Wapres AS Salahkan Kebijakan Imigrasi atas Kerusuhan di Prancis

Vance mengkritik kelompok liberal Barat yang dinilai gagal menangani asimilasi imigran di Eropa. Politisi berusia 42 tahun dari Partai Republik ini memang kerap mengecam kebijakan imigrasi Eropa yang dianggapnya terlalu longgar, termasuk saat berpidato di Konferensi Keamanan Munich pada Februari 2025.

"Kelompok liberal Barat mendatangkan penduduk negara dunia ketiga ke Prancis dan negara lain atas nama keberagaman serta belas kasih. Mereka mengabaikan persoalan mendasar terkait asimilasi dan kecocokan budaya," tulis Vance di X, dilansir The Straits Times.

Vance turut mengaitkan krisis Prancis dengan pemilu paruh waktu Kongres AS yang berlangsung pada 3 November mendatang. Ia memperingatkan warga AS bahwa situasi rusuh di Prancis merupakan gambaran masa depan yang diinginkan Partai Demokrat. Ia juga berharap Prancis segera menghentikan kekacauan tersebut sebelum lebih banyak bangunan bersejarah hangus terbakar.

Presiden AS, Donald Trump, ikut menyindir gelombang protes dan kekerasan jalanan yang melanda negara Eropa tersebut. Ia berseloroh bahwa Prancis merupakan tempat yang sangat cocok untuk memulai revolusi dan mengajak warga datang ke sana untuk bergabung dalam kerusuhan.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 550 ribu orang turun ke jalan di berbagai kota, termasuk 110 ribu demonstran di Paris. Serikat pekerja CGT mengklaim jumlah peserta unjuk rasa mencapai 800 ribu orang. Aparat kepolisian menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang melempar benda keras serta petasan.

Perdana Menteri (PM) Prancis, Sebastien Lecornu, mengecam kerusuhan yang menyebabkan 1.200 orang ditangkap dan 150 polisi terluka. Di Kota Saint-Etienne, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun kehilangan tangan kanannya akibat ledakan granat pengendali massa. Sementara itu, Wali Kota Paris, Emmanuel Gregoire, menyebutkan jalan di ibu kota hancur setelah kelompok pemuda bertopeng membakar mobil dan merusak pertokoan.

Aksi penjarahan menyasar supermarket, apotek, butik mewah, hingga toko elektronik di Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse, dan Strasbourg. Kelompok pemuda bertopeng dan bersarung tangan mematikan kamera pengawas sebelum memecahkan kaca toko untuk menjarah barang.

Massa juga merusak kantor pemerintahan di Marseille dan Lille, menyerang markas polisi di Bordeaux, serta membakar kantor pariwisata di Lyon. Di Limoges, gedung balai kota berusia lebih dari 140 tahun hancur parah setelah diterobos dan dibakar oleh demonstran bertopeng.

"Mereka yang melakukan vandalisme, menyerang kantor pemerintah atau tempat usaha, maupun menjarah, bahkan di balai kota kita, akan dituntut dan dihukum," ujar Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dilansir NDTV.

Gelombang protes ini berawal dari aksi pelajar di pinggiran Kota Paris, Creteil, pada pertengahan September lalu. Mereka memprotes kerusakan gedung sekolah, ruang kelas yang terlalu padat, kekurangan guru, serta ketimpangan sistem pendidikan. Gerakan ini membesar dan menyatukan serikat pekerja, guru, perawat, pengacara, hingga kelompok Rompi Kuning dalam aksi bertajuk kuning dan pemuda.

Warga memprotes krisis biaya hidup yang makin parah akibat dampak perang di Timur Tengah dan tingginya inflasi. Peneliti Pusat Penelitian Politik Paris, Bruno Cautres, menjelaskan aksi ini merupakan puncak frustrasi masyarakat terhadap pajak tinggi serta lonjakan utang dan defisit negara. Saat ini, biaya pinjaman pemerintah Prancis menyentuh level tertinggi dalam lebih dari 20 tahun terakhir.

"Para pemuda cemas akan masa depan dan sekolah mereka yang rusak, kelompok Rompi Kuning tertekan oleh biaya hidup yang melonjak tajam, serta muncul kecemasan atas situasi geopolitik. Itulah sebabnya banyak orang turun ke jalan hari ini," kata anggota Liga Hak Asasi Manusia Prancis, Jean Pierre.

Kerusuhan ini memicu perdebatan politik enam bulan menjelang pemilihan presiden Prancis yang dijadwalkan pada April dan Mei 2027. Kandidat presiden sayap kanan, Marine Le Pen, menuduh kubu rival sayap kirinya, Jean-Luc Melenchon, melegitimasi kekerasan jalanan tersebut. Sebaliknya, Melenchon mendukung aksi protes warga, tetapi meminta demonstran tidak melakukan penjarahan karena bertentangan dengan metode perjuangan mereka.