Untuk Wujudkan SDGs, PBB yang Inklusif Diminta Buka Pintu untuk Taiwan

04 Sep 2019, 19:15 WIB

Dok. TETO

Jakarta, IDN Times - Pertemuan Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB akan segera menggelar pertemuan yang ke-74 yang akan diadakan di New York AS pada September ini. Terkait hal itu, Menteri Luar Negeri Taiwan Jaushieh Joseph Wu dalam artikelnya menyerukan PBB membuka pintu bagi Taiwan agar dapat berpartisipasi, bersama dengan mitra global lainnya untuk ikut serta membantu tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs).

Menlu Wu juga menyatakan, SDGs merumuskan perencanaan untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk membimbing dunia menyusuri jalan yang berkelanjutan dan tangguh dengan prinsip “tidak mengesampingkan.” Atau memilah milah.

Pada bulan Juli 2019, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengingatkan negara lainnya mengenai pentingnya inklusif imperatif karena pembangunan tidak akan berkelanjutan jika tidak memiliki keadilan dan tidak adanya inklusifias.

1. Kunci untuk mewujudkan SDGs adalah adanya prinsip yang inklusif

Instagram.com/oikoslille

Banyak hal yang harus dilakukan agar terwujudnya SDGs yang seimbang salah satunya adalah memiliki kunci dan prinsip. SDGs sendiri mengambil prinsip inklusif dan tidak mengesampingkan sebagai kunci untuk mewujudkan SDGs. Namun, berbalik dengan prinsip tersebut PBB justru tidak inklusif terhadap Taiwan dan mengesampingkan Taiwan.

2. Taiwan bersedia memberikan kontribusi untuk SDGs

(Presiden Taiwan Tsai Ing-wen) REUTERS/TYRONE SIU via ANTARANEWS

Menlu Wu menyebutkan, jika Taiwan mampu dan bersedia untuk berbagi kisah suksesnya dan berkontribusi lebih lanjut pada upaya kolektif untuk mencapai SDGs yang diciptakan oleh PBB.

Taiwan, ujarnya, telah membuat langkah besar dalam mengurangi kemiskinan dan mencapai tingkat nol kelaparan. Persentase rumah tangga berpenghasilan rendah di Taiwan telah berkurang menjadi 1,6 persen pada 1993, juga mulai melaksanakan program Asuransi Kesehatan Nasional yang kini mencakup 99,8 persen penduduk pada 2018.

Selain itu Taiwan juga memiiki tingkat daur ulang limbah yang mencapai 55,69 persen, tingkat membaca 98,8 persen, dan tingkat kematian bayi 4,2 per 1.000. Angka-angka ini jauh melampaui standar SDGs.

3. Taiwan memiliki dasar hukum yang diadopsi dari PBB

unsplash.com/Ilyass Seddoug

Dia mengatakan Taiwan seharusnya tak diabaikan PBB. Menurutnya, PBB seharusnya memiliki pertimbangan kuat untuk menjadi bagian dari PBB. "Jika dasar hukum yang sering digunakan untuk mengabaikan Taiwan dari PBB adalah Resolusi 2758 (XXVI) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1971."

Resolusi tersebut, menurutnya, tidak menyelesaikan masalah hak perwakilan Taiwan di PBB, serta tidak menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (RRC).

"Sementara faktanya, Taiwan bukanlah bagian dari RRC. Hanya pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis yang dapat mewakili 23 juta penduduknya. Sayangnya, PBB terus menyalahgunakan dan salah mengartikan resolusi ini untuk mengesampingkan dan mengisolasi Taiwan," ujarnya.

4. Menlu Taiwan mengatakan PBB yang inklusif tak akan meninggalkan siapapun

Dok. TETO

Menlu Wu juga menekankan PBB yang inklusif seharusnya tidak akan meninggalkan siapa pun. Namun, menurutnya, hal ini berbanding terbalik pada Taiwan dimana pemegang paspor Republic of China (Taiwan) ditolak untuk mengunjungi PBB atau menghadiri pertemuan PBB. Wartawan media Taiwan juga tidak bisa mendapatkan kartu pers PBB untuk ikut serta dalam pertemuan tersebut.

Tindakan ini dinilai Menlu Wu tidak adil dan diskriminatif, juga bertentangan dengan prinsip universal yang menjadi dasar pendirian PBB. PBB seharusnya segera mengambil tindakan untuk memperbaiki pengecualian terhadap Taiwan.