Trump Tetapkan Houthi Yaman sebagai Organisasi Teroris Asing
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan kembali kelompok Houthi di Yaman sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) imbas serangan mereka terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan Israel. Sejak November 2023, Houthi telah menargetkan ratusan kapal dagang dengan rudal, drone, dan serangan perahu kecil di wilayah tersebut.
Sebelumnya, mantan Presiden AS Joe Biden telah mencabut status FTO terhadap Houthi pada 2021, sebagai bagian untuk memfasilitasi pembicaraan damai dalam perang saudara di Yaman.
Penunjukan FTO terhadap Houthi pada Rabu (22/1/2025) berarti siapa pun di AS atau di luar negeri yang dicurigai memberikan dukungan atau sumber daya kepada Houthi dapat dituntut berdasarkan undang-undang Washington, termasuk undang-undang yang melarang dukungan material untuk terorisme, dikutip dari BBC.
"Di bawah pemerintahan Presiden Trump, kini menjadi kebijakan AS untuk bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk menghilangkan kemampuan dan operasi Houthi, merampas sumber daya mereka, dan dengan demikian mengakhiri serangan mereka terhadap personel dan warga sipil AS, mitra AS, dan pengiriman maritim di Laut Merah," kata Gedung Putih.
1. Kebijakan lemah Biden telah mengakibatkan Houthi melancarkan serangan
Biden menetapkan Houthi sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Khusus (SDGT) pada Januari lalu atas serangan mereka terhadap pelayaran global dan Israel. Meski tidak separah FTO, penunjukan SDGT mengharuskan lembaga keuangan AS untuk membekukan dana milisi tersebut dan anggotanya akan dilarang masuk ke Negeri Paman Sam.
Kelompok Houthi tidak tergoyahkan oleh penempatan kapal perang Barat di Laut Merah dan Teluk Aden untuk melindungi kapal dagang, serta beberapa serangan udara AS dan Inggris terhadapnya.
Di bawah pemerintahan Biden, militer Washington berupaya mencegat serangan Houthi untuk melindungi lalu lintas komersial dan melancarkan serangan berkala untuk menurunkan kemampuan militer Houthi. Namun, pihaknya tidak menargetkan kepemimpinan milisi tersebut.
Gedung Putih mengatakan bahwa kebijakan lemah Biden telah mengakibatkan Houthi menembaki kapal perang Angkatan Laut AS puluhan kali, menargetkan kapal komersial lebih dari 100 kali, dan menyerang infrastruktur sipil di negara-negara mitra, mengutip Al Jazeera.