Utusan AS dan UE Desak agar Layanan  Dasar di Tigray Dipulihkan

Melansir VOA News, wilayah Tigray tidak memiliki akses ke telepon, internet, dan layanan dasar bank sejak bulan Juni tahun lalu setelah pasukan pemerintah menarik diri dari wilayah tersebut. Putusnya layanan dasar tersebut memicu tuduhan bahwa pemerintah sengaja memberlakukan blokade.

Pemerintah sebelumnya mengatakan tidak dapat memulihkan layanan di Tigray karena khawatir akan keselamatan ahli yang dikirim ke wilayah tersebut.

Untuk memulihkan layanan dasar di Tigray, utusan AS dan UE dalam kunjungannya bertemu dengan Debretsion Gebremichael, pemimpin TPLF, keduanya memperoleh surat dari Gebremichael dan telah diberikan kepada pemerintah. Isi surat itu menjamin keamanan bagi pekerja yang dibutuhkan untuk memulihkan layanan.

“Dengan jaminan keamanan ini, seharusnya tidak ada halangan untuk memulai pemulihan layanan,” kata kedua utusan itu.

Pada pekan lalu, Redwan Hussein, penasihat keamanan nasional perdana menteri, mengatakan pemerintah siap untuk melakukan pembicaraan tanpa syarat dengan TPLF, tapi Gebremichael mengatakan bahwa negosiasi baru akan dilakukan setelah layanan dasar dipulihkan.

Melansir The New Arab, setelah kunjungan ke Tigray, kedua utusan itu juga menyerukan pengiriman bantuan tanpa batas ke Tigray dan daerah tetangga Afar dan Amhara, yang juga mengalami konflik. Selain itu, pemerintah juga didesak untuk mencabut pembatasan uang tunai dan bahan bakar ke Tigray.

Konflik di Tigray yang dimulai sekitar 21 bulan lalu telah membuat ratusan ribu orang kelaparan dan lebih dari dua juta orang mengungsi. Pertempuran telah mereda sejak gencatan senjata kemanusiaan diumumkan pada akhir Maret. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan Ethiopia perlu dibantu karena ada lebih dari 13 juta orang membutuhkan bantuan makanan.

Melansir The New Arab, kunjungan utusan AS dan UE berdekatan dengan perjalanan tiga pakar hak asasi PBB ke Ethiopia pada pekan lalu, yang datang ke Tigray untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia internasional, hukum kemanusiaan dan pengungsi yang dilakukan di Tigray selama perang.

Komisi penyelidikan pelanggaran di Tigray itu dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Desember 2021. Sebelumnya pemerintah Ethiopia menentang adanya penyelidikan dan menyebutnya kontra-produktif, tapi akhirnya menyetujui kedatangan ahli PBB tersebut.

Komisi penyelidikan tersebut juga merilis pernyataan pada hari Selasa, yang memberitahu bahwa mereka telah menyelesaikan kunjungan pertamanya ke Ethiopia dan bertemu dengan wakil perdana menteri, menteri kehakiman, dan pejabat senior lainnya.

"Komisi berharap pemerintah akan memberikan akses tanpa hambatan tanpa penundaan, sehingga dapat mengunjungi situs dan berbicara secara bebas dan pribadi dengan para penyintas, saksi, dan orang lain yang berkepentingan," bunyi peryataan.