Jakarta, IDN Times - Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Noeleen Heyzer mendesak junta militer Myanmar untuk membebaskan para tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi.
Heyzer tiba di ibu kota Naypyidaw dan disambut oleh para pejabat Kementerian Luar Negeri Myanmar dan mengadakan pertemuan dengan Panglima Militer Min Aung Hlaing, Rabu (17/8/2022).
Sementara itu, junta militer tidak menanggapi permintaan komentar dari media terkait pertemuan itu. Stasiun televisi pemerintah Myanmar hanya melaporkan bahwa pembahasan antara keduanya adalah soal Myanmar dan PBB.
Selain itu, juru bicara militer Myanmar, Zaw Min Tun menegaskan mereka tidak akan mengizinkan siapapun untuk bertemu para tahanan di penjara.
Kunjungan Heyzer ini terjadi beberapa hari setelah Myanmar menjatuhkan enam tahun tambahan hukuman penjara untuk Aung San Suu Kyi atas tuduhan kasus korupsi. Total ancaman hukuman penjara yang diterima Suu Kyi mencapai 190 tahun.
Dalam laporan yang dirilis PBB, Heyzer menekan Min Aung Hlaing untuk memberlakukan moratorium eksekusi di masa depan dan membebaskan semua tahanan politik.
Heyzer juga meminta pertemuan dengan Aung San Suu Kyi, yang langsung ditolak junta militer. Ia juga meminta pembebasan salah satu penasihatnya, Sean Turnell, ekonom asal Australia yang ditahan sejak Februari 2021.
“Saya ingin memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Suu Kyi sesegera mungkin. Dia adalah pemangku kepentingan untuk dialog saya dengan semua pihak terkait,” kata Heyzer, dikutip dari Channel News Asia, Kamis (18/8/2022).
Selain itu, kunjungan Heyzer juga merupakan salah satu langkah untuk mengurangi konflik Myanmar, sejak kudeta pecah pada Februari 2021 lalu.
“Kunjungan saya untuk menyampaikan keprihatinan PBB dan mengusulkan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mengurangi konflik dan penderitaan rakuat. Keterlibatan PBB sama sekali tidak memberikan legitimasi,” tegas Heyzer lagi.