Trump Larang Sekolah AS Ajarkan Pandangan Radikal soal Ras dan Gender

30 Jan 2025, 16:51 WIB

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif. (The Trump White House, Public domain, via Wikimedia Commons)

Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengeluarkan perintah yang melarang sekolah mengajarkan pandangan radikal tentang ras dan gender. Kebijakan yang ditandatangani pada Rabu (29/1/2025) ini melarang sekolah mengajar bahwa Amerika adalah negara rasis atau mendorong siswa mengubah identitas gendernya.

Sekolah yang melanggar aturan ini terancam kehilangan bantuan dana dari pemerintah federal AS. Trump menilai banyak sekolah saat ini mengajarkan pandangan yang membuat anak-anak merasa menjadi korban atau penindas hanya karena warna kulit mereka.

Kebijakan ini mendapat dukungan dari politisi Partai Republik di Kongres AS. Ketua Komite Pendidikan Kongres AS, Tim Walberg, menilai Trump telah melindungi hak siswa dan orang tua.

"Presiden Trump menepati janjinya melindungi siswa, meminta pertanggungjawaban sekolah, memerangi antisemitisme kampus, dan memberdayakan orang tua sebagai pengawas pendidikan anak-anak mereka," ujarnya, dilansir Politico.

1. Sekolah dilarang menggambarkan Amerika sebagai negara rasis dan diskriminatif

Perintah Trump melarang sekolah menggunakan dana pemerintah federal untuk mengajar bahwa AS adalah negara yang pada dasarnya rasis atau diskriminatif. Melansir situs Gedung Putih, sekolah akan dilarang mengajarkan bahwa seseorang secara moral lebih baik atau lebih buruk karena ras, warna kulit, atau asal usulnya.

Departemen Pendidikan AS diberi waktu 90 hari menyusun strategi pelaksanaan aturan ini. Mereka akan bekerja sama dengan Jaksa Agung AS dan penegak hukum negara bagian mengawasi sekolah-sekolah agar mematuhi aturan tersebut.

Office for Civil Rights, bagian dari Departemen Pendidikan yang mengawasi pelaksanaan hukum hak sipil, akan menindak sekolah yang melanggar. Mereka punya wewenang mencabut bantuan dana pemerintah federal dari sekolah yang melanggar.

Kelompok pembela hak asasi manusia mengkritik kebijakan ini karena dianggap menghalangi siswa belajar tentang sejarah rasisme di AS.

"Siswa berhak belajar bagaimana diskriminasi tertanam dalam hukum dan masyarakat. Tanpa pengetahuan ini, AS sulit memberantas rasisme," kata peneliti Human Rights Watch, Trey Walk, dilansir CBS News.

2. Sekolah tidak boleh mendorong transisi gender siswa tanpa izin orang tua

Perintah eksekutif Trump melarang sekolah membantu siswa melakukan transisi gender tanpa persetujuan orang tua. Sekolah dilarang mengizinkan siswa menggunakan nama panggilan, toilet, atau berpartisipasi dalam kegiatan olahraga yang tidak sesuai jenis kelamin biologisnya.

Sekolah juga dilarang memberikan konseling psikologis terkait identitas gender tanpa sepengetahuan orang tua. Trump menilai hal ini melanggar hak orang tua yang dijamin undang-undang federal seperti Family Educational Rights and Privacy Act.

Departemen Pendidikan akan menghentikan kontrak dan dana hibah untuk program yang mendukung pengajaran atau promosi ideologi gender. Larangan ini juga mencakup pelatihan dan sertifikasi guru yang memuat materi terkait ideologi gender.

Edward Ahmed Mitchell dari Council on American-Islamic Relations mengkritik kebijakan ini.

"Aturan ini membatasi hak siswa dari berbagai latar belakang yang hanya ingin mengutarakan pendapat. Sama seperti mahasiswa di masa lalu yang menentang perang Vietnam dan sistem pemisahan ras di Afrika Selatan, mereka hanya menyuarakan aspirasi," katanya.

3. Trump hidupkan kembali program pendidikan cinta tanah air

Trump menghidupkan kembali Komisi 1776 yang bertugas mendorong pendidikan cinta tanah air di sekolah-sekolah AS. Komisi ini akan memberikan penghargaan kepada siswa yang memahami sejarah berdirinya AS, termasuk pengetahuan tentang para pendiri bangsa dan Deklarasi Kemerdekaan.

Sekolah diarahkan mengajarkan sejarah AS secara akurat namun menginspirasi. Komisi 1776 akan memastikan pendidikan patriotik diberikan di tempat-tempat bersejarah seperti taman nasional, medan perang, monumen, dan museum.

Kebijakan Trump mendapat dukungan dari kelompok konservatif. Beberapa negara bagian yang dipimpin Partai Republik bahkan sudah lebih dulu melarang pengajaran teori ras kritis di sekolah umum dan universitas.

Nicole Neily dari organisasi Parents Defending Education mendukung kebijakan Trump.

"Perintah ini menjawab kekhawatiran orang tua tentang cara sekolah mengajarkan isu rasisme kepada anak-anak mereka. Ini adalah langkah awal penting untuk memperbaiki sistem pendidikan Amerika," ujarnya, dikutip The New York Times.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.