Trump Larang Sekolah AS Ajarkan Pandangan Radikal soal Ras dan Gender

Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengeluarkan perintah yang melarang sekolah mengajarkan pandangan radikal tentang ras dan gender. Kebijakan yang ditandatangani pada Rabu (29/1/2025) ini melarang sekolah mengajar bahwa Amerika adalah negara rasis atau mendorong siswa mengubah identitas gendernya.
Sekolah yang melanggar aturan ini terancam kehilangan bantuan dana dari pemerintah federal AS. Trump menilai banyak sekolah saat ini mengajarkan pandangan yang membuat anak-anak merasa menjadi korban atau penindas hanya karena warna kulit mereka.
Kebijakan ini mendapat dukungan dari politisi Partai Republik di Kongres AS. Ketua Komite Pendidikan Kongres AS, Tim Walberg, menilai Trump telah melindungi hak siswa dan orang tua.
"Presiden Trump menepati janjinya melindungi siswa, meminta pertanggungjawaban sekolah, memerangi antisemitisme kampus, dan memberdayakan orang tua sebagai pengawas pendidikan anak-anak mereka," ujarnya, dilansir Politico.
1. Sekolah dilarang menggambarkan Amerika sebagai negara rasis dan diskriminatif
Perintah Trump melarang sekolah menggunakan dana pemerintah federal untuk mengajar bahwa AS adalah negara yang pada dasarnya rasis atau diskriminatif. Melansir situs Gedung Putih, sekolah akan dilarang mengajarkan bahwa seseorang secara moral lebih baik atau lebih buruk karena ras, warna kulit, atau asal usulnya.
Departemen Pendidikan AS diberi waktu 90 hari menyusun strategi pelaksanaan aturan ini. Mereka akan bekerja sama dengan Jaksa Agung AS dan penegak hukum negara bagian mengawasi sekolah-sekolah agar mematuhi aturan tersebut.
Office for Civil Rights, bagian dari Departemen Pendidikan yang mengawasi pelaksanaan hukum hak sipil, akan menindak sekolah yang melanggar. Mereka punya wewenang mencabut bantuan dana pemerintah federal dari sekolah yang melanggar.
Kelompok pembela hak asasi manusia mengkritik kebijakan ini karena dianggap menghalangi siswa belajar tentang sejarah rasisme di AS.
"Siswa berhak belajar bagaimana diskriminasi tertanam dalam hukum dan masyarakat. Tanpa pengetahuan ini, AS sulit memberantas rasisme," kata peneliti Human Rights Watch, Trey Walk, dilansir CBS News.