Kapal dan pesawat Israel dilarang lewat wilayah Turki
Hubungan Turki-Israel telah lama memanas
Hamas minta negara-negara Arab ikuti langkah Turki
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Turki mengumumkan penutupan wilayah pelabuhan dan udaranya untuk kapal serta pesawat yang terafiliasi dengan Israel. Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, di hadapan parlemen pada hari Jumat (29/8/2025).
Sebelumnya, Ankara telah menghentikan total semua hubungan dagang dengan Israel sejak Mei 2024. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk protes atas operasi militer Israel yang terus berlanjut di Gaza, dilansir CNA.
Larangan ini diberlakukan dua arah, di mana kapal berbendera Turki juga dilarang untuk singgah di pelabuhan Israel. Sementara, pembatasan udara menyasar penerbangan pejabat Israel serta pesawat yang mengangkut kargo militer ke negara tersebut.
Penerapan aturan ini telah dikonfirmasi oleh perusahaan pelayaran terbesar Israel, ZIM. Mereka mengaku telah menerima pemberitahuan resmi mengenai peraturan baru Turki yang mulai berlaku sejak 22 Agustus.
Pemutusan hubungan ini diprediksi akan memiliki dampak ekonomi yang cukup signifikan. Pasalnya, nilai total perdagangan antara Turki dan Israel pada tahun 2023 tercatat mencapai 7 miliar dolar AS (sekitar Rp115 triliun).
Menurut analis politik Israel, Akiva Eldar, langkah Turki ini meningkatkan perasaan terisolasi di kalangan warga Israel. Menurutnya, Turki merupakan sekutu lama, pasar yang sangat penting bagi produk Israel, dan destinasi liburan yang populer, dilansir Al Jazeera.
Turki memang telah lama menentang operasi militer Israel di Gaza. Ankara menuding Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di wilayah tersebut, sebuah tuduhan yang kerap dibantah oleh Israel.
"Kami telah sepenuhnya memutus perdagangan kami dengan Israel. Kami tidak mengizinkan kapal-kapal Turki pergi ke pelabuhan Israel, kami juga tidak mengizinkan pesawat mereka memasuki ruang udara kami," ujar Fidan dalam pidatonya di hadapan parlemen, dilansir Strait Times.
Hubungan kedua negara telah memburuk sejak insiden serangan Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan ke Gaza pada 2010. Serangan tersebut mengakibatkan sepuluh warga Turki tewas.
Sebelum larangan ini diresmikan, Turki telah beberapa kali menolak izin lintas udara untuk pesawat yang membawa Presiden Israel, Isaac Herzog, dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Selain itu, Ankara juga memandang tindakan Israel di kawasan Timur Tengah, seperti di Suriah, sebagai ancaman keamanan nasional.
Keputusan Ankara mendapat sambutan dari kelompok Hamas di Palestina. Kelompok itu meminta negara-negara Arab untuk mengikuti langkah Turki.
"Kami mendesak Turki, serta negara-negara Arab dan Islam dan bangsa-bangsa merdeka di dunia, untuk meningkatkan hukuman terhadap Israel dan memutuskan semua hubungan dengannya agar mereka menghentikan genosida dan penghancuran Gaza," kata Hamas, dilansir Turkish Minute.
Di dalam negeri, pemerintah Turki menepis klaim dari oposisi yang menyebut masih ada rute perdagangan terselubung yang beroperasi. Oposisi menuduh masih ada pengiriman minyak dari Azerbaijan ke Israel melalui wilayah Turki.