Donald Trump Yakin Arab Saudi Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Para analis menilai bahwa risiko politik normalisasi hubungan dengan Israel di tengah perang Gaza terlalu besar untuk diterima oleh Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), serta para pemimpin lainnya di Riyadh.

“Akan sangat sulit untuk mencapai kesepakatan normalisasi (Israel-Saudi). (Banyak) warga Palestina, termasuk warga sipil, terbunuh dalam pertempuran tersebut. Penduduk Saudi sangat pro-Palestina, sangat menentang Israel, khususnya karena banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan. Dan jika gencatan senjata bertahan, akan tetap sulit,” kata Kenneth Katzman, peneliti senior di Soufan Center, dalam wawancara dengan The New Arab.

“Kemudian jika Anda menambahkan fakta bahwa gencatan senjata mungkin tidak akan bertahan, maka akan semakin sulit bagi Saudi, bagi Mohammed bin Salman, untuk melanjutkan normalisasi,” tambahnya.

Sementara itu, menurut Aziz Alghashian, seorang rekan senior di Observer Research Foundation Timur Tengah (ORF-ME), gencatan senjata yang telah berlangsung di Gaza sejak Minggu (19/1/2025) merupakan salah satu syarat penting, di samping syarat-syarat lainnya, untuk mewujudkan normalisasi dengan Israel. 

“Saya pikir, terlalu banyak orang yang terlalu menekankan fakta bahwa karena adanya gencatan senjata, semua hambatan dalam normalisasi (Israel-Saudi) hilang, (yang) merupakan persepsi yang salah,” ujarnya.

Pada Desember 2023, lembaga pemikir pro-Israel, Washington Institute for Near East Policy, merilis temuan mereka tentang opini publik Arab Saudi terhadap normalisasi Israel. Jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa 96 persen warga Saudi percaya, setidaknya pada saat itu, bahwa semua negara Arab harus memutuskan hubungan dengan Israel sebagai respons terhadap agresi militer di Gaza.

“Tentunya ada simpati yang besar terhadap rakyat Palestina dan warga Gaza. Saya pikir untuk menjadi normal kembali setelah semua pertumpahan darah ini akan sangat, sangat sulit dilakukan oleh kepemimpinan Saudi secara internal,” ujar Katzman.

Seperti halnya para pemimpin lain di seluruh dunia, para pemimpin negara-negara Arab tidak dapat mengabaikan politik dalam negeri dan sikap warga negaranya sendiri ketika mengambil keputusan penting dalam kebijakan luar negeri.

“Meskipun MbS sebelumnya telah menyatakan keterbukaan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, dia tidak mungkin mencoba memaksakan hal itu pada rakyatnya; dia mengakui bahwa melakukan hal tersebut dapat menempatkannya pada risiko pembunuhan, seperti nasib Presiden Mesir Anwar Sadat setelah dia menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1979,” kata Annelle Sheline, peneliti di Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Arab Saudi telah lama mempertahankan pendirian resminya bahwa normalisasi kerajaan dengan Israel hanya dapat terjadi setelah pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Posisi ini telah dipegang oleh Riyadh sejak Pangeran Mahkota Saudi saat itu, Abdullah bin Abdulaziz al-Saud, mengusulkan Inisiatif Perdamaian Arab (API) dalam KTT Liga Arab 2002 di Beirut.

Meskipun kepemimpinan Arab Saudi akan menyambut baik keberhasilan penerapan gencatan senjata, perkembangan ini sendiri tidak akan mengatasi akar penyebab konflik Palestina-Israel, terutama pendudukan ilegal dan pelanggaran terus-menerus terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina.

“Persyaratan resmi (Pemerintah Saudi) adalah peta jalan menuju negara Palestina sehingga Kerajaan Arab Saudi selalu dapat berpegang pada argumen bahwa, meskipun ada gencatan senjata, dan gencatan senjata itu bertahan, masih belum ada gerakan menuju negara Palestina, sehingga para pemimpin Kerajaan dapat mengatakan bahwa kami tidak dapat melanjutkan normalisasi saat ini,” jelas Katzman.