Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
potret UNRWA saat melaksanakan vaksinasi polio di Gaza. (x.com/@UNRWA)

Jakarta, IDN Times - Badan anak-anak PBB (UNICEF) memperingatkan larangan operasi UNRWA di Gaza dapat menyebabkan kematian lebih banyak anak.

Parlemen Israel (Knesset) telah mengesahkan undang-undang pelarangan operasi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Senin (29/10/2024). Keputusan ini didukung 92 anggota parlemen dengan hanya 10 anggota yang menentang.

Kantor kemanusiaan PBB bahkan menyebut kebijakan ini berpotensi menjadi bentuk baru hukuman kolektif bagi warga Gaza. Data otoritas kesehatan Palestina menunjukkan lebih dari 13.300 anak yang identitasnya telah dikonfirmasi tewas dalam perang Gaza sejak 7 Oktober 2023.

UNRWA selama ini menjadi tulang punggung penyedia kebutuhan dasar bagi hampir seluruh penduduk Gaza. Namun, UNRWA membutuhkan izin Israel untuk menyalurkan bantuan.

1. Sekitar 1.000 tenaga medis UNRWA layani jutaan warga Gaza

Melansir Reuters, UNRWA memiliki sekitar 1.000 petugas kesehatan yang beroperasi di Gaza.

"Mereka telah memberikan lebih dari 6 juta konsultasi medis tahun lalu di pusat-pusat kesehatan yang dikelola PBB dan melayani lebih dari setengah populasi Gaza," ujar juru bicara WHO, Tarik Jasarevic, dilansir dari UN News.

Sepertiga tenaga kesehatan yang membantu kampanye vaksinasi polio untuk anak-anak di Gaza bekerja dengan UNRWA. Juru bicara UNICEF, James Elder, menyatakan bahwa tanpa UNRWA, UNICEF akan kesulitan mendistribusikan pasokan esensial seperti vaksin, pakaian musim dingin, peralatan kebersihan, dan air bersih.

Banyak anak Gaza dilaporkan meninggal karena penyakit akibat sistem medis yang lumpuh serta kekurangan makanan dan air. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya akses bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

2.  PBB khawatir bantuan kemanusiaan Gaza terhenti total

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan, pelarangan ini akan memiliki dampak menghancurkan, mengingat UNRWA adalah penyalur utama bantuan kemanusiaan di Gaza.

Sementara, Kepala HAM PBB, Volker Türk menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan tersebut.

"Tanpa UNRWA, penyaluran makanan, layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lain untuk sebagian besar populasi Gaza akan terhenti," ujar Jeremy Laurence, juru bicara kantor HAM PBB (OHCHR).

Luarence memperingatkan bahwa warga sipil akan sangat terdampak pelarangan ini.

"Warga sipil telah membayar harga tertinggi dari konflik ini selama setahun terakhir. Sungguh, keputusan ini hanya akan memperburuk keadaan mereka, jauh lebih buruk," tambah Laurence, dilansir UN News.

Ia juga menyatakan, Israel tetap terikat kewajiban berdasarkan berbagai perjanjian hak asasi manusia, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi dan Sosial.

3. Vaksinasi polio di Gaza akan sulit dilaksanakan tanpa jeda kemanusiaan

Dari 25 permintaan misi bantuan bulan ini, hanya tujuh yang berhasil dilaksanakan, sisanya ditolak atau terhalang. WHO menyatakan, putaran kedua vaksinasi polio di Gaza utara akan sulit dilaksanakan tanpa gencatan senjata sementara.

Israel menjelaskan larangan tersebut terkait keterlibatan staf UNRWA dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. PBB pada Agustus lalu mengakui sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan tersebut dan telah memecat mereka.

Israel juga mengklaim telah melakukan segala upaya untuk menghindari korban sipil. Mereka menuduh Hamas sengaja menempatkan pejuangnya di area pemukiman dan menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team

EditorLeo Manik