Israel Sahkan UU Larang UNRWA di Gaza dan Tepi Barat
Jakarta, IDN Times - Parlemen Israel akhirnya mengesahkan dua undang-undang (UU) yang melarang keberadaan dan operasional Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di tanah yang diduduki Israel, termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Dikutip dari Middle East Monitor, Selasa (29/10/2024), UU pertama menyebutkan UNRWA dilarang melakukan aktivitas apapun atau menyediakan layanan bantuan di dalam wilayah Israel, termasuk Yerusalem Timur.
Sedangkan UU kedua, Israel menetapkan UNRWA sebagai kelompok teroris dan otomatis tidak akan ada interaksi atau pun komunikasi antara UNRWA dan pihak Israel. Dua UU ini akan berlaku sekitar 90 hari lagi, setelah Kementerian Luar Negeri Israel bersurat ke kantor PBB.
Padahal, warga Palestina yang menjadi korban kekejaman Israel bergantung pada UNRWA yang mendistribusikan makanan, serta bantuan lainnya untuk bertahan hidup.
1. Staf UNRWA dituding ikut serangan ke Israel 7 Oktober 2023
Israel menuding sejumlah staf UNRWA terlibat dalam aksi penyerangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel.
Israel juga menuduh Badan PBB ini memiliki hubungan dekat dengan para pejuang Hamas, yang mereka labeli teroris.
2. Bakal membuat warga Palestina menderita
Sementara itu, Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, menyebutkan UU baru Israel ini merupakan kampanye Israel yang disengaja untuk menghilangkan UNRWA di tanah yang mereka duduki.
“UU ini bisa memperparah penderitaan warga Palestina, terutama para warga yang ada di Gaza,” ucap Lazzarini.
Lebih dari 1,9 juta warga Palestina telah terusir dari rumah mereka sendiri, dan hidup tanpa kepastian. Sehari-hari, mereka kekurangan makanan, air, serta obat-obatan.
3. Inggris kecam rencana Israel putus hubungan dengan UNRWA
Sementara, pejabat khusus urusan Timur Tengah Inggris, Hamish Falconer, mengecam rencana Israel menghentikan kerja sama dengan UNRWA. Ia memperingatkan kebijakan tersebut akan merusak reputasi Israel sebagai negara demokrasi.
Falconer menilai UNRWA memiliki peran vital dalam menyalurkan bantuan dan layanan penting di Gaza.
"Sangat memprihatinkan melihat para pembuat kebijakan Israel mengambil langkah yang justru mempersulit penyaluran bantuan dasar seperti makanan, air, obat-obatan, dan layanan kesehatan, untuk warga Gaza yang membutuhkan," ungkap Falconer, dikutip dari Arab News.
Dalam kunjungannya ke perbatasan Mesir-Gaza baru-baru ini, Falconer mendapati ribuan truk bantuan yang telah tertahan selama berbulan-bulan. Gudang-gudang di perbatasan dipenuhi berbagai bantuan vital seperti peralatan medis, selimut, dan perlengkapan untuk menghadapi musim dingin yang belum tersalurkan.
