Trump Keluarkan Dekrit Baru, Mahasiswa Pro-Palestina Jadi Target! 

Aturan ini juga dapat digunakan untuk menekan mahasiswa internasional yang aktif dalam advokasi Palestina.

Maryam Jamshidi, profesor hukum di University of Colorado, menilai kebijakan ini berisiko menyasar mahasiswa asing yang mengikuti aksi solidaritas Palestina di kampus-kampus AS.

“Bahasanya jelas mengarah pada warga asing, termasuk mahasiswa yang mendukung Palestina,” kata Jamshidi.

Ia menambahkan, pemerintah AS dapat menggunakan kebijakan ini untuk mengusir aktivis mahasiswa yang dianggap berbahaya.

Pada Oktober 2023, Menteri Luar Negeri Marco Rubio pernah meminta pemerintahan Biden mendeportasi mahasiswa asing yang ikut aksi protes mendukung Palestina. Rubio juga menghubungkan protes mahasiswa dengan serangan 11 September 2001.

“22 tahun kemudian, kami melihat simpatisan teroris turun ke jalan dan membenarkan serangan brutal Hamas,” tulis Rubio dalam surat kepada Gedung Putih.

Beberapa kelompok advokasi mengecam kebijakan ini. Komite Anti-Diskriminasi Amerika-Arab (ADC) menyebut aturan ini memberi pemerintah kebebasan lebih besar untuk menolak visa dan mengusir orang dari AS.

“Trump harus berhenti menstigmatisasi komunitas tertentu, karena ini hanya memperdalam perpecahan,” kata organisasi itu dalam pernyataan resmi.

Palestine Legal, kelompok advokasi hak-hak Palestina, juga mengkritik kebijakan ini sebagai upaya membatasi kebebasan berbicara.

“Mereka mencoba menentukan mana pendapat yang bisa diterima dan mana yang tidak,” kata Direktur Dima Khalidi.

Jamshidi menambahkan, aturan ini bukan hanya perpanjangan dari larangan perjalanan sebelumnya, tapi juga bagian dari upaya yang lebih luas untuk membentuk identitas nasional yang lebih eksklusif.

“Ini adalah bagian dari perang budaya sayap kanan,” katanya.

Para pengamat memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa berdampak luas terhadap imigrasi dan kebebasan berpendapat di AS. Selain membatasi imigran dari negara tertentu, aturan ini juga mengharuskan mereka menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya AS.

Dilansir Straight Arrow News, perintah eksekutif ini juga menginstruksikan peninjauan ulang terhadap kebijakan visa AS. Dalam 60 hari, pemerintah harus menyusun laporan berisi rekomendasi untuk memperketat pemberian visa bagi warga dari negara yang dianggap berisiko terhadap keamanan.

Selain itu, aturan ini memperkuat proses pemeriksaan bagi warga asing yang ingin masuk atau tetap tinggal di AS.

“Ini bukan hanya soal larangan masuk, tapi juga soal siapa yang dianggap pantas menjadi bagian dari Amerika,” kata Khalidi.

Dengan kebijakan ini, AS berpotensi menghadapi tantangan hukum dan protes dari berbagai kelompok hak asasi manusia yang menilai aturan ini diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berbicara.