Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba mengatakan bahwa pemerintahnya bertujuan untuk mengadakan pertemuan puncak (summit) perdamaian pada akhir Februari 2023.
“Sebaiknya di PBB dengan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres sebagai (kemungkinan) mediatornya, dan bisa bertepatan dengan setahun invasi Rusia,” kata Kuleba, dikutip dari NPR, Selasa (27/12/2022).
Namun, Kuleba menegaskan bahwa Rusia hanya dapat diundang ke pertemuan puncak tersebut jika Rusia menghadapi pengadilan kejahatan perang terlebih dahulu. Ia juga menegaskan, Ukraina akan melakukan apa pun untuk memenangi perang pada 2023.
“Setiap perang berakhir dengan cara diplomatis. Setiap perang berakhir sebagai akibat dari tindakan yang diambil di medan perang dan di meja perundingan,” ujar Kuleba lagi.
Pada KTT G20 di Bali, bulan lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mempresentasikan formula perdamaian yang terdiri dari 10 poin. Formula ini mencakup pemulihan integritas wilayah Ukraina, penarikan pasukan Rusia, pembebasan semua tahanan, pengadilan bagi mereka yang bertanggung jawab atas invasi dan jaminan untuk Ukraina.
Sementara itu, Kuleba mengatakan, Guterres bisa menjadi mediator karena ia telah membuktikan dirinya sebagai sosok mediator yang efisien dan memiliki prinsip serta berintegritas.
Soal Rusia yang siap melakukan negosiasi, Kuleba mengatakan tak terlalu yakin dengan hal itu.
“Mereka selalu mengatakan bahwa mereka siap untuk negosiasi. Itu tidak benar, karena semua yang mereka lakukan di medan perang adalah kebalikannya,” ungkap Kuleba.
Kuleba juga mengaku puas dengan hasil kunjungan Zelenskyy ke Amerika Serikat pada pekan lalu.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah AS telah membuat rencana khusus untuk menyiapkan baterai rudal patriot agar dapat beroperasi di Ukraina dalam waktu kurang dari enam bulan. Namun, pelatihan biasanya akan memakan waktu satu tahun.