Trump Tawarkan Kursi Tetap Dewan Perdamaian Gaza, tapi Harus Bayar!

19 Jan 2026, 10:09 WIB

Bagus Samudro

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (Shealeah Craighead, Public domain, via Wikimedia Commons)

Intinya sih...

Dewan Perdamaian Gaza memiliki mandat dan kewenangan internasional
Sejumlah negara telah mengonfirmasi undangan keanggotaan Dewan Perdamaian
Keberadaan Dewan Perdamaian Gaza menuai respons dan sorotan geopolitik

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengajukan tawaran kursi permanen di Dewan Perdamaian untuk Gaza, dengan syarat pembayaran tunai sebesar 1 miliar dolar AS (setara Rp16,9 triliun) bagi negara yang berminat. Pemerintahan Trump merancang mekanisme bahwa status permanen hanya bisa diperoleh lewat pembayaran tersebut, sementara keanggotaan biasa tetap terbuka tanpa biaya. Posisi permanen dinilai lebih menguntungkan dibanding jabatan sementara yang masa tugasnya dibatasi tiga tahun.

Dana yang dihimpun dari skema itu diarahkan langsung untuk rekonstruksi Gaza, dengan hampir seluruh alokasi difokuskan pada pembangunan kembali wilayah tersebut. Dewan ini juga dirancang beroperasi tanpa gaji besar dan tanpa perluasan birokrasi yang berlebihan.

1. Dewan Perdamaian Gaza mengantongi mandat dan kewenangan internasional

Aksi Nasional Menuntut Penghentian Genosida – Ajakan Internasional untuk Gencatan Senjata Abadi 024 Helsinki, Finlandia. (rajatonvimma /// VJ Group Random Doctors, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

Dilansir dari CNBC, Dewan Perdamaian dibentuk sebagai badan internasional yang telah memperoleh persetujuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sejak November 2025. Lembaga ini diberi mandat utama untuk mengawasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025.

Selain pengawasan gencatan senjata, dewan tersebut memikul tugas membentuk komite Palestina baru di Gaza, menempatkan pasukan keamanan internasional, melucuti persenjataan Hamas, serta mengoordinasikan pembangunan kembali kawasan yang terdampak perang. Trump diproyeksikan menjabat Ketua pertama dan memiliki kewenangan penuh dalam menentukan negara-negara yang diundang bergabung.

Dalam mekanisme pengambilan keputusan, kebijakan ditentukan melalui pemungutan suara mayoritas, tetapi Ketua tetap memegang hak veto sebagai persetujuan akhir. Gagasan pembentukan dewan ini disampaikan Trump lewat surat undangan kepada para pemimpin dunia sebagai pendekatan baru yang dinilai berani untuk menangani konflik global.

Surat undangan tersebut juga menegaskan bahwa DK PBB telah menyetujui rencana gencatan senjata Gaza 20 poin yang diajukan AS, termasuk pembentukan Dewan Perdamaian ini.

2. Sejumlah negara mengonfirmasi undangan keanggotaan Dewan Perdamaian

ilustrasi beberapa bendera negara di dunia (pexels.com/Paresh Patil)

Dilansir dari ABC News, beberapa negara telah menyatakan menerima undangan untuk bergabung, di antaranya Kanada yang dipimpin Perdana Menteri Mark Carney, Argentina di bawah Presiden Javier Milei, serta Turki, Mesir, Paraguay, Albania, Yordania, Yunani, Siprus, Pakistan, Hongaria, dan India, sementara daftar lengkap keanggotaan akan diumumkan AS dalam waktu dekat bertepatan dengan agenda World Economic Forum di Davos, Swiss.

Sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan pembentukan Dewan Eksekutif Pendiri atau Komite Eksekutif untuk menangani sektor-sektor strategis guna menjaga stabilitas dan keberhasilan jangka panjang di Gaza. Susunan anggotanya mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus AS Steve Witkoff, Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel, serta pengusaha Israel Yakir Gabay.

Selain itu, perwakilan dari Qatar, Mesir, dan Turki yang berperan sebagai pemantau gencatan senjata turut dimasukkan dalam struktur tersebut.

3. Dewan Perdamaian Gaza menuai respons dan sorotan geopolitik

ilustrasi anggota PBB (pexels.com/Hugo Megalhaes)

Keberadaan Dewan Perdamaian ini dipandang berpotensi menjadi penantang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang pengaruhnya dinilai melemah akibat pemotongan dana besar dari pemerintahan Trump dan sejumlah donor lain, serta veto berulang AS di DK PBB terkait isu Gaza.

Israel kemudian menyampaikan kritik terhadap Komite Eksekutif dengan menyatakan bahwa pembentukannya tidak dikoordinasikan dengan Israel dan dianggap bertentangan dengan kebijakan negara tersebut. Pernyataan dari kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu menjadi bentuk kritik terbuka yang jarang diarahkan kepada Washington.

Sementara itu, Turki yang hubungannya dengan Israel sedang tegang tetap menjaga komunikasi dengan Hamas dan dipandang berpotensi memainkan peran penting dalam mendorong kelompok tersebut menyerahkan senjata serta melepaskan kendali di Gaza.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.