Indonesia Kecewa Tidak Ada Perkembangan Signifikan di Myanmar

Junta militer dianggap tidak berkomitmen

Jakarta, IDN Times – Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkap bahwa mayoritas anggota ASEAN kecewa dengan implementasi konsensus lima poin (five-point consensus) yang tidak sesuai dengan ekspektasi.

Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan setingkat menteri luar negeri Asia Tenggara pada Senin (4/10/2021). Ada lima hal yang dibahas pada pertemuan tersebut, salah satunya adalah situasi terkini di Myanmar.

“Isu implementasi five-point consensus berlangsung cukup lama dan sangat terbuka. Sebagian besar negara anggota menyampaikan kekecewaan terhadap implementasi five-point consensus. Sebagian negara menyampaikan bahwa ASEAN tidak boleh bersikap business as usual mencermati perkembangan ini,” kata Retno dalam konferensi pers virtual, sebagaimana disiarkan pada YouTube MoFA Indonesia.

“Sejak pertemuan ASEAN Leaders Meeting enam bulan lalu di Jakarta, saya sampaikan tidak ada perkembangan signifikan di Myanmar,” tambah dia.

Baca Juga: Junta Myanmar Tidak Izinkan Utusan ASEAN Temui Aung San Suu Kyi

1. Indonesia mengapresiasi kinerja utusan khusus ASEAN

Indonesia Kecewa Tidak Ada Perkembangan Signifikan di MyanmarMenlu RI Retno Marsudi dengan Menlu II Brunei Darussalam Erywan Yusof (Twitter/@Menlu_RI)

Pada pertemuan tersebut, Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Menlu II Brunei Darussalam Eryawan Yusof, juga menyampaikan sejumlah pencapaian dan tantangan dalam membantu memulihkan situasi di negara yang dilanda kekacauan politik sejak 1 Februari 2021 itu.

Kendati kecewa dengan implementasi five-point consensus yang tidak sesuai harapan, Retno mengapresiasi kinerja Eryawan yang telah berupaya untuk memasuki Myanmar.

“Utusan Khusus menyampaikan adanya tantangan, termasuk masalah kunjungan dan akses untuk bertemu dengan semua pihak. Di dalam pertemuan, saya menyampaikan apresiasi atas upaya Utusan Khusus untuk mendorong pelaksanaan five-point consensus,” ujar Retno.

Pernyataan di atas merujuk pada sikap junta beberapa hari lalu, yang melarang Eryawan untuk menemui Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil yang dikudeta. Junta beralasan melarang pihak internasional untuk berkomunikasi dengan seseorang yang sedang menjalani persidangan.

2. Junta Myanmar dianggap tidak berkomitmen

Indonesia Kecewa Tidak Ada Perkembangan Signifikan di MyanmarKepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer

Kekecewaan Retno juga diarahkan kepada penguasa Myanmar, yang tidak memberikan tanggapan positif atas itikad baik ASEAN dan utusan khususnya.

“Menurut Indonesia, sudah waktunya para Menlu ASEAN melaporkan situasi ini kepada sembilan pemimpin ASEAN, guna mendapatkan arahan engagement ASEAN dengan Myanmar terutama terkait pelaksanaan KTT ke-38 dan 39 ASEAN,” ujar Retno.

Dia menyambung, “Indonesia juga menyampaikan beberapa artikel dalam Piagan ASEAN yang dapat digunakan untuk memandu bagaimana ASEAN dapat bersikap dalam menangani isu Myanmar ini.

Baca Juga: Sidang PBB Berakhir Tanpa Pidato Utusan Afghanistan dan Myanmar

3. Bantuan kemanusiaan telah didistribusikan ke Myanmar

Indonesia Kecewa Tidak Ada Perkembangan Signifikan di MyanmarMenteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I pada Januari 2021 lalu. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Pertemuan tersebut juga menjadi sarana Eryawan untuk melaporkan distribusi bantuan kemanusiaan. Sejauh ini, bantuan kemanusiaan gelombang pertama berupa peralatan kesehatan senilai 1,1 juta dolar AS (sekitar Rp15,6 miliar) telah diberikan ke Myanmar pada 18 Agustus lalu.

“Bantuan telah disampaikan pada Myanmar Red Cross Society (MRSC). MRSC telah mendistribusikan oksigen kepada empat Rumah Sakit di bulan September dan berbagai alat kesehatan ke lima Rumah Sakit,” terang Retno.

Selain itu, Retno juga menginformasikan bahwa ASEAN bersama AHA Centre sedang bekerja sama dengan UNICEF dan UNOCHA, untuk menjajaki kemungkinan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di Myanmar.

Baca Juga: Diadang Aksi Protes, Utusan Khusus ASEAN Minta Akses Penuh di Myanmar

Topik:

  • Vanny El Rahman
  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya