Uni Eropa: Rusia Lakukan Pelanggaran HAM di Wilayah Georgia

10 Apr 2024, 20:06 WIB

ilustrasi bendera Georgia (facebook.com/sssgeo)

Jakarta, IDN Times - Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR), pada Selasa (9/4/2024), menyatakan bahwa Rusia telah melanggar hak asasi manusia (HAM) di wilayah pecahan Georgia, Ossetia Selatan dan Abkhazia. Insiden itu terjadi ketika proses demarkasi perbatasan usai perang Rusia-Georgia pada 2008.

Selama ini, hubungan Rusia-Georgia memanas terkait dengan pengakuan kemerdekaan terhadap Ossetia Selatan dan Abkhazia. Pada November lalu, Tbilisi menyebut tentara Rusia menembak warga di Ossetia Selatan yang diketahui sebagai veteran perang Rusia-Georgia.

1. Banyak korban tewas akibat penetapan perbatasan Abkhazia-Ossetia Selatan

ECHR mengatakan, borderisasi atau penetapan perbatasan di Abkhazia dan Ossetia Selatan telah mengakibatkan larangan warga untuk melintasi perbatasan. Langkah itu mengakibatkan pembatasan HAM kepada warga antara kedua wilayah.

"Seseorang yang berani melintasi perbatasan antara kedua negara terancam ditangkap, dihukum, mendapat perlakuan buruk atau disiksa, dan bahkan terancam dibunuh," terangnya, dikutip Deutsche Welle.

"Terdapat sejumlah kasus penyitaan lahan dan pemisahan anggota keluarga di tengah penetapan garis perbatasan karena mereka berada di dua area yang terpisah oleh garis perbatasan wilayah," sambungnya.

Hakim ECHR juga menemukan adanya bukti bahwa Rusia melakukan sejumlah aksi kekerasan terhadap warga Georgia di area tersebut.

2. Georgia sambut baik keputusan ECHR

Seorang demonstran yang mengibarkan bendera Georgia di Tbilisi, Minggu (3/7/2022). (twitter.com/Shamemovement)

Juru bicara Parlemen Georgia, Shalva Papuashvili, menyambut baik keputusan ECHR terkait tindakan Rusia di wilayah pecahan Georgia.

"Keputusan ini adalah alat kuat untuk mengembalikan hukum deokupansi dan pembebasan teritori Georgia dari tangan Rusia. Saya menekankan bahwa ini adalah kemenangan hukum terhadap aksi Rusia berkat usaha tanpa lelah dari pemerintah," terangnya, dikutip Agenda.

Menteri Hukum Georgia Rati Bregadze mengatakan, Georgia sudah memperoleh sejumlah kemenangan atas Rusia sejak 2012. Semua dakwaan terhadap Georgia tidak pernah dibuka dalam pengadilan.

"Keputusan ECHR menunjukkan dukungan kepada integritas teritorial Georgia dan borderisasi ilegal, dan penghormatan terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus ini," ujar Bregadze.

3. Keputusan ECHR diumumkan di tengah peringatan tragedi 9 April

Keputusan ECHR ini juga bersamaan dengan peringatan tragedi 9 April yang mengakibatkan 21 demonstran pro-demokrasi tewas usai dibubarkan paksa secara brutal oleh tentara Uni Soviet. Bahkan, mayoritas korban tewas dalam insiden tersebut adalah perempuan.

Dalam peringatan tersebut, Perdana Menteri (PM) Irakli Kobakhidze ikut hadir dalam upacara peringatan di Tbilisi. Ia menghadiri acara tersebut bersama dengan Wali Kota Tbilisi dan sejumlah perwakilan anggota legislatif.

Dilansir Civil, Presiden Georgia Salome Zurabishvili mengungkapkan duka mendalam kepada korban tragedi yang berlangsung 35 tahun lalu. Ia pun menyatakan tidak akan ada lagi yang dapat mengganggu kemerdekaan dan kedaulatan Georgia.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.