Singapura, IDN TIMES - Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, pada hari Jumat (16/11) menyatakan dengan jelas bahwa Laut Tiongkok Selatan bukanlah milik negara manapun.
Ia juga menambahkan bahwa AS akan terus berlayar secara bebas dengan mengikuti hukum internasional di Laut Tiongkok Selatan meskipun RRT terus memprotesnya, seperti yang dilansir dari Reuters.
Tidak ada hentinya perselisihan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok untuk mendapat pengaruh penuh di Laut Tiongkok Selatan. RRT yang sudah mengklaim dan menyebarkan pasukannya di beberapa pulau sengketa di Laut Tiongkok Selatan membuktikan keseriusan Tiongkok.
Menjawab tindakan yang sering dilakukan oleh Pemerintah RRT, Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, menyatakan bahwa Laut Tiongkok Selatan tidak dimiliki oleh siapa-siapa dan Angkatan Laut AS akan terus berlayar secara bebas disana mengikuti peraturan UNCLOS (United Nations Law of the Sea Convention), dikutip dari Reuters.
Menurutnya, klaim Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara yang berbatasan langsung ataupun ikut mengklaim teritorial laut di Laut Tiongkok Selatan, semua hal itu tidak ada apa-apanya.
Dilansir dari ABC, AS juga menjelaskan bahwa wilayah Indo-Pasifik bukanlah tempat "kekaisaran dan agresi" negara-negara di Asia.
Kegiatan pelayaran yang dilakukan Amerika Serikat untuk menjaga kestabilan dan keamanan di Laut Tiongkok Selatan dianggap perlu sehingga dapat mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan.
Laut Tiongkok Selatan menjadi salah satu ladang utama permasalahan negara Indo-Pasifik yang dapat menciptakan konflik berskala besar. Militerisasi beberapa pulau sengketa di Laut Tiongkok Selatan oleh RRT menjadi alasan mengapa perkembangan konflik disana susah untuk dihindari dan Beijing didesak mengurangi ketegangan sebelum terlambat.
Pemerintah RRT menjawab desakan tersebut dengan menyatakan Pemerintah AS sangat tidak mencerminkan apa yang terjadi sesungguhnya di Laut Tiongkok Selatan, dimana AS dan negara lain tidak pernah ada yang memberi tahu masalah kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan.
Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Filipina terus mengklaim wilayah teritorial laut mereka di Laut Tiongkok Selatan. Berbagai cara dari militerisasi dan menduduki langsung pulau-pulau strategis menjadi beberapa taktik yang digunakan negara pengklaim.
Pemerintah AS yang terus mengirim angkatan lautnya dalam operasi "kebebasan navigasi" di Laut Tiongkok Selatan dianggap sebagai pihak penengah yang dapat menghentikan konflik lanjutan ataupun perang total.
Namun, beberapa tindakan AS yang begitu agresif menjadi alasan lain mengapa AS dapat menyebabkan konflik besar bersama RRT di Laut Tiongkok Selatan. Apa yang akan terjadi selanjutnya hanya dapat diprediksi, dan hubungan AS-RRT akan menjadi kunci perdamaian di Laut Tiongkok Selatan.