Trump Ogah Hadiri G20, Sebut Afrika Selatan Tak Layak Jadi Anggota

Trump sebelumnya menuding pemerintah Afrika Selatan melakukan pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia. Ia menyoroti kebijakan penyitaan tanah tanpa kompensasi yang dianggapnya tidak adil.

“Bagaimana kita bisa diharapkan pergi ke Afrika Selatan untuk pertemuan G20 yang sangat penting ketika perampasan tanah dan genosida menjadi topik pembicaraan utama?” katanya pada April lalu.

Pada Februari lalu, Trump menerbitkan Executive Order 14204 yang menginstruksikan lembaga federal AS membantu pemukiman kembali warga Afrikaner kulit putih, yang disebut sebagai korban diskriminasi rasial, sambil memangkas bantuan ke Afrika Selatan, dilansir dari Yeni Şafak.

Langkah itu diambil setelah Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, menandatangani undang-undang yang mengizinkan penyitaan tanah tanpa ganti rugi dalam kasus tertentu. Aturan tersebut menuai kontroversi karena sebagian besar lahan pertanian di negara itu dimiliki oleh warga kulit putih, yang hanya mencakup sekitar 7 persen dari populasi.

Pemerintah Afrika Selatan membantah tuduhan itu dan menilai klaim Trump tidak sesuai fakta. Mereka menyebut isu genosida terhadap warga kulit putih tidak berdasar, sebab data kriminalitas terbaru menunjukkan tingkat kekerasan terhadap kelompok itu tidak lebih tinggi dibanding ras lain.

Juru bicara kepresidenan, Vincent Magwenya, mengatakan kepada BBC bahwa Afrika Selatan tetap percaya diri menjadi tuan rumah KTT G20 di Johannesburg bulan ini. Pemerintah juga sempat mengecam keputusan AS yang memprioritaskan pengungsi Afrikaner keturunan Belanda-Prancis.

Tema G20 tahun ini menyoroti solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Chrispin Phiri, menilai posisi negaranya unik untuk memperjuangkan nilai tersebut.

“Menggambar perjalanan kita sendiri dari pembagian ras dan etnis ke demokrasi, Afrika Selatan secara unik diposisikan untuk memperjuangkan masa depan solidaritas sejati di dalam G20, di mana kemakmuran bersama menjembatani ketidaksetaraan yang dalam,” katanya kepada BBC.

Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen membangun kerja sama yang berfokus pada keberlanjutan dan pembangunan guna mengatasi dampak kolonialisme di benua Afrika.

Upaya diplomatik juga telah dilakukan oleh Presiden Ramaphosa melalui kunjungan ke Gedung Putih pada Mei lalu bersama sejumlah tokoh politik kulit putih dan pegolf ternama Afrika Selatan. Namun, pertemuan itu berlangsung panas setelah Trump menuding petani kulit putih dibunuh menggunakan bukti yang telah dibantah. Tak lama setelah itu, pada Agustus, AS memberlakukan tarif ekspor 30 persen terhadap Afrika Selatan, angka tertinggi di kawasan sub-Sahara.

G20 dibentuk pada 1999 setelah krisis keuangan Asia sebagai forum kerja sama ekonomi global, yang kini mencakup 85 persen kekayaan dunia. KTT para pemimpin negara pertama digelar pada 2008 untuk memperkuat stabilitas ekonomi melalui koordinasi internasional.

Setiap tahun, para pemimpin negara anggota, bersama Uni Eropa dan Uni Afrika, berkumpul membahas isu ekonomi dunia. Tidak ada aturan yang memungkinkan pengusiran anggota karena G20 bukan organisasi berbasis traktat seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Jika sebuah negara akan diusir, itu pada dasarnya berarti bahwa itu dikeluarkan dari pertemuan - itu tidak diundang ke pertemuan oleh siapa pun yang menjadi tuan rumah G20 tahun itu,” kata Dr Andrew Gawthorpe dari Foreign Policy Centre kepada BBC.

Ia menjelaskan bahwa keputusan semacam itu jarang terjadi karena harus ada kesepakatan di antara seluruh anggota. Sebagai contoh, Rusia dikeluarkan dari G8 setelah mencaplok Krimea pada 2014.

Rusia sendiri masih menjadi bagian dari G20 meski banyak negara menyerukan pengusirannya pasca-invasi ke Ukraina pada 2022. Karena forum ini berbasis konsensus, kesepakatan semacam itu sulit dicapai. Setelah KTT di Afrika Selatan, AS dijadwalkan memegang presidensi berikutnya.