Uni Eropa Tarik Staf dari Timur Tengah usai AS-Israel Serang Iran

Ketegangan di kawasan Timur Tengah mencapai puncaknya ketika militer AS dan Israel meluncurkan operasi udara berskala besar ke wilayah Iran. Presiden AS, Donald Trump, secara resmi mengonfirmasi dimulainya operasi tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan utama serangan ini adalah melumpuhkan kemampuan militer dan program nuklir Teheran. Operasi militer gabungan ini diberi nama sandi "Operation Epic Fury" oleh Pentagon, dan "Operation Roaring Lion" oleh Pasukan Pertahanan Israel.

Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di beberapa kota strategis, seperti Teheran, Isfahan, dan Qom. Serangan tersebut secara khusus menargetkan infrastruktur pertahanan dan sejumlah fasilitas energi nuklir. Suasana mencekam sangat terasa di Teheran, di mana rudal melintasi langit kota dan asap hitam mengepul dari gedung-gedung kementerian.

"Saya melihat dengan mata kepala sendiri dua rudal Tomahawk terbang secara horizontal menuju target-target militer," ujar seorang saksi mata.

Terkait operasi ini, Presiden Donald Trump memberikan peringatan keras agar militer Iran segera menyerah demi menghindari konsekuensi fatal.

"Malam ini saya tegaskan kepada seluruh anggota Garda Revolusi Islam, angkatan bersenjata, dan kepolisian, segera letakkan senjata agar kalian mendapat jaminan keselamatan, atau bersiaplah menghadapi kematian," kata Trump dalam pidatonya.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebut serangan ini sebagai langkah pencegahan terhadap ancaman eksistensial bagi negaranya.

"Operasi gabungan ini akan membuka jalan bagi keberanian rakyat Iran untuk menentukan masa depan mereka sendiri," kata Netanyahu.

Meskipun serangan ini diklaim sangat presisi, laporan awal menunjukkan adanya kerusakan yang signifikan pada fasilitas publik di wilayah Iran bagian selatan. Situasi darurat ini langsung memicu otoritas terkait untuk menutup ruang udara sipil di berbagai negara, termasuk Iran, Irak, Israel, Suriah, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, guna menghindari insiden penerbangan yang tragis.

Uni Eropa segera merespons krisis di Timur Tengah dengan meningkatkan status peringatan keamanan bagi seluruh staf diplomatik dan warga negaranya. Langkah tegas ini diambil menyusul situasi kawasan yang dinilai sudah sangat membahayakan keselamatan internasional.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengumumkan bahwa pihaknya tidak memiliki pilihan lain selain mengevakuasi darurat para personel yang tidak memegang peran sangat penting. Keputusan tersebut disepakati setelah Uni Eropa berkoordinasi intensif dengan para menteri luar negeri di kawasan serta mitra strategis.

Melalui media sosial, Kallas menyampaikan urgensi penarikan personel ini kepada publik global. Ia menekankan bahwa prioritas utama Uni Eropa saat ini adalah memastikan tidak ada warganya yang terjebak di tengah zona pertempuran aktif.

"Situasi terbaru di Timur Tengah saat ini sangat berbahaya. Tim perwakilan kami sedang bekerja penuh membantu kepulangan warga Uni Eropa, dan staf yang tidak mengemban tugas darurat juga mulai ditarik dari kawasan tersebut," ungkap Kaja Kallas dalam pernyataan resminya, dilansir Free Malaysia Today.

Selain itu, Uni Eropa juga mendesak semua pihak untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional demi melindungi warga sipil. Seruan serupa untuk segera menghentikan kekerasan juga datang dari pimpinan tertinggi di Brussel. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dan Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, terus memantau dampak dari serangan rudal balistik ini terhadap keamanan kawasan secara keseluruhan.

"Kami meminta semua pihak untuk benar-benar menahan diri, menjaga keselamatan warga sipil, dan mematuhi hukum internasional," tulis pernyataan bersama dari von der Leyen dan Costa, dilansir The Straits Times.

Sementara itu, misi angkatan laut Uni Eropa bernama Aspides tetap bersiaga tinggi di perairan Laut Merah untuk memastikan jalur kapal-kapal komersial pembawa kebutuhan pokok tetap aman dan terbuka.

Sebagai bentuk antisipasi, beberapa pemerintah negara anggota Uni Eropa telah menyewa penerbangan tambahan untuk membantu kepulangan warganya melalui fasilitas transportasi yang masih beroperasi secara terbatas. Proses ini tercatat sebagai operasi logistik diplomatik terbesar yang dilakukan Uni Eropa di Timur Tengah dalam satu dekade terakhir.

Meskipun evakuasi besar-besaran sedang berlangsung, Uni Eropa menegaskan akan tetap mempertahankan kehadiran diplomatik dalam jumlah minimal. Kehadiran ini sangat penting untuk menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka, sekaligus mendukung upaya mediasi yang mungkin diperlukan di masa depan untuk meredakan ketegangan antara Washington, Tel Aviv, dan Teheran.

Serangan gabungan dari AS dan Israel segera memicu balasan militer dari Iran. Pada Sabtu (28/2/2026), Iran meluncurkan gelombang rudal balistik dan pesawat tanpa awak ke berbagai target di kawasan. Militer Israel mengonfirmasi bahwa rudal-rudal Iran menyasar wilayah mereka, serta beberapa pangkalan militer AS yang berada di negara-negara tetangga. Sirene peringatan serangan udara terdengar di Yerusalem dan berbagai kota lain, sehingga memaksa jutaan warga untuk segera mencari perlindungan di bungker bawah tanah.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengklaim telah menargetkan markas besar Armada Kelima AS di Bahrain sebagai bagian dari operasi balasan tersebut. Selain itu, laporan dari Uni Emirat Arab menyebutkan adanya beberapa rudal yang berhasil dicegat di atas wilayah Abu Dhabi. Di Yordania, pihak keamanan melaporkan temuan puing-puing rudal yang jatuh di dekat pangkalan udara yang menampung jet tempur sekutu. Peristiwa ini juga menambah daftar panjang kerugian jiwa dari kedua belah pihak.

"Jumlah siswa yang tewas di Sekolah Dasar Shajare Tayyebeh di Minab, Hormozgan telah mencapai 24 orang," lapor seorang pejabat provinsi Iran mengenai jatuhnya korban sipil.

Otoritas Iran juga mengumumkan kematian Mohammad Pakpour, seorang komandan penting IRGC, dalam serangan udara yang menghantam markas militer mereka.

Keamanan di kawasan semakin terancam dengan potensi keterlibatan kelompok militan lain, seperti Hizbullah di Lebanon, yang mulai menunjukkan pergerakan militer di perbatasan utara Israel. Organisasi kemanusiaan seperti Komite Internasional Palang Merah (ICRC) memperingatkan adanya ancaman krisis kemanusiaan yang masif jika perang ini terus berlanjut. Presiden ICRC, Mirjana Spoljaric, menyoroti bahaya dari situasi tersebut.

"Eskalasi militer di Timur Tengah memicu reaksi berantai yang berbahaya di seluruh kawasan, dengan konsekuensi yang berpotensi menghancurkan bagi warga sipil," ujar Spoljaric dalam pernyataan resminya.

Selain jatuhnya korban jiwa, infrastruktur transportasi di seluruh kawasan juga mengalami kelumpuhan total akibat pembatalan penerbangan secara massal oleh berbagai maskapai internasional. Gangguan ini tidak hanya berdampak pada mobilitas manusia, tetapi juga menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan dan logistik medis yang sangat dibutuhkan di zona konflik.