Trump Keluarkan Dekrit Baru, Mahasiswa Pro-Palestina Jadi Target!
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang bisa membatasi masuknya warga dari negara mayoritas Muslim dan mendeportasi mahasiswa asing yang mendukung hak-hak Palestina. Keputusan ini diumumkan pada Senin (20/1/2025) dan dinilai lebih luas cakupannya dibanding larangan perjalanan yang ia berlakukan pada 2017.
Perintah ini meminta pemerintah menyusun daftar negara dengan sistem keamanan yang dianggap lemah serta mengumpulkan data warga negara tertentu yang masuk ke AS sejak 2021. Selain itu, pemerintah diperintahkan mengambil langkah segera untuk mendeportasi warga asing yang dinilai memiliki sikap bermusuhan terhadap AS.
Deepa Alagesan, pengacara di International Refugee Assistance Project (IRAP), mengatakan aturan ini bisa lebih merugikan imigran dibanding kebijakan larangan perjalanan sebelumnya.
“Sekarang bukan hanya melarang orang masuk, tapi juga mengusir mereka yang sudah di sini,” katanya, dikutip Al Jazeera.
1. Aturan bisa berdampak lebih luas
Aturan ini juga dapat digunakan untuk menekan mahasiswa internasional yang aktif dalam advokasi Palestina.
Maryam Jamshidi, profesor hukum di University of Colorado, menilai kebijakan ini berisiko menyasar mahasiswa asing yang mengikuti aksi solidaritas Palestina di kampus-kampus AS.
“Bahasanya jelas mengarah pada warga asing, termasuk mahasiswa yang mendukung Palestina,” kata Jamshidi.
Ia menambahkan, pemerintah AS dapat menggunakan kebijakan ini untuk mengusir aktivis mahasiswa yang dianggap berbahaya.
Pada Oktober 2023, Menteri Luar Negeri Marco Rubio pernah meminta pemerintahan Biden mendeportasi mahasiswa asing yang ikut aksi protes mendukung Palestina. Rubio juga menghubungkan protes mahasiswa dengan serangan 11 September 2001.
“22 tahun kemudian, kami melihat simpatisan teroris turun ke jalan dan membenarkan serangan brutal Hamas,” tulis Rubio dalam surat kepada Gedung Putih.