Trump Tuding Iran Gunakan AI untuk Sebar Hoaks Perang
- Donald Trump menuduh Iran memakai kecerdasan buatan untuk menyebar disinformasi, termasuk memalsukan foto unjuk rasa dan klaim serangan terhadap kapal induk USS Abraham Lincoln.
- Ketua FCC Brendan Carr mengancam mencabut lisensi stasiun TV yang dianggap menyiarkan berita palsu, meski kewenangan lembaganya terbatas oleh Amandemen Pertama AS.
- Pernyataan Carr menuai kritik dari politisi Partai Republik dan Demokrat yang menilai ancaman itu melanggar kebebasan pers serta tidak konstitusional.
Jakarta, IDN Times- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh Iran menggunakan kecerdasan buatan (AI) sebagai senjata disinformasi. Iran dituding berupaya memanipulasi kesuksesannya di tengah konflik yang sedang berlangsung.
Trump menyampaikan klaim tersebut melalui unggahan di platform Truth Social dan saat berbicara di Air Force One pada Minggu (15/3/2026). Ia juga menuding media Barat berkoordinasi dengan Iran guna menyebarkan berita palsu hasil rekayasa.
1. Trump bantah klaim Iran soal serangan terhadap USS Abraham Lincoln
Trump menyoroti tiga contoh spesifik terkait dugaan penyebaran hoaks oleh Iran. Ia menyebut Teheran telah memamerkan armada kapal kamikaze yang sebenarnya tidak pernah ada.
Selain itu, ia mengeklaim bahwa foto-foto unjuk rasa yang dihadiri 250 ribu warga Iran untuk mendukung Pemimpin Tertinggi baru Mojtaba Khamenei adalah hasil rekayasa AI. Ia menegaskan bahwa acara yang tampak besar itu tidak pernah terjadi.
Trump juga menuduh Iran memalsukan keberhasilan serangan terhadap kapal induk USS Abraham Lincoln. Ia mendesak agar pihak yang menyebarkan berita palsu segera didakwa dengan pasal pengkhianatan.
"Iran telah lama dikenal sebagai ahli manipulasi media dan hubungan masyarakat. Mereka tidak efektif dan lemah secara militer, tetapi sangat pandai 'memberi makan' media berita palsu yang sangat menghargai informasi palsu," tulis Trump, dilansir News18.
Sementara itu, Reuters telah memverifikasi gambar dari pelabuhan Basra di Irak yang menunjukkan kapal-kapal Iran bermuatan bahan peledak tampak menyerang dua kapal tanker bahan bakar. Insiden ini dilaporkan telah menewaskan sedikitnya satu awak kapal.
2. FCC ancam cabut lisensi stasiun TV yang tidak berbenah
Menyusul keluhan Trump, Ketua Komisi Komunikasi Federal (FCC) Brendan Carr mengeluarkan peringatan keras. Ia mengancam akan mencabut lisensi stasiun televisi yang dianggap tidak mengoreksi arah pemberitaan mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan Carr melalui platform X dengan menyertakan tangkapan layar unggahan Trump. Ia memperingatkan bahwa lembaga penyiaran yang menyiarkan distorsi berita memiliki kesempatan untuk berbenah sebelum masa pembaruan lisensi tiba.
“Hukumnya jelas, penyiar harus beroperasi untuk kepentingan publik, dan mereka akan kehilangan lisensi jika tidak melakukannya,” tutur Carr, dilansir The Independent.
FCC sendiri merupakan badan independen yang bertugas mengeluarkan lisensi siaran berdurasi delapan tahun kepada stasiun televisi lokal. Namun, komisi ini sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk melisensikan jaringan televisi besar secara keseluruhan seperti CBS atau NBC. Kewenangan FCC juga dibatasi oleh perlindungan Amandemen Pertama yang melarang penyensoran materi siaran.
3. Ancaman FCC menuai kecaman dari kedua partai AS
Ancaman FCC langsung memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari kubu Partai Republik. Senator Ron Johnson dari Wisconsin menegur Carr dengan alasan bahwa dirinya sangat mendukung Amandemen Pertama. Ia menekankan, pemerintah federal seharusnya tidak terlalu mencampuri urusan sektor swasta.
Kritik serupa juga datang dari Gubernur California Gavin Newsom yang menyebut peringatan lisensi itu sangat tidak konstitusional. Sementara itu, Senator Chris Murphy dari Connecticut menilai tindakan administrasi Trump mirip kebijakan totaliter.
“Sangat ilegal bagi pemerintah untuk menyensor kebebasan berpendapat yang tidak disukainya mengenai perang Iran yang dilancarkan Trump,” tutur Senator Elizabeth Warren, dilansir The Guardian.
Lebih lanjut, komisaris FCC dari Partai Demokrat Anna Gomez menegaskan bahwa komisi tersebut sebenarnya tidak berdaya untuk melaksanakan ancaman pencabutan dari Carr. Ia mendorong seluruh lembaga penyiaran untuk terus meliput berita secara independen tanpa perlu merasa takut akan tekanan dari pemerintah.
