Yunani Anggarkan 1 Miliar Euro untuk Atasi Krisis Populasi

Para anggota parlemen di Yunani yang panik berusaha mengatasi krisis populasi yang mengancam dengan serangkaian insentif tunai yang dirancang untuk membalikkan angka kelahiran yang terus menurun di negara tersebut.

Dilansir Newsweek, kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk memfasilitasi kehidupan keluarga—termasuk voucer khusus, tunjangan perawatan anak, dan pengurangan pajak—diumumkan oleh pemerintah pada 12 September. Namun, beberapa kritikus mengecam rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap bom waktu demografis yang mendekat. 

Istilah "bom waktu demografi" kerap digunakan untuk melukiskan penurunan populasi yang dihadapi negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, seperti yang dilaporkan BBC.

Yunani tidak sendirian dalam menghadapi ketakutan ini, dengan negara-negara anggota Uni Eropa bertemu pekan lalu untuk membahas laporan yang mengungkapkan tekanan yang akan terjadi pada sistem kesejahteraan dan keuangan publik akibat penurunan tajam jumlah warga usia produktif dan peningkatan populasi lansia.

Amerika Serikat menghadapi masalah serupa, dengan para ahli memperingatkan tentang "tsunami perak" setelah Biro Sensus AS mengatakan bahwa data menunjukkan pada tahun 2035 jumlah orang dewasa yang lebih tua akan melebihi jumlah anak-anak—pertama kalinya dalam sejarah Amerika.

Melansir Investopedia, "tsunami perak" atau silver tsunami mengacu pada pergeseran demografi yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah orang dewasa yang lebih tua di masyarakat, yang dipimpin oleh generasi baby boom. Populasi yang menua menimbulkan tantangan ekonomi dan sosial, termasuk biaya perawatan kesehatan yang lebih besar. Pengusaha juga menghadapi tantangan saat para pekerja ini pensiun.

Populasi China juga mengalami penurunan, sementara angka kelahiran di Jepang terus merosot. Korea Utara dilaporkan memberikan hukuman kepada pengecer yang menjual alat kontrasepsi sebagai upaya untuk menangani penurunan populasi mereka sendiri.

Namun, beberapa negara justru mengalami lonjakan populasi, dengan pertumbuhan populasi yang diperkirakan melonjak di Afrika; populasi Afrika Sub-Sahara diproyeksikan akan berlipat ganda pada tahun 2050, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun sebagian besar pembuat kebijakan khawatir akan dampak populasi yang menua, dengan semakin sedikitnya pekerja untuk membayar perawatan orang tua atau menyediakan staf rumah sakit, sebagian pihak mengklaim bahwa tren ini pada akhirnya bisa mendatangkan manfaat. Beberapa aktivis lingkungan, misalnya, berpendapat bahwa pengurangan populasi global dapat membantu memerangi perubahan iklim.

Yunani mengumumkan serangkaian langkah pekan lalu sebagai respons atas posisinya sebagai salah satu negara dengan tingkat kesuburan terendah di Eropa. Masalah ini dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk krisis keuangan berkepanjangan yang membuat banyak orang tidak mampu memiliki anak, mahalnya biaya perumahan, tingginya tingkat emigrasi, serta perubahan sikap di kalangan anak muda yang lebih memilih mengejar karier dan peluang lain sebelum memutuskan untuk memiliki anak.

Yunani adalah negara termiskin kedua di Uni Eropa dalam hal PDB per kapita setelah Bulgaria, namun saat ini menghabiskan sekitar 1 miliar euro per tahun (Rp16,5 triliun) untuk langkah-langkah pro-anak. Meski begitu, Yunani tetap mencatat jumlah kelahiran terendahnya pada 2022, menurut kantor berita Reuters.

Langkah-langkah yang diuraikan pada Kamis oleh kementerian keluarga, dalam negeri, keuangan, dan kesehatan termasuk keringanan pajak untuk orang tua baru, voucer penitipan anak, kenaikan upah minimum mulai 2025, peningkatan pensiun, dan pengurangan kontribusi sosial.

Namun demikian, para ahli tidak terlalu optimis dengan rencana tersebut. Langkah-langkah ini "tidak akan memberikan dampak dramatis pada angka kelahiran," kata Byron Kotzamanis, seorang peneliti demografi terkemuka di Yunani. "Diperlukan kebijakan yang berbeda untuk menangani masalah ini dari akarnya," tambahnya, dengan alasan bahwa anak muda harus diberi insentif untuk tetap tinggal di Yunani, sementara mereka yang sudah pergi harus diberi daya tarik untuk kembali.

Wakil Menteri Keuangan Thanos Petralias mengakui bahwa tidak mungkin memecahkan masalah hanya dengan menghamburkan uang. Ia menyarankan bahwa perbaikan harus dilakukan pada sistem perawatan kesehatan dan pendidikan, serta menciptakan keseimbangan kerja-kehidupan yang lebih baik agar orang dapat membesarkan keluarga.