Warga Gaza Temukan Narkotika di Dalam Tepung Bantuan

Kantor tersebut menyatakan bahwa Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas penyelundupan obat-obatan tersebut, dan menggambarkannya sebagai bentuk perang kimia yang disamarkan sebagai bantuan kemanusiaan. Pihaknya juga memperingatkan bahwa penggunaan narkoba sebagai senjata lunak selama masa perang melanggar hukum internasional dan merupakan kejahatan perang.

"Ini adalah kejahatan yang sistematis. Tujuannya adalah menyebarkan kecanduan dan menghancurkan masyarakat Palestina dari dalam. Ini merupakan bagian dari perang yang lebih luas yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, termasuk tindakan genosida," kata Ismail al-Thawabta, Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza.

Warga Palestina pun diimbau untuk memeriksa dengan saksama setiap bahan makanan yang mereka terima dari pusat-pusat bantuan tersebut, dan segera melaporkan jika terdapat zat yang mencurigakan. Kantor tersebut juga meminta orang tua untuk mengedukasi anak-anak mereka mengenai risikonya.

GHF, yang beroperasi di luar pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga bantuan internasional, telah menuai banyak kritik sejak didirikan pada Mei 2025. Pejabat setempat mengatakan bahwa empat titik distribusi bantuan yang tersebar di wilayah selatan dan tengah Gaza kini telah menjadi zona berbahaya, di mana ratusan orang tewas ditembak.

Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, sedikitnya 549 warga Palestina tewas dan 4.066 lainnya terluka saat menunggu bantuan yang didistribusikan oleh GHF, dikutip dari Al Jazeera.

Menurut laporan Haaretz, sejumlah tentara Israel mengaku diperintahkan oleh komandan mereka untuk menembaki warga Palestina tak bersenjata yang mencari bantuan.

"Kami menembakkan senapan mesin dari dalam tank dan melemparkan granat. Ada satu insiden di mana sekelompok warga sipil tertembak saat mereka bergerak maju dalam kondisi berkabut," ungkap seorang tentara.

Namun, laporan tersebut dibantah oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant juga mengecam laporan itu, menyebutnya sebagai upaya pencemaran nama baik terhadap IDF.

Pihak berwenang Gaza telah mendesak PBB, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), dan lembaga-lembaga hak asasi manusia untuk segera turun tangan. Para pejabat menuntut penutupan pusat-pusat bantuan yang disebut sebagai 'perangkap maut' tersebut, serta menyerukan tindakan segera untuk mengakhiri pengepungan Israel di Gaza.

Mereka juga menyatakan bahwa bantuan seharusnya hanya disalurkan melalui badan-badan PBB yang diakui secara internasional seperti UNRWA, dan bukan melalui lembaga yang terikat dengan Israel atau sekutunya.

Sejak awal Maret 2025. Israel telah memblokir masuknya bantuan ke Gaza, sehingga menyebabkan kelaparan dan kematian puluhan warga Palestina. Sebagian besar di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, korban tewas akibat serangan militer Israel kini telah mencapai 56.331 orang, dengan 132.632 lainnya terluka sejak perang di Gaza meletus pada Oktober 2023.