Xi Jinping Ancam Siapa Saja yang Berani Memecah Belah Tiongkok

14 Okt 2019, 16:00 WIB

Presiden Tiongkok, Xi Jinping, berjabat tangan dengan Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, untuk berpamitan setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan selama dua hari, di Kathmandu, Nepal, pada 13 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Prakash Mathema/Pool via REUTERS

Kathmandu, IDN Times - Presiden Tiongkok, Xi Jinping, mengeluarkan ancaman terhadap siapa pun yang berani memecah-belah negaranya. Ancaman tersebut keluar dari mulutnya saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Nepal pada Minggu (13/10).

"Siapa saja yang berusaha memecah Tiongkok di bagian mana pun di dalam negeri akan berakhir menjadi tubuh-tubuh yang terkoyak dan tulang-belulang yang berserakan," ucapnya ketika bertemu Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, seperti yang dilaporkan media Tiongkok, CCTV.

1. Xi juga menyinggung pihak luar yang mencoba merusak kedaulatan Tiongkok

Tidak hanya kelompok maupun individu di dalam negeri yang ia singgung, Xi juga mencurigai ada pihak-pihak asing yang ingin melihat Tiongkok terpecah-belah. "Dan kekuatan eksternal mana pun yang mendukung usaha untuk membagi Tiongkok akan dipandang oleh warga Tiongkok sebagai mimpi belaka," tambahnya.

Apa yang ia sampaikan bukan hanya tentang Tibet di mana pemerintah Nepal berusaha membungkam para aktivis kemerdekaan kawasan tersebut, terutama menjelang kedatangan Xi. Ancaman Presiden Tiongkok tersebut juga diyakini berlaku untuk Hong Kong, Xinjiang dan Taiwan.

2. Pemerintah Nepal mengaku menolak segala aktivitas anti-Tiongkok

Xi Jinping melambaikan tangan didampingi Presiden Nepal Bidhya Devi Bhandari untuk berpamitan setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan selama dua hari, di Kathmandu, Nepal, pada 13 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Prakash Mathema/Pool via REUTERS

Menurut CCTV, Oli sendiri menegaskan bahwa negaranya tidak akan mendukung aktivitas anti-Tiongkok dalam bentuk apa pun. Dalam beberapa tahun terakhir, Kathmandu berusaha untuk menjalankan kebijakan yang sejalan dengan keinginan Beijing. Pada 2011, misalnya, pemerintah Nepal melarang aktivis Tibet di negaranya untuk merayakan ulang tahun Dalai Lama.

Dilansir dari Associated Press, saat itu Nepal mengumumkan bahwa protes anti-Tiongkok dilarang berlangsung sebab kedua negara punya hubungan baik. Pemerintah hanya mengizinkan peringatan ulang tahun dilakukan di dalam biara-biara asalkan tidak ada spanduk atau slogan apa pun yang melawan Tiongkok.

3. Xi mengutarakan niatnya untuk terus mendukung Nepal, termasuk dari segi ekonomi

Biksu Tibet membawa Thanka raksasa, lukisan Buddha pada kain, saat Festival Shoton di Biara Drepung di Lhasa, Wilaya Otonomi Tibet, Tiongkok, pada 30 Agustus 2019. ANTARA FOTO/He Penglei/CNS via REUTERS

Kunjungan pada hari Minggu itu dinilai bersejarah karena Xi merupakan kepala negara Tiongkok pertama yang menginjakkan kaki di Nepal dalam 22 tahun terakhir. Kedua negara pun berkomitmen meningkatkan kerja sama. Seperti dilaporkan South China Morning Post, ada sebanyak 20 perjanjian yang ditandatangani oleh Tiongkok dan Nepal dalam pertemuan tersebut.

Beberapa di antaranya adalah pembangunan rel kereta api antara Tibet dan Nepal, eksplorasi hydropower, serta pertukaran informasi tentang aktivitas kriminal dan terorisme di perbatasan. Xi juga menjanjikan negaranya akan membantu perbaikan infrastruktur di Nepal pascagempa 2015 lalu. Sedangkan Nepal mengaku berkomitmen terhadap kedaulatan teritorial Tiongkok.

4. Amerika Serikat memasukkan sejumlah perusahaan Tiongkok ke dalam daftar hitam

Wakil Perdana Menteri China Liu He memperhatikan saat pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat, pada 11 Oktober 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Yuri Gripas

Sementara itu, minggu lalu Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan telah memasukkan 28 biro dan perusahaan keamanan Tiongkok ke dalam daftar hitam. Salah satunya adalah perusahaan video surveilans besar, Hikvision.

Dilansir The Guardian, Departemen Perdagangan mengatakan keputusan ini diambil lantaran perlakuan Beijing kepada warga Muslim Uighur serta etnis minoritas lainnya di Provinsi Xinjiang.

Menurut Departemen Perdagangan, "entitas-entitas tersebut telah terlibat dugaan pelanggaran dan penyelewengan HAM dalam implementasi kampanye represif, penahanan sepihak secara massal, serta pengintaian berteknologi tinggi oleh pemerintah Tiongkok kepada warga Uighur, keturunan Kazakh, serta minoritas lainnya.

5. Apple menghapus aplikasi yang disebut mendukung aktivitas ilegal di Hong Kong

Seorang pengunjuk rasa anti-pemerintah melihat smartphonenya saat protes atas pencabutan hukum darurat di Hong Kong, pada 12 Oktober 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Ammar Awad

Sedangkan Apple menghapus aplikasi peta pendeteksi polisi Hong Kong setelah Tiongkok mengungkapkan kegeraman. Aplikasi bernama HKmap.live itu awalnya ditolak oleh Apple, tapi pada awal Oktober kemarin diizinkan untuk masuk ke App Store.

Informasi mengenai penghapusan aplikasi HKmap.live disampaikan melalui Twitter oleh pengembangnya pada Kamis pagi (10/10). "App Store menghapus aplikasi kami sekitar setengah jam lalu, ini pernyataan yang disampaikan oleh Apple:

Kami membuat App Store agar menjadi tempat yang aman dan dipercaya untuk menemukan aplikasi. Kami baru mengetahui bahwa aplikasi Anda telah digunakan dalam cara-cara yang membahayakan penegak hukum dan warga di Hong Kong."