasan, Beijing mengenakan tarif sebesar 125 persen terhadap produk-produk dari AS.
Kebijakan tarif ini sebenarnya tidak hanya menyasar China, tetapi juga negara-negara lain. Di kawasan ASEAN, tarif dikenakan secara bervariasi, mulai dari 10 hingga 49 persen. Meski demikian, blok Asia Tenggara itu menyatakan tidak akan membalas kebijakan tarif AS.
3. China tanggapi tarif AS
China menunjukkan sikap tegas merespons tarif AS. Juru bicara Administrasi Bea Cukai China, Lyu Daliang, mengatakan bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia itu telah mendiversifikasi perdagangan luar negerinya dari ketergantungan terhadap AS dalam beberapa tahun terakhir.
“Langit tidak akan runtuh bagi ekspor China. Upaya ini tidak hanya mendukung pembangunan mitra kami, tetapi juga meningkatkan ketahanan kami sendiri,” ujar Lyu, dikutip dari The Guardian.
Sebagai respons atas kebijakan tarif AS, China juga mulai membangun aliansi untuk melawan balik. Pada Senin, Presiden China Xi Jinping mengunjungi Vietnam untuk membahas kondisi terbaru perang dagang. Kunjungan ini merupakan bagian dari tur ke Asia Tenggara. Setelah Vietnam, delegasi akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia dan Kamboja.
Pekan lalu, Xi juga menyerukan kepada Uni Eropa untuk bekerja sama dalam menghadapi tarif dari AS. Ketua Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, menyambut ajakan tersebut dan menyatakan keinginan untuk memperluas kerja sama perdagangan dengan China.
