Trump Tawarkan Pesangon Bagi 2 Juta ASN yang Bersedia Resign
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan program pengunduran diri sukarela bagi sekitar 2 juta pegawai federal pada Selasa (28/1/2025). Program ini menawarkan gaji penuh hingga September 2025 bagi pegawai yang bersedia meninggalkan posisinya pekan depan.
Kantor Manajemen Kepegawaian AS (OPM) memberikan tenggat waktu hingga 6 Februari bagi pegawai federal yang ingin menerima tawaran tersebut. Pegawai yang mengundurkan diri akan tetap menerima gaji dan tunjangan tanpa kewajiban bekerja hingga 8 bulan ke depan.
Program ini tidak berlaku bagi pegawai di sektor keamanan nasional, imigrasi, dan Layanan Pos AS. Data Pew Research Center menunjukkan, saat ini pegawai federal AS berjumlah lebih dari 3 juta orang atau sekitar 1,9 persen dari total tenaga kerja sipil negara tersebut.
Rencana perampingan birokrasi ini diyakini bisa menghemat anggaran pemerintah AS hingga 100 miliar dolar AS atau setara Rp1.622 triliun. Menurut NBC News, diperkirakan 5 hingga 10 persen pegawai federal AS akan menerima tawaran tersebut.
1. Detail program pengunduran diri sukarela
Proses pengunduran diri dalam program ini dibuat sangat sederhana. Dilansir Associated Press, pegawai federal hanya perlu membalas email dari OPM menggunakan akun kantor mereka dan mengetik kata "resign".
OPM akan segera memindahkan pegawai yang mengundurkan diri ke status cuti berbayar administratif. Mereka dibebaskan dari kewajiban kerja hingga masa pengunduran diri berakhir pada 30 September 2025. Selama periode tersebut, pegawai berhak mencari pekerjaan baru.
Katie Miller, anggota dewan penasehat Departemen Efisiensi Pemerintahan, mengumumkan bahwa email tersebut telah dikirim kepada lebih dari 2 juta pegawai federal. Surat penawaran dari OPM berjudul "Fork in the Road" tersebut meniru format email serupa yang pernah dikirim Musk kepada karyawan Twitter pada 2022.
OPM juga memperingatkan seluruh pegawai terkait ketidakpastian posisi mereka ke depan.
"Saat ini, kami tidak bisa memberikan jaminan penuh mengenai kepastian posisi atau instansi Anda, tapi jika posisi Anda dihapuskan, Anda akan diperlakukan dengan bermartabat. Reformasi pegawai federal akan sangat signifikan," isi email tersebut, dilansir Reuters.
2. Donald Trump luncurkan reformasi birokrasi besar-besaran
Trump juga mengeluarkan serangkaian kebijakan reformasi birokrasi lainnya. Seluruh pegawai federal diwajibkan kembali bekerja dari kantor lima hari penuh dalam seminggu. Perintah ini mengakhiri kebijakan kerja jarak jauh bagi sebagian pegawai yang berlaku sejak pandemik COVID-19.
Trump memberlakukan pembekuan perekrutan pegawai baru kecuali untuk posisi di bidang militer, penegakan imigrasi, keamanan nasional, dan keselamatan publik. Pimpinan instansi diminta mengidentifikasi pegawai dalam masa percobaan atau yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun.
OPM menyiapkan klasifikasi baru bernama "Schedule Career/Policy" yang memungkinkan pengangkatan pegawai berdasarkan pertimbangan politik. Kebijakan ini menggantikan Schedule F yang pernah dibatalkan Presiden Joe Biden pada 2021.
Pemerintahan Trump berencana menerapkan standar kelayakan dan perilaku yang lebih ketat bagi pegawai federal. Mayoritas instansi pemerintah AS akan mengalami perampingan organisasi melalui restrukturisasi dan pengurangan pegawai dalam waktu dekat.
3. Trump dituduh berusaha menakuti pegawai agar mundur
Serikat pekerja federal mengkritik program ini. American Federation of Government Employees (AFGE) menilai tawaran tersebut sebagai upaya menekan pegawai yang dianggap tidak loyal kepada pemerintahan baru.
Senator Demokrat, Tim Kaine, mempertanyakan kewenangan Trump memberikan tawaran pengunduran diri tersebut.
"Trump tidak memiliki wewenang melakukan ini. Jangan tertipu oleh orang ini. Jika Anda menerima tawaran dan mengundurkan diri, dia akan mengingkari janjinya," ujar Senator dari Virginia tersebut, dilansir dari NYT.
Layanan publik dari kesehatan veteran, pinjaman rumah, penerbangan, hingga keamanan pangan berisiko terganggu jika banyak pegawai mengundurkan diri sekaligus. Sementara itu, Pew Research Center mencatat rata-rata masa kerja pegawai federal mencapai 12 tahun.
National Treasury Employees Union (NTEU) mengimbau 150 ribu anggotanya tidak terburu-buru mengambil keputusan. NTEU menilai email tersebut dirancang untuk membujuk atau menakut-nakuti pegawai agar mengundurkan diri.
