ilustrasi regulasi (pexels.com/Markus Spiske)
Albanese menjelaskan bahwa salah satu pelaku teror tercatat memiliki lisensi senjata api serta menguasai enam pucuk senjata meski tinggal di kawasan pinggiran Sydney. Ia menegaskan tidak ada alasan yang membenarkan kepemilikan senjata sebanyak itu dalam kondisi tersebut.
“Jika seorang pria di Bonnyrigg membutuhkan enam senapan berkekuatan tinggi dan bisa mendapatkannya di bawah skema lisensi yang ada, maka ada yang salah,” katanya, dikutip dari The Guardian.
Melalui program pembelian kembali ini, pemilik senjata yang koleksinya melebihi aturan baru dapat menyerahkannya kepada negara. Penyerahan tersebut juga dapat dilakukan secara sukarela. Senjata yang dibeli mencakup senjata berlebih, senjata yang baru dilarang, serta senjata ilegal. Skema pendanaan dijalankan dengan pembagian biaya 50-50 antara pemerintah federal serta pemerintah negara bagian dan wilayah.
Kabinet nasional turut menyepakati pembatasan jumlah senjata yang boleh dimiliki setiap individu. Lisensi tanpa masa berlaku akan dihapus dari sistem yang ada. Jenis senjata yang diperbolehkan juga akan dipersempit secara ketat. Selain itu, kewarganegaraan Australia ditetapkan sebagai syarat utama untuk memperoleh lisensi.
Penyusunan daftar senjata api nasional yang telah lama direncanakan akan dipercepat. Daftar tersebut ditargetkan rampung paling cepat pada 2027.
Di tingkat negara bagian, pemerintah New South Wales (NSW) menetapkan batas kepemilikan maksimal empat senjata bagi sebagian besar pemegang lisensi. Aturan baru ini juga mencakup pembatasan jenis senjata serta kapasitas magazen. Penembak rekreasi pada umumnya hanya diperbolehkan memiliki hingga empat senjata.
Sementara itu, petani primer dan penembak olahraga diizinkan memiliki maksimal 10 senjata. Reformasi tersebut sekaligus menghapus hak banding atas pencabutan lisensi yang dilakukan kepolisian. Rencana ini akan dibahas di parlemen negara bagian pada pekan mendatang.