Trump Berang, Gugat BBC Rp16 Triliun usai Skandal Video Dokumenter

Mantan penasihat editorial BBC, Michael Prescott, menyusun sebuah memo internal yang memperingatkan adanya “masalah serius dan sistemik” dalam standar editorial lembaga itu. Salah satu temuan utama dalam memo tersebut berkaitan dengan dokumenter Panorama berjudul “Trump: A Second Chance?” yang tayang pada Oktober 2024.

Dalam laporan itu, BBC disebut telah menggabungkan dua potongan pidato Donald Trump pada 6 Januari 2021 (yang sebenarnya terpisah hampir satu jam) sehingga terdengar seperti satu pernyataan ajakan untuk “fight like hell.”

Memo Prescott kemudian bocor ke publik melalui surat kabar The Telegraph, yang mempublikasikan laporannya dan memicu kontroversi besar. Setelah berita itu tersebar, BBC menerima lebih dari 500 keluhan dari publik terkait dokumenter tersebut.

Potongan video yang ditayangkan menggambarkan Trump seolah-olah mengajak massa berjalan ke Capitol dan berjuang habis-habisan, padahal konteks aslinya berbeda jauh. Kedua bagian pidato itu diucapkan dalam momen terpisah dan membahas topik berbeda.

Setelah laporan internal tersebut terbongkar, BBC akhirnya mengakui bahwa pengeditan itu menimbulkan kesan keliru dan menyebutnya sebagai “distorsi kejadian.” Pihak BBC kemudian menyampaikan permintaan maaf resmi, menyebutnya sebagai sebuah error of judgment.

Melalui tim hukumnya, Trump mengirim surat ke BBC yang menuntut tiga hal: penarikan dokumenter, permintaan maaf publik, dan kompensasi atas kerugian reputasi serta finansial. Jika tak dipenuhi sebelum 14 November 2025, Trump akan melayangkan gugatan resmi senilai 1 miliar dolar AS (Rp16 triliun).

BBC menyebut akan meninjau surat tersebut dan merespons pada waktunya. Meski begitu, pakar hukum menilai peluang Trump menang cukup kecil, karena sebagai tokoh publik di Amerika Serikat, ia harus membuktikan adanya niat jahat dari pihak BBC serta dampak nyata yang ditimbulkan.

Kontroversi ini mengguncang jajaran manajemen BBC. Tim Davie menyebut pengunduran dirinya sebagai keputusan pribadi karena tekanan publik yang semakin besar. Sementara Deborah Turness mengatakan polemik yang terjadi sudah “terlalu merusak” bagi organisasi.

Skandal tersebut juga memicu perdebatan panjang di Inggris. Kelompok konservatif menjadikannya alasan baru untuk menyerang BBC, terutama soal tuduhan bias dan pendanaan publiknya. Sebaliknya, kelompok liberal dan sejumlah tokoh media menilai BBC tetap perlu dipertahankan sebagai lembaga penyiaran publik yang independen.

Kisruh ini muncul di tengah masa krusial bagi BBC. Pemerintah saat ini tengah meninjau ulang Royal Charter BBC, dokumen yang mengatur dasar hukum dan pendanaan lembaga tersebut, sebelum masa berlakunya berakhir pada 2027. Skandal dokumenter ini bisa mempercepat perubahan besar pada struktur dan arah BBC di masa depan.

Di sisi lain, beberapa jurnalis senior mengingatkan pentingnya menjaga perspektif. Mereka menilai, meski BBC melakukan kesalahan serius, lembaga ini masih menjadi pilar penting dalam jurnalisme publik global.

Mantan pemimpin Partai Konservatif sekaligus mantan Perdana Menteri Inggris, Liz Truss, menulis pada Minggu (10/11) bahwa ia senang “Presiden AS dan dunia kini melihat BBC apa adanya.” Ia menilai kegagalan BBC dalam memberitakan isu-isu seperti ideologi transgender, ekonomi, hingga konflik Gaza telah merusak kepercayaan publik terhadap politik dan pemerintahan di Inggris. Menurutnya, “ini seharusnya menjadi akhir dari penyiaran nasional.”

Aktivis konservatif di Inggris memang sejak lama menentang biaya lisensi tahunan yang dibayar warga untuk menikmati layanan BBC.

Kasus ini bukan sekadar soal kesalahan edit video, tapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap media dan hubungan antara politik, kekuasaan, serta kebebasan pers. Apakah skandal ini akan menandai titik balik bagi BBC atau justru membuka jalan bagi reformasi baru?