Trump: Kekuasaan Saya Tak Dibatasi Hukum Internasional

Trump secara blak-blakan menepis gagasan bahwa hukum internasional atau perjanjian multilateral dapat mengekang otoritasnya. Ia menekankan, kekuatan nasional AS, bukan aturan global, yang harus menjadi faktor penentu ketika berhadapan dengan negara lain.

"Satu-satunya hal yang bisa menghentikan saya adalah moralitas saya sendiri, pikiran saya sendiri. Saya tidak butuh hukum internasional, saya tidak ingin menyakiti orang lain," ujar Trump, dilansir The New York Times.

Setelah ditanya lebih lanjut, Trump sempat mengakui AS perlu mematuhi hukum internasional. Namun, ia menambahkan, dirinyalah yang menentukan definisi dan kapan batasan-batasan itu berlaku bagi AS.

Pandangan ini mencerminkan strategi maksimalis Trump yang menggunakan kekuatan militer dan ekonomi untuk memperkuat supremasi Amerika. Ia mengabaikan kritik bahwa pendekatan ini merusak tatanan global yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Manifestasi dari pandangan dunia Trump terlihat dalam ambisinya untuk mengakuisisi Greenland dari Denmark. Ia memandang wilayah tersebut bukan hanya sebagai mitra strategis, melainkan aset yang harus dimiliki sepenuhnya demi keamanan nasional.

"Kepemilikan memberi Anda hal-hal dan elemen yang tidak bisa Anda dapatkan hanya dengan menandatangani dokumen, berbeda jika Anda berbicara tentang sewa atau perjanjian," tutur Trump mengenai alasannya menginginkan Greenland, dilansir Politico.

Trump bahkan mengisyaratkan kesediaannya untuk mengorbankan aliansi NATO jika harus memilih antara mempertahankan pakta pertahanan tersebut atau mendapatkan Greenland. Sikap ini memicu kekhawatiran di kalangan sekutu Eropa yang menganggap AS semakin menjauh dari komitmen pertahanan kolektif.

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, telah memperingatkan, serangan militer AS terhadap Greenland akan berarti akhir dari aliansi NATO. Namun, Trump menilai aliansi Trans-Atlantik tersebut tidak berguna tanpa kehadiran AS sebagai poros utamanya.

Sikap abai AS terhadap hukum internasional telah dipraktikkan melalui operasi militer yang menculik Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, di Caracas pada Sabtu lalu. Trump membanggakan operasi tersebut dan menepis kekhawatiran bahwa tindakan itu melanggar Piagam PBB tentang integritas wilayah negara berdaulat.

Tindakan sepihak ini menuai kecaman dari para ahli hukum internasional dan pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka memperingatkan, perilaku Washington dapat menyeret dunia kembali ke era imperialisme.

"Hukum internasional tidak dapat menghentikan negara melakukan hal-hal buruk jika mereka berkomitmen melakukannya, tetapi kita akan berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk jika tidak memaksakan hukum yang ada," ungkap Pelapor Khusus PBB Margaret Satterthwaite, dilansir Al Jazeera.

Pengamat juga khawatir preseden yang diciptakan Trump di Venezuela dapat dimanfaatkan oleh rival AS. China dan Rusia dikhawatirkan akan menggunakan logika serupa untuk menjustifikasi aksi militer mereka sendiri terhadap Taiwan atau Ukraina di masa depan.