Trump Tetapkan Houthi Yaman sebagai Organisasi Teroris Asing

25 Jan 2025, 10:32 WIB

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. (Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)

Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan kembali kelompok Houthi di Yaman sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) imbas serangan mereka terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan Israel. Sejak November 2023, Houthi telah menargetkan ratusan kapal dagang dengan rudal, drone, dan serangan perahu kecil di wilayah tersebut.

Sebelumnya, mantan Presiden AS Joe Biden telah mencabut status FTO terhadap Houthi pada 2021, sebagai bagian untuk memfasilitasi pembicaraan damai dalam perang saudara di Yaman.

Penunjukan FTO terhadap Houthi pada Rabu (22/1/2025) berarti siapa pun di AS atau di luar negeri yang dicurigai memberikan dukungan atau sumber daya kepada Houthi dapat dituntut berdasarkan undang-undang Washington, termasuk undang-undang yang melarang dukungan material untuk terorisme, dikutip dari BBC.

"Di bawah pemerintahan Presiden Trump, kini menjadi kebijakan AS untuk bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk menghilangkan kemampuan dan operasi Houthi, merampas sumber daya mereka, dan dengan demikian mengakhiri serangan mereka terhadap personel dan warga sipil AS, mitra AS, dan pengiriman maritim di Laut Merah," kata Gedung Putih.

1. Kebijakan lemah Biden telah mengakibatkan Houthi melancarkan serangan

Biden menetapkan Houthi sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Khusus (SDGT) pada Januari lalu atas serangan mereka terhadap pelayaran global dan Israel. Meski tidak separah FTO, penunjukan SDGT mengharuskan lembaga keuangan AS untuk membekukan dana milisi tersebut dan anggotanya akan dilarang masuk ke Negeri Paman Sam.

Kelompok Houthi tidak tergoyahkan oleh penempatan kapal perang Barat di Laut Merah dan Teluk Aden untuk melindungi kapal dagang, serta beberapa serangan udara AS dan Inggris terhadapnya.

Di bawah pemerintahan Biden, militer Washington berupaya mencegat serangan Houthi untuk melindungi lalu lintas komersial dan melancarkan serangan berkala untuk menurunkan kemampuan militer Houthi. Namun, pihaknya tidak menargetkan kepemimpinan milisi tersebut.

Gedung Putih mengatakan bahwa kebijakan lemah Biden telah mengakibatkan Houthi menembaki kapal perang Angkatan Laut AS puluhan kali, menargetkan kapal komersial lebih dari 100 kali, dan menyerang infrastruktur sipil di negara-negara mitra, mengutip Al Jazeera.

2. Trump perintahkan USAID akhiri hubungan dengan entitas yang terkait Houthi

Pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi. (DayofGrasp, CC0, via Wikimedia Commons)

Perintah Trump juga menginstruksikan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk mengakhiri hubungannya dengan entitas yang telah melakukan pembayaran kepada Houthi atau menentang upaya untuk melawan kelompok tersebut.

Langkah tersebut dinilai akan menjatuhkan hukuman ekonomi yang lebih keras dibandingkan yang diterapkan oleh pemerintahan Biden terhadap kelompok yang didukung Iran itu. Kelompok hak asasi manusia mengatakan hal ini dapat mencegah organisasi kemanusiaan beroperasi di wilayah yang dikuasai Houthi, tempat sebagian besar penduduk Yaman tinggal.

Selama masa jabatan pertamanya, pemerintahan Trump menyebut serangan rudal dan drone Houthi di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebagai bukti ancaman mereka terhadap stabilitas regional. Para pejabat AS berharap penunjukan pada Rabu akan menekan milisi itu untuk terlibat dalam perundingan damai.

3. Houthi peringatkan dampak ekonomi dan kemanusiaan di Yaman

ilustrasi peta pembagian wilayah Yaman (GeoEvan, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Merespons penetapan FTO, Houthi mengecam tindakan Trump sebagai tindakan yang tidak adil dan memperingatkan dampak ekonomi dan kemanusiaan di Yaman. Menurutnya, penunjukan tersebut mencerminkan besarnya bias pemerintahan Trump terhadap entitas Zionis yang mengambil alih kekuasaan.

Yaman telah hancur akibat perang saudara 10 tahun lalu, ketika Houthi mengambil alih kendali wilayah barat laut negara itu dari pemerintah yang diakui secara internasional. Yaman adalah salah satu negara dengan krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Menurut PBB, lebih dari 18 juta orang, atau lebih dari separuh populasi negara itu, membutuhkan bantuan.

"Penunjukan ini juga akan berdampak pada jalur pengiriman uang yang penting bagi warga Yaman yang tinggal di wilayah yang dikuasai Houthi yang merupakan mayoritas penduduk negara itu. Penunjukan ini akan membuat perekonomian seluruh negara terjun bebas dari krisis," kata Abdulwasea Mohammed dari Oxfam di Yaman, dilansir The New York Times.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.