Warga Inggris Ditahan di Dubai Usai Rekam Serangan Rudal Iran

Kasus ini disoroti oleh Detained in Dubai, sebuah organisasi yang menyediakan bantuan hukum kepada individu di UEA. Organisasi itu melaporkan bahwa turis tersebut dituduh menyebarkan materi yang dapat mengganggu keamanan publik.

"Dakwaan ini sangat tidak jelas. Seseorang bisa menghadapi hukuman hanya karena mengomentari video yang sebenarnya sudah beredar luas di media sosial," kata Radha Stirling, CEO Detained in Dubai.

Berdasarkan hukum siber UEA yang ketat, tindakan sesederhana membagikan, memposting ulang, atau mengomentari konten yang dianggap sensitif dapat memicu tuntutan pidana.

Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Inggris, Amnesty International, mengatakan bahwa UEA terus mengkriminalisasi hak kebebasan berekspresi melalui berbagai undang-undang. Kelompok tersebut juga mengecam UEA yang terus menghukum para kritikus pemerintah, baik yang sebenarnya maupun yang dianggap sebagai kritikus.

Menteri Negara UEA untuk Uni Eropa, Lana Nusseibeh, mengonfirmasi adanya beberapa pelanggaran hukum terkait insiden tersebut. Namun, ia tidak merinci kasus warga Inggris itu secara spesifik. Ia menegaskan bahwa aturan ini diberlakukan untuk menjaga kredibilitas informasi dan keamanan nasional.

"Saran terbaik saya kepada semua orang yang kami sambut kehadirannya disini, bagi wisatawan dan jurnalis adalah ikuti pedoman yang ada," ujarnya.

Di bawah hukum UEA, pelanggaran tersebut membawa risiko serius bagi warga asing, yakni hukuman penjara hingga dua tahun. Serta, denda mulai dari 20 ribu dirham UEA (sekitar Rp92,2 juta) hingga 200 ribu dirham UEA (Rp922,9 juta). Warga asing juga dapat menghadapi deportasi, The Guardian melaporkan.

Penangkapan ini terjadi di tengah pemberlakuan aturan baru yang ketat terhadap jurnalis dan anggota masyarakat, termasuk warga asing yang berkunjung, pada saat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Konflik di kawasan itu memasuki minggu kedua setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran, yang menewaskan pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei, pada 28 Februari 2026. Akibatnya, Iran merespons dengan terus melancarkan serangan terhadap Israel dan negara-negara sekutu AS di Teluk. Serangan itu meluas ke target non-militer, termasuk situs sipil dan fasilitas energi.

Serangan balasan Iran ke wilayah Teluk baru-baru ini dilaporkan telah merusak beberapa ikon wisata UEA, termasuk hotel Burj Al Arab dan Fairmont The Palm. Bahkan, penerbangan di seluruh Timur Tengah juga mengalami gangguan akibat konflik tersebut.

Kepemimpinan ulama Iran telah memilih putra kedua Khamenei, Mojtaba Khamenei, sebagai pemimpin tertinggi baru negara itu. Dalam pernyataan pertamanya sejak menjabat, ia bersumpah akan membalas dendam kepada AS dan Israel.

"Selat Hormuz akan tetap ditutup untuk pelayaran sebagai alat untuk menekan musuh," kata Mojtaba Khamenei pada 12 Maret 2026, dikutip dari NHK News.

Pernyataan tersebut menyerukan persatuan nasional dan mengatakan bahwa rakyat Iran tidak punya pilihan selain melanjutkan perjuangan. Pernyataan itu juga mengatakan bahwa Washington harus menutup pangkalan militernya di wilayah Timur Tengah atau menghadapi serangan.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengatakan bahwa mereka telah menyerang sebuah kapal tanker milik AS, yang mengibarkan bendera Kepulauan Marshall di Teluk Persia. IRGC menyebut awak kapal telah mengabaikan peringatan mereka.