Trump Minta Ada Penyelidikan atas Pembantaian Umat Kristen di Nigeria

Nigeria kini bergabung dengan negara-negara seperti Korea Utara, Rusia, Arab Saudi, Iran, Pakistan, dan China dalam daftar negara dengan pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama versi AS. Pada masa jabatan pertama Trump, Nigeria juga pernah masuk daftar pengawasan kebebasan beragama, sebelum statusnya dicabut pada masa pemerintahan Joe Biden.

Trump meminta Komite Anggaran DPR AS serta anggota Kongres menyelidiki ancaman terhadap umat Kristen di Nigeria. Ia menulis di Truth Social bahwa AS tidak boleh berdiam diri sementara kekejaman terjadi di negara itu dan berbagai wilayah lain.

“Kami siap, bersedia, dan mampu menyelamatkan populasi Kristen Agung kami di seluruh Dunia!” katanya, dikutip dari NDTV.

Pemerintah Nigeria membantah tuduhan Trump. Menurut sejumlah pakar, meski umat Kristen kadang menjadi target kekerasan, mayoritas korban serangan kelompok bersenjata justru berasal dari komunitas Muslim di wilayah utara, yang memang menjadi pusat konflik dan ekstremisme. Pejabat Nigeria menegaskan pihaknya terus berupaya menekan kekerasan dan menolak klaim adanya genosida terhadap umat Kristen.

“Kami tetap berkomitmen dalam tekad kami untuk menangani ekstremisme kekerasan yang didorong oleh kepentingan khusus yang telah membantu mendorong kerusakan dan perpecahan di negara-negara di wilayah Afrika Barat dan Sahel yang saling terkait. Pemerintah Federal Nigeria akan terus membela semua warga negara, tanpa memandang ras, keyakinan, atau agama. Seperti Amerika, Nigeria tidak punya pilihan selain merayakan keragaman yang menjadi kekuatan terbesar kami. Nigeria adalah negara yang takut akan Tuhan di mana kami menghormati iman, toleransi, keragaman dan inklusi, sesuai dengan tatanan internasional berbasis aturan,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nigeria, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, dikutip dari Newsweek.

Senator Nigeria, Shehu Sani, menilai penetapan Trump didasari kebohongan dan misinformasi. Ia menyebut para teroris dan bandit di Nigeria membunuh dan menculik korban tanpa memandang keyakinan, dan data selama 15 tahun terakhir menunjukkan bahwa kekerasan tidak terpusat pada satu agama. Menurutnya, melihat proporsi populasi Muslim dan Kristen di Nigeria, hampir mustahil satu kelompok secara sistematis menindas kelompok lainnya.

Kelompok militan Boko Haram menjadi salah satu pihak yang paling sering disebut dalam konteks kekerasan di Nigeria. Pada 2014, mereka menculik lebih dari 270 siswi sekolah, dan laporan Komisi Kebebasan Beragama AS tahun 2021 menyebut lebih dari 37 ribu orang telah tewas akibat kelompok Islamis di negara itu sejak 2011. Selain Boko Haram, ada pula Negara Islam di Provinsi Afrika Barat (ISWAP) yang merupakan pecahan dari kelompok tersebut, dilansir dari Sky News.

Meski sejumlah gereja pernah menjadi sasaran, para pakar menegaskan bahwa umat Muslim justru menjadi korban paling banyak dari serangan Boko Haram yang umumnya menargetkan aparat keamanan dan pejabat pemerintah. Nigeria, dengan populasi sekitar 240 juta jiwa, memiliki komposisi penduduk yang hampir seimbang antara Muslim di utara dan Kristen di selatan.

Rapper asal AS, Nicki Minaj, memuji langkah Trump terkait isu ini melalui unggahan di X.

“Tidak ada kelompok yang boleh dianiaya karena menjalankan agama mereka. Kita tidak harus memiliki keyakinan yang sama agar bisa saling menghormati. Banyak negara di seluruh dunia terdampak oleh kengerian ini & berbahaya jika berpura-pura tidak menyadarinya. Terima kasih kepada Presiden & timnya karena menganggap ini serius,” tulisnya.

Langkah Trump itu juga didukung oleh Senator Partai Republik, Ted Cruz, yang menilai keputusan tersebut sebagai hasil perjuangan panjang melawan kekerasan terhadap umat Kristen di Nigeria. Cruz menyebut penetapan itu menjadi langkah penting dalam menuntut pertanggungjawaban pejabat Nigeria yang dinilai membiarkan kekejaman terus berlangsung.

Anggota DPR AS dari Partai Republik, John James, turut menyampaikan dukungan serupa. Ia memuji Trump karena bersuara bagi umat Kristen yang dianiaya di Nigeria dan menegaskan bahwa AS harus berdiri bersama mereka.

Komite Anggaran DPR AS dijadwalkan meninjau situasi tersebut untuk menentukan langkah lanjutan, sementara Trump berencana mengumumkan kebijakan resmi terkait penetapan ini dalam waktu dekat.