Vietnam Bakal Pangkas Kementerian-Lembaga Negara
Intinya sih...
- Vietnam akan mengurangi badan pemerintah dari 30 menjadi 21 dalam revolusi kelembagaan terbesar.
- Penggabungan beberapa kementerian besar dan pembubaran komisi partai komunis serta media milik negara dilakukan untuk mengatasi kemacetan birokrasi.
- Reformasi tersebut diharapkan bisa membuat pemerintah Vietnam lebih efisien dan ramah investor, meskipun mungkin memperlambat persetujuan proyek bisnis.
Jakarta, IDN Times - Vietnam merencanakan reformasi birokrasi terbesar dalam beberapa dekade, dengan menggabungkan beberapa kementerian besar, serta membubarkan komisi yang dijalankan oleh partai komunis yang berkuasa dan media milik negara. Upaya itu dilakukan untuk mengurangi kemacetan birokrasi yang selama ini menjadi hambatan.
Rencana itu akan mengurangi jumlah badan pemerintah dari 30 menjadi 21 dalam apa yang digambarkan sebagai revolusi kelembagaan. Reformasi tersebut diperkirakan akan selesai pada April tahun depan, sehingga nantinya Vietnam akan mempunyai 13 kementerian, 4 lembaga setingkat menteri, dan 4 badan pemerintah tambahan, mengutip Deutsche Welle.
Salah satu perubahan paling signifikan adalah penggabungan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi. Selain itu, nantinya Kementerian Perhubungan akan bergabung dengan Kementerian Konstruksi, sementara Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Cacat dan Sosial digabung dengan Kementerian Dalam Negeri.
Tak hanya itu, Partai Komunis dan Majelis Nasional juga akan melakukan restrukturisasi. Salah satunya adalah Komisi Urusan Luar Negeri Pusat dan Komite Hubungan Luar Negeri Majelis Nasional yang akan diserap ke dalam Kementerian Luar Negeri.
1. Investor melihat manfaat jangka panjang reformasi pemerintah
Menurut kepala firma hukum internasional Luther di Vietnam, Leif Schneider, untuk sementara investor mungkin mengalami penundaan atau ketidakpastian hingga proses penggabungan selesai. Namun, prospek jangka panjangnya lebih optimis. Negara itu bisa menjadi negara tujuan yang lebih ramah investor jika reformasi dilaksanakan secara efektif.
Vietnam sangat bergantung pada investasi asing di bidang manufaktur, yang mendorong berkembangnya perekonomian berorientasi ekspor. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ketidakpuasan investor semakin besar karena tertundanya persetujuan proyek dan reformasi peraturan, yang diperburuk dengan kampanye anti-korupsi secara besar-besaran.
Beberapa investor asing memperkirakan reformasi akan menghasilkan penyederhanaan prosedur bisnis yang telah lama ditunggu-tunggu. Namun, hal tersebut kemungkinan akan memperlambat persetujuan proyek selama beberapa bulan ke depan, dilansir Reuters.
2. Reformasi bertujuan mengatasi hambatan institusi dan efisiensi pemerintah
Pada pertemuan Komite Sentral bulan lalu, pemimpin baru Partai Komunis Vietnam (VCP) To Lam menyebut perubahan tersebut sebagai kebutuhan ekonomi. Dia menggambarkan institusi sebagai hambatan dari segala hambatan dan mengatakan reformasi bertujuan untuk membuat pemerintah ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak.
Mantan direktur Institut Pusat untuk Manajemen Ekonomi, Nguyen Dinh Cung, mengatakan bahwa perampingan kementerian dan komisi harus memudahkan dokumen mengenai investasi, serta skema infrastruktur dan real estate. Reformasi juga akan menyelesaikan tumpang tindih kelembagaan yang menyebabkan pemerintah mengambil arah berlawanan.
Reformasi dilakukan di tengah kekhawatiran di Hanoi mengenai laju perubahan ekonomi. Negara pusat industri Asia Tenggara itu menghadapi ketidakpastian mengenai hubungan perdagangan dengan pasar terbesarnya, yakni AS, yang semakin meningkat menjelang masa jabatan Presiden Donald Trump.
Trump mengancam akan mengenakan tarif sebesar 10 hingga 20 persen pada semua impor. Sebelumnya, presiden terpilih itu menyebut Vietnam sebagai penyalahguna terburuk perdagangan Washington karena surplusnya yang besar, yang telah meningkat secara besar-besaran sejak 2019.
3. Ribuan pegawai negeri akan terdampak reformasi pemerintah
Hingga kini belum ada angka pasti mengenai jumlah lapangan pekerjaan yang mungkin akan dikurangi. Namun, dokumen reformasi itu menggambarkan ribuan pegawai negeri kemungkinan akan terkena dampak rencana tersebut.
Menteri Dalam Negeri Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang mendukung pegawai negeri sipil dan buruh yang terkena dampak reformasi tersebut. Pihaknya menyebut pemerintah harus membantu mereka menstabilkan kehidupan setelah rencana perampingan oleh pemerintah, dilaporkan oleh Vietnam News Agency.
Kementerian telah menyelesaikan rancangan keputusan mengenai kebijakan dukungan bagi kelompok sasaran yang terdampak. Itu bertujuan menstabilkan kehidupan dan memastikan hak dan manfaat bagi pegawai negeri sipil dan buruh berdasarkan prinsip tidak meninggalkan siapa pun dalam skema tersebut.