Warga Mesir Protes Kapal Perang Israel Lewati Terusan Suez

Protes tersebut terjadi hampir dua hari setelah sebuah kapal perang Israel terlihat melintasi Laut Merah di kota Port Fuad, bagian timur laut Mesir, melalui Terusan Suez. Kapal yang berlayar dari Mediterania menuju Laut Merah itu mengibarkan bendera Israel dan Mesir. Hal ini sontak memicu kemarahan di kalangan warga Mesir yang pro-Palestina.

"Siapa yang akan kalian bunuh dengan menggunakan (kapal) itu?" tanya seorang perempuan dalam sebuah video yang merekam peristiwa tersebut.

Terusan Suez adalah salah satu jalur maritim paling penting di dunia sekaligus sumber utama pendapatan nasional Mesir. Namun, selama beberapa bulan terakhir, jalur tersebut mengalami pukulan yang signifikan setelah kelompok Houthi di Yaman menyerang kapal-kapal internasional yang melintasi Laut Merah sebagai respon atas perang Israel di Gaza.

“Mengizinkan kapal perang Israel melintasi Terusan Suez, terutama pada masa-masa sulit seperti ini, adalah tindakan yang keterlaluan dan provokatif,” kata salah satu penyelenggara protes tersebut, yang menolak disebutkan namanya karena alasan keamanan, kepada The New Arab.

Menanggapi protes dari masyarakat, Otoritas Terusan Suez Mesir menyatakan bahwa semua kapal komersial atau militer mempunyai hak untuk melintas di jalur maritim tersebut.

“Otoritas menekankan komitmennya terhadap penerapan perjanjian internasional yang menjamin perjalanan bebas bagi kapal-kapal yang transit di Terusan Suez, baik itu kapal komersial atau militer, terlepas dari kewarganegaraannya,” kata badan pemerintah tersebut dalam sebuah pernyataan pada Minggu, dikutip dari The National.

Adapun perjanjian internasional yang dimaksud mengacu pada Konvensi Konstantinopel yang ditandatangani pada 1888. Konvensi ini menyatakan bahwa kapal dari negara mana pun dapat melintas secara bebas di Terusan Suez selama masa perang maupun damai, mengingat jalur maritim tersebut merupakan zona netral.

Namun, seorang pakar hukum internasional, yang menolak disebutkan namanya, tidak sepakat dengan pembenaran itu.

“Mesir tidak termasuk di antara para penandatangan konvensi tersebut sebagai negara berdaulat, yang bisa dibilang menjadikannya tidak mengikat bagi negara Mesir,” ujar pakar tersebut.

“Perjanjian tersebut menetapkan bahwa Mesir dapat secara hukum melarang lalu lintas kapal apa pun atau menutup terusan jika ada ancaman terhadap keamanan nasionalnya, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus selama beberapa dekade terakhir,” tambahnya.

Pada Kamis (31/10/2024), militer Mesir juga mengeluarkan pernyataan yang menyangkal adanya kerja sama militer dengan Israel. Pernyataan ini merupakan respons atas laporan media yang menyebutkan bahwa pelabuhan Mesir di Mediterania, Alexandria, menerima pengiriman bahan peledak yang ditujukan untuk Israel pada 28 Oktober.

“Angkatan Bersenjata Mesir menyangkal apa yang telah beredar di media sosial dan akun-akun mencurigakan serta apa yang dipromosikan tentang membantu Israel dalam operasi militernya secara umum dan rinci,” kata militer.

Meskipun secara teknis Mesir telah berdamai dengan Israel sejak 1979, masyarakat Mesir masih berselisih dengan berbagai rezim yang berkuasa di negara mereka mengenai normalisasi hubungan tersebut.

Secara diplomatis dan komersial, Kairo memperlakukan Tel Aviv sebagai negara sahabat dengan menjalin hubungan kerja sama di berbagai bidang. Namun, ketegangan telah meningkat tajam setelah Israel melancarkan serangan besar-besaran di Jalur Gaza pada Oktober 2023.