ilustrasi bendera Amerika Serikat (pexels.com/Andrea Piacquadio)
Pemerintah AS kini memusatkan perhatian pada fase yang disebut Penasihat Energi Jarrod Agen sebagai stability phase. Tahapan itu berfokus pada kerja sama energi dan normalisasi aktivitas harian masyarakat Venezuela.
Secara diplomatik, kedutaan besar AS di Caracas kembali dibuka sejak Maret. Selain itu, rute penerbangan langsung antara kedua negara juga telah dipulihkan.
Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyampaikan pernyataan yang lebih hati-hati di depan Kongres AS. Rubio mengatakan kehadiran militer AS di Venezuela bersifat terbatas.
Rubio juga menegaskan bahwa personel militer yang terlihat di lapangan hanya penjaga Marinir di kompleks kedutaan besar AS. Pernyataan itu muncul di tengah perhatian internasional terhadap operasi Washington di Venezuela.
Meski Trump terus membahas status negara bagian Venezuela melalui media sosial Truth Social, proses hukumnya di AS tak berlangsung sederhana. Trump beberapa kali kembali mengangkat isu tersebut setelah kemenangan tim baseball Venezuela atas Italia.
Berdasarkan Pasal IV Konstitusi AS, penambahan negara bagian baru memerlukan persetujuan Kongres AS serta persetujuan dari wilayah atau negara terkait melalui badan legislatifnya. Ketentuan itu menjadi dasar hukum utama dalam proses pembentukan negara bagian baru.
Langkah tersebut juga menuai kritik dari komunitas internasional. Koalisi lebih dari 40 kelompok hak asasi manusia di Amerika Latin menyatakan rakyat Venezuela tetap berhak memperoleh transisi demokrasi yang sah.
Koalisi itu menilai penegakan hukum atas pelanggaran HAM masa lalu tak bisa digunakan untuk merusak tatanan internasional maupun membenarkan tindakan sepihak dari negara yang lebih kuat.