Jakarta, IDN TImes - Duta Besar Uni Eropa (UE) di Georgia, Pawel Herczynski menyebut bahwa aksesi Georgia dalam UE secara teknis sudah dibekukan menyusul peresmian UU (Undang-Undang) antiagen asing.
Beberapa bulan terakhir, hubungan Georgia dengan negara-negara Barat terus memanas di tengah peresmian UU antiagen asing. Pasalnya, UU tersebut disebut mirip dengan hukum di Rusia yang dijadikan alat untuk meringkus media independen dan organisasi non-profit.
Herczynski mengatakan bahwa hukum antiagen asing memiliki dampak negatif terhadap progres keanggotaan Georgia dalam UE.
"Dalam prinsipnya, adopsi hukum ini, seperti yang kita lihat, berarti membekukan proses integrasi Georgia di dalam Uni Eropa. Dengan penyesalan, saya harus mengatakan bahwa ini adalah masa-masa sulit bagi hubungan Georgia-Uni Eropa," tegasnya pada Rabu (19/6/2024), dikutip Jam News.
"Kami sudah berulang kali menyatakan bahwa hukum tersebut berdampak pada aspirasi Georgia ke dalam UE. Sayangnya, hukum ini tetap dilanjutkan. Pekan depan, UE akan mendiskusikan dan memutuskan apa langkah untuk merespons situasi di Georgia," tambahnya.
Di sisi lain, Perdana Menteri Georgia Irakli Kobakhidze menekankan bahwa peresmian UU antiagen asing akan meningkatkan potensi negaranya dalam memulai dialog aksesi menjadi anggota UE.
"Sebelum hukum ini diresmikan, kesempatan memulai negosiasi adalah nol. Pertemuan dengan representasi UE berujung pada konklusi ini. Sekarang, setelah diadopsi, kesempatan meningkat hingga 20-30 persen," ungkapnya.
Ketika ditanya bahwa Barat menyebut kesempatan Georgia semakin kecil bergabung dengan UE usai peresmian hukum itu, Kobakhidze pun membatahnya.
"Pernyataan itu adalah satu hal, hasilnya bisa lain. Pada 2023, terdapat berbagai pernyataan, tapi kami tetap menerima status kandidasi. Ini terkait di mana Anda berdiri di atas prinsip menentukan untuk menentukan hasilnya," tambahnya.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Galuzin mengatakan, pemerintah Georgia sudah belajar dari perang Rusia-Georgia pada 2008. Ia pun menyebut Tbilisi menginginkan pengembalian Abkhazia dan Ossetia Selatan secara damai.
"Abkhazia dan Ossetia Selatan memilih jalannya sendiri pada 2008 setelah eks Presiden Georgia Mikheil Saakashvili berusaha mengembalikannya secara paksa ke dalam Republik Georgia dan mengancamnya dengan aksi yang sama," tuturnya, dilansir Civil.
"Seperti yang kami pahami, otoritas Georgia sudah belajar atas aksinya dan menginginkan kembalinya dua wilayah tersebut dengan damai. Namun, Abkhazia dan Ossetia Selatan memiliki pandangan negatif soal itu dan langkah yang paling tepat adalah mengakui kemerdekaan keduanya," sambungnya.