Warga Kashmir di India Hadapi Ancaman Usai Serangan di Pahalgam

Sedikitnya 26 orang tewas dan belasan lainnya terluka ketika para pria bersenjata menembaki para wisatawan di kota wisata Pahalgam, wilayah Jammu and Kashmir yang dikelola India, pada pada Selasa (22/4/2025).

Gelombang kebencian terhadap warga Kashmir dan Muslim pun terjadi setelah sejumlah saksi mengatakan bahwa penyerang menargetkan non-Muslim. Sebanyak 25 korban tewas merupakan pria beragama Hindu.

“India saat ini sangat mengandalkan propaganda xenofobia dan hal tersebut telah dilakukan selama beberapa tahun; sebagian besarnya ditujukan terhadap umat Islam. Warga Kashmir mempunyai beban ganda: menjadi warga Kashmir, dan menjadi Muslim,” kata Sheikh Showkat, analis politik dan akademisi yang tinggal di Kashmir.

Kelompok bersenjata yang menamakan dirinya Front Perlawanan telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Para pejabat India mengatakan bahwa kelompok itu merupakan bagian dari militan Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan atau kelompok serupa lainnya. Namun, Islamabad membantah terlibat dalam serangan itu.

Saat ini, pihak berwenang India terus melancarkan perburuan terhadap para penyerang di lembah Kashmir. Tiga tersangka dilaporkan terdiri satu warga negara India dan dua warga Pakistan, dilansir dari The Guardian.

Di Dehradun, ibu kota negara bagian Uttarakhand, pemimpin kelompok sayap kanan Hindutva memperingatkan Muslim Kashmir untuk segera meninggalkan daerah tersebut.

“Kami tidak akan menunggu pemerintah mengambil tindakan. Muslim Kashmir, tinggalkan tempat ini sebelum pukul 10 pagi, atau kalian akan menghadapi konsekuensi yang tak bisa kalian bayangkan. Besok, semua anggota kami akan keluar dari rumah untuk memberikan pelajaran kepada Muslim Kashmir," kata Lalit Sharma, pemimpin Hindu Raksha Dal, dalam sebuah pernyataan video pada Selasa.

Mushtaq Wani, seorang mahasiswa Kashmir berusia 29 tahun, menanggapi ancaman tersebut dengan serius. Sejak peringatan itu beredar di media sosial, ia telah membantu 15 mahasiswa untuk kembali ke kampung halaman mereka.

Kekerasan terhadap warga Kashmir di wilayah tersebut bukanlah hal baru. Pada 2019, ketika serangan bom bunuh diri menewaskan sedikitnya 40 pasukan keamanan di Pulwama, para mahasiswa Kashmir di Dehradun diburu, dipukuli, dan dipaksa pulang ke kampung halaman.

“Seperti inilah hidup kami. Hal ini terjadi berulang kali, mengapa India tidak bisa menghabisi para militan dalam satu kesempatan? Mereka memiliki begitu banyak tentara dan (jumlah) militan sangat sedikit, seseorang membunuh seseorang dan hidup kami menjadi kacau," keluh Wani.

Namun, ia merasa sedikit lega setelah polisi menangkap Sharma dan meyakinkan mahasiswa Kashmir bahwa pihak berwenang akan menjamin keselamatan mereka.

Menanggapi laporan tentangan ancaman dan serangan terhadap warga Kashmir, kepala menteri Jammu dan Kashmir yang baru terpilih, Omar Abdullah, mendesak kepala negara bagian di seluruh India untuk menjamin keselamatan warganya.

“Saya memohon kepada rakyat India untuk tidak menganggap rakyat Kashmir sebagai musuh mereka. Apa yang terjadi bukanlah atas persetujuan kami. Kami bukan musuh," kata Abdullah.

Pada 2019, India secara sepihak mencabut status otonomi parsial di wilayah tersebut dan membagi bekas negara bagian itu menjadi dua wilayah persatuan, yaitu Jammu dan Kashmir dan Ladakh.

Pemerintah Jammu dan Kashmir saat ini memiliki kekuasaan yang jauh lebih terbatas dibandingkan pemerintahan provinsi lainnya, dengan sebagian besar kekuasaan dipegang oleh New Delhi.