Pemerintah Tandingan Myanmar Ajak Rohingnya Bergabung Gulingkan Junta
Para pengungsi Rohingnya terdampar di Aceh setelah berbulan-bulan di tengah laut (twitter.com/AJ+)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah bayangan Myanmar meminta etnis minoritas Rohingnya membantu menggulingkan junta militer. Mereka dijanjikan hak kewarganegaraan dan repatriasi bagi komunitas muslim yang teraniaya pada pemerintahan demokratis Myanmar di masa depan, setelah berhasil mendepak Jenderal Min Aung Hlaing dari kursi kekuasaan.
"Kami mengundang Rohingya bergandengan tangan dengan kami dan dengan orang lain untuk berpartisipasi dalam Revolusi Musim Semi ini melawan kediktatoran militer," tertulis dalam pernyataan yang dirilis kelompok tersebut pada Kamis (3/6/2021), dilansir dari Channel News Asia.
National Unity Government (NUG), nama lain pemerintah bayangan, berjanji untuk mengakhiri undang-undang kewarganegaraan 1982 yang mendiskriminasi Rohingya, menjanjikan semua yang lahir di Myanmar diberikan status kewarganegaraan.
1. Etnis Rohingnya tidak diakui sebagai warga negara
Etnis Rohingnya di Myanmar telah menjadi korban atas perlakuan kejam militer Myanmar (twitter.com/The Rohingnya Post)Baca Juga: Sekolah dan Siswa di Myanmar Menentang Kebijakan Junta Buka Sekolah
Selama ini, di bawah kekuasaan Liga Nasional Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, istilah Rohingnya jarang digunakan, karena khawatir memicu ketegangan sosial-politik di negara dengan mayoritas Buddha itu. Etnis Rohingnya lebih sering disebut sebagai kelompok muslim yang tinggal di Rakhine.
Di Myanmar, Rohingya secara luas dilihat sebagai penyelundup dari Bangladesh. Lebih dari 740 ribu Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh, setelah operasi militer pada 2017 yang disebut sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai praktik genosida.
Etnis Rohingnya tidak memperoleh hak kewarganegaraan dan ditolak mengakses berbagai layanan selama beberapa dekade. Amnesty International menyebut situasi di Burma selayaknya kebijakan apartheid di Afrika Selatan bertahun-tahun silam.
Kelompok itu juga mengatakan pihaknya berkomitmen memulangkan semua Rohingya yang mendekam di kamp-kamp di Bangladesh. "Segera pemulangan dapat dilakukan secara sukarela, aman dan bermartabat.”
2. Junta sebut NUG sebagai teroris
Editor’s picks
Pengunjuk rasa memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (17/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerNUG merupakan organisasi tandingan yang dibentuk oleh politisi NLD. NUG mengklaim sebagai satu-satunya entitas politik yang memperoleh legitimasi dari rakyat, karena memenangkan pemilihan umum 2020.
Pada April lalu, NUG membentuk tentara rakyat yang berisikan etnis pemberontak, aparat yang membelot, dan kelompok sipil. Oleh sebab itu, junta melabeli NUG sebagai organisasi teroris.
Junta juga menyebut mereka sebagai penghasut masyarakat sipil atas sejumlah aksi penyerangan dan pemboman di Burma. Sebagai teroris, praktis junta akan menghukum siapa saja, termasuk jurnalis, yang berkomunikasi dengan NUG.
3. Lebih dari 800 orang meninggal
Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerKrisis domestik Myanmar tak kunjung berhenti sejak kudeta dilancarkan pada 1 Februari 2021. Masyarakat bersatu dalam Gerakan Pembangkangan Sipil, menyerukan restorasi demokrasi dan pembebasan atas tahanan politik, termasuk Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Asosiasi pemantau setempat melaporkan, lebih dari 800 warga sipil meninggal akibat represivitas aparat, termasuk anak-anak. Aparat juga menyasar dokter dan perawat atas dalih menghasut kerusuhan, padahal mereka adalah garda terdepan dalam memerangi pandemik COVID-19.
Kondisi di Myanmar lebih mengkhawatirkan karena Min Aung terlihat tidak memiliki komitmen dengan konsensus lima poin hasil ASEAN Leaders Meeting yang dihelat di Jakarta, Indonesia.
Min Aung bersikukuh, dia akan melaksanakan poin-poin konsensus jika kondisi Myammar sudah kondusif. Dalih itu dia gunakan untuk memberantas etnis pemberontak yang menentang kudeta, dengan mengatakan bahwa mereka mengganggu stabilitas keamanan.
Baca Juga: Penanganan COVID-19 di Myanmar Memburuk Sejak Kudeta Militer
Berita Terkini Lainnya
