Yuk, Mengenal Cara Pemilihan Presiden di Tiongkok
Beijing, IDN Times - Partai Komunis Tiongkok pada hari Minggu (25/2/2018), sedang mempersiapkan panggung khusus agar Presiden Xi Jinping dapat menjabat tanpa ada batasan waktu, dengan mengajukan proposal perubahan undang-undang yang membatasi masa jabatan Presiden hanya untuk 2 periode saja.
Presiden Xi yang masa jabatan periode pertamanya sudah hampir selesai tidak lama lagi akan melihat suatu perubahan baru bagi sistem kepimpinan Republik Rakyat Tiongkok, seperti yang dilansir dari Reuters dan Independent.
1. Usul yang diajukan oleh orang-orang elit dari Komite Pusat
Kebijakan baru yang diusulkan ini ternyata tidak berasal dari sembarang bagian di dalam Partai Komunis Tiongkok. Usul yang kontroversial ini ternyata berasal dari jajaran elit di Partai Komunis Tiongkok yang termasuk dalam Komite Pusat.
Mereka beranggapan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden Xi tidak cukup jika hanya mendapatkan 2 periode saja. Presiden Xi diakui oleh rakyat serta anggota Partai ataupun Parlemen Tiongkok sebagai orang yang paling berani dalam memberantas korupsi di jajaran orang-orang "Besar" atau tidak dapat disentuh sama sekali di awalnya.
Presiden Xi Jinping sebenarnya memiliki jabatan yang tidak terbatas sebagai Ketua dari Partai Komunis Tiongkok dan Panglima Angkatan Bersenjata. Tapi normalnya jabatan ini hanya bertahan 10 tahun saja.
Pada bulan Oktober 2017, Presiden Xi sudah memulai periode keduanya sebagai Ketua Partai Komunis dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Tiongkok. Sedangkan untuk masa periode kedua kepemimpinan sebagai Presiden Tiongkok, Xi Jinping secara resmi akan dipilih dalam acara pertemuan tahunan Parlemen pada 5 Maret 2018.
2. Tidak hanya untuk presiden, wakil presiden pun masa jabatannya tidak terbatas
Usulan yang diberikan oleh Komite Pusat kepada Parlemen Tiongkok, ikut memuat periode kekuasaan Presiden juga merangkap ke Wakil Presiden. Hal ini ditujukan untuk menjamin kooperasi yang baik di jajaran pimpinan utama Negara Tiongkok.
Jabatan Wakil Presiden Tiongkok sekarang dipegang oleh Li Yuanchao, di mana masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2018 ini. Berbeda dari Presiden, masa jabatan Wakil Presiden di Tiongkok hanya bertahan satu periode saja dan dapat diperbarui jika mendapat dukungan dari Parlemen.
Sayangnya kepopuleran Li Yuanchao sebagai wakil tidak terlalu nampak dan seperti hanya bergerak dalam bayangan Xi Jinping saja. Maka dari itu para ahli melihat bahwa dalam Rapat/Pertemuan Parlemen nanti, Wakil Presiden Tiongkok akan sangat mungkin untuk diganti.
Semua mata melihat kepada satu orang yang cukup berpengaruh yaitu Wang Qishan. Ia merupakan pendukung dan sekutu terkuat Xi Jinping di pemerintahan. Parlemen Tiongkok juga sudah mencalonkan namanya sebagai wakil presiden, dan ada kemungkinan besar dirinya akan terpilih ketika pemilihan nanti.
Permasalahan utama yang dihadapi Wang Qishan adalah umurnya yang hampir menyentuh kepala 7 (69). Biasanya jika sudah mendekati umur seperti itu para anggota pemerintahan akan pensiun dari jabatannya. Tetapi bagi Wang, hal itu harus ditunda terlebih dahulu karena Parlemen telah mencalonkan dirinya.
Umur Xi yang sudah menyentuh 64 tahun banyak dianggap sebagai masalah oleh beberapa pihak. Maka dari itu Partai Komunis Tiongkok mencoba untuk memastikan bahwa Xi Jinping tetap berada di kursi kepresidenan dengan periode yang tidak terbatas, sehingga susah untuk dilengserkan.
3. Perubahan sistem kepemimpinan Tiongkok yang tidak akan menemukan sedikit pun hambatan
Menurut para ahli sejarah dan politik Tiongkok, perubahan sistem masa jabatan ini akan menghadapi sesuatu yang tidak akan terduga. Mereka berasumsi bahwa bisa saja Parlemen menyetujui proposal itu dan Presiden Xi menjadi pemimpin Tiongkok dengan masa jabatan tidak terbatas.
Hanya permasalahannya adalah mereka tidak begitu yakin bahwa dalam realita hal ini akan membawa dampak baik untuk Tiongkok, dan juga sangat ragu dengan hasil yang akan dihadapi ke depannya.
Di dalam pengesahan ataupun amandemen Konstitusi Tiongkok, yang berwenang tentunya adalah Parlemen. Sudah menjadi kewajiban, setiap anggota Parlemen Tiongkok diminta untuk loyal terhadap satu partai yaitu Partai Komunis Tiongkok.
Maka secara otomatis usulan yang telah diberikan oleh orang-orang Komite Pusat dari Partai Komunis Tiongkok mengenai perubahan masa jabatan kepresidenan, sangat dipastikan tidak akan mendapat sebuah hambatan sama sekali dari Parlemen.
Walaupun begitu hal ini masih menimbulkan banyak pertanyaan, tentang apakah Presiden Xi Jinping menginginkan jabatan lebih dari dua periode atau tidak, ditambah dengan jabatan Seketaris Jenderal atau Ketua Partai, yang paling penting apakah ia dapat memegang semua kekuatan itu.
