Trump Teken Perintah Pelonggaran Aturan Ganja di AS

Saat ini, ganja dikategorikan sebagai obat Golongan I bersama heroin, LSD, dan ekstasi yang dianggap tidak memiliki manfaat medis serta berisiko tinggi disalahgunakan. Status tersebut membuat para peneliti kesulitan mendapatkan izin federal untuk mempelajari tanaman ini di laboratorium.

Dengan turun ke Golongan III, ganja akan sejajar dengan obat-obatan seperti ketamin, steroid anabolik, dan Tylenol yang mengandung kodein. Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) mendefinisikan obat dalam kategori ini memiliki risiko ketergantungan fisik dan psikologis dari tingkat sedang hingga rendah.

"Perintah ini akan mempermudah pelaksanaan riset medis terkait ganja, yang memungkinkan kita mempelajari manfaat, potensi bahaya, dan perawatan masa depan. Ini akan memberikan dampak positif yang luar biasa," ujar Trump di Oval Office, dilansir CNN.

Perubahan status ini menjadi kabar baik bagi industri ganja AS yang selama ini terbebani aturan pajak federal yang berat. Pelaku bisnis ganja nantinya dapat melakukan pengurangan biaya operasional layaknya perusahaan kecil lainnya, yang sebelumnya dilarang saat ganja masih berstatus Golongan I.

CEO Trulieve, Kim Rivers, menyambut baik keputusan ini sebagai langkah awal yang melegakan bagi bisnis ganja legal. Menurutnya, situasi industri sebelumnya sangat sulit karena regulasi yang membatasi ruang gerak mereka.

"Kami selama ini beroperasi dengan kedua tangan terikat di belakang punggung kami. Sekarang, hanya tinggal satu tangan yang terikat di belakang punggung kami," ungkap Rivers kepada CNN.

Selain itu, perintah eksekutif ini juga mencakup instruksi kepada Administrator Pusat Layanan Medicare & Medicaid, Dr. Mehmet Oz, untuk membuka akses pendanaan CBD. Produk turunan rami ini tidak menimbulkan efek mabuk dan banyak digunakan untuk mengatasi epilepsi, rasa sakit, dan PTSD. Rencananya, jutaan lansia di Medicare akan mendapatkan produk CBD secara gratis mulai April tahun depan jika direkomendasikan dokter.

Keputusan Trump ini tidak sepenuhnya didukung oleh rekan-rekannya di Partai Republik, di mana 22 senator telah mengirim surat penolakan. Para sentator tersebut menilai langkah ini berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup sehat masyarakat Amerika.

Sementara itu, dalam surat terpisah, perwakilan Partai Republik di DPR berpendapat, perintah Trump akan menyiratkan kepada anak-anak bahwa ganja itu aman. Mereka berargumen, ganja memiliki risiko penyalahgunaan dan nilai medisnya belum terbukti secara ilmiah.

"Oleh karena itu, penjadwalan ulang (rescheduling) ganja tidak hanya secara objektif salah, tetapi juga akan menyiratkan kepada anak-anak kita bahwa ganja itu aman. Hal ini sangat tidak benar," bunyi surat yang dikirimkan perwakilan Partai Republik kepada Jaksa Agung, dilansir BBC.

Sebenarnya, proses peninjauan status ganja ini telah dimulai sejak era Presiden Joe Biden pada 2022 lalu. Biden memerintahkan badan federal untuk meninjau klasifikasi tersebut, tapi prosesnya tidak selesai hingga masa jabatannya berakhir.