Jakarta, IDN Times - Uni Eropa (UE) sepakat untuk menjatuhkan sanksi baru kepada pemukim ilegal Israel dan para pemimpin Hamas pada Senin (11/5/2026). Sanksi terbaru mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan ke negara-negara anggota Eropa.
Kesepakatan tersebut tercapai usai Perdana Menteri (PM) baru Hungaria Peter Magyar mencabut veto negaranya. Sebelumnya, mantan PM Hungaria Viktor Orban memblokir rancangan sanksi ini selama berbulan-bulan.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan sanksi ini menargetkan pihak yang memicu ekstremisme. UE memasukkan tiga pemukim dan empat organisasi pemukiman Israel ke dalam daftar sanksi.
Target sanksi ini meliputi tokoh pergerakan pemukim Israel seperti Daniella Weiss, Meir Deutsch, dan Avichai Suissa. Organisasi sayap kanan seperti Nachala, Regavim, HaShomer Yosh, dan Amana juga menerima hukuman serupa.
Hukuman bagi pemukim dijatuhkan akibat tingginya tingkat kekerasan terhadap warga Palestina di wilayah Tepi Barat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat lebih dari 1.800 serangan pemukim terjadi sepanjang tahun lalu.
Blok Eropa tersebut juga memberikan sanksi kepada sejumlah pemimpin kelompok Hamas. Langkah ini diambil sebagai respons atas serangan ke wilayah selatan Israel pada 7 Oktober 2023.
Pemerintah Israel mengecam keputusan sanksi dari UE terhadap warganya. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyebut sanksi ini sebagai langkah yang bermuatan politis.
"Uni Eropa telah memilih secara sewenang-wenang untuk menjatuhkan sanksi kepada warga Israel karena pandangan politik mereka. Keputusan ini benar-benar tidak memiliki dasar sama sekali," ujar Saar, dilansir Al Jazeera.
Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir menuduh blok Eropa tersebut bersikap antisemit. Ia menilai Eropa sekadar mencoba mengikat tangan pihak yang ingin membela diri dari serangan musuh.
Di sisi lain, Hamas juga mengkritik sanksi UE dan menolak disamakan dengan pemerintah Israel.
"Sanksi ini menyamakan penjahat fasis yang bangga melakukan genosida dengan korban yang membela diri," kata pejabat Hamas, Basem Naim.
UE saat ini sedang mengeksplorasi opsi sanksi tambahan untuk menekan pemerintah Israel. Swedia dan Prancis telah mendesak negara anggota lain untuk menerapkan tarif impor yang tinggi bagi produk dari pemukiman.
Italia menyebut Komisi Eropa akan segera mengajukan proposal terkait pembatasan perdagangan. Namun, untuk melarang perdagangan produk pemukiman secara total, UE membutuhkan persetujuan dari seluruh negara anggota.
Sanksi terbaru juga belum mencakup pemutusan hubungan ekonomi yang lebih luas dengan pihak Israel. Negara seperti Jerman dan Italia masih enggan mendukung penangguhan perjanjian asosiasi perdagangan antara blok tersebut dan Israel.
Meski demikian, pejabat UE memandang pencabutan veto Hungaria sebagai langkah awal yang cukup krusial. Tekanan publik diharapkan dapat mendorong blok Eropa untuk mengambil tindakan yang jauh lebih tegas di masa depan.