Amnesty International: Ukraina Bangun Basis Militer di Pemukiman Warga
Tentara Ukraina (Twitter.com/Glasnost Gone)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Organsasi hak asasi manusia, Amnesty International, mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa pasukan Ukraina mendirikan basis militernya di pemukiman warga sipil, termasuk di rumah sakit dan sekolah-sekolah.
Laporan yang dirilis pada Kamis (4/8/2022) itu, mengungkap bukti pasukan Ukraina melancarkan serangan dari dalam daerah pemukiman penduduk, serta berbasis di gedung-gedung sipil di 19 kota dan desa di tiga wilayah negara itu antara April dan Juli.
Dilansir Al Jazeera, tim investigasi Amnesty berhasil mendokumentasikan pasukan Ukraina yang mendirikan pangkalan militer di 5 rumah sakit dan 22 sekolah di seluruh Donbas timur, Kharkiv timur laut, dan wilayah Mykolaiv selatan.
Meskipun sekolah-sekolah telah ditutup sejak invasi Rusia dimulai, tetapi letaknya yang tidak jauh dari pemukiman membuat hal itu dinilai sangat berbahaya bagi warga sipil.
Baca Juga: Presiden Ukraina Zelenskyy Ingin Bicara Langsung dengan Xi Jinping
1. Taktik yang melanggar hukum internasional
Pengungsi memasuki Polandia dari Ukraina di titik penyeberangan perbatasan Medyka. (UNHCR/Chris Melzer)Menurut Amnesty, taktik semacam itu merupakan bentuk pelanggaran hukum humaniter karena mengubah objek sipil menjadi sasaran militer. Amnesty mencatat, hukum humaniter internasional mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menghindari penempatan sasaran militer di dalam atau dekat daerah berpenduduk padat.
"Kami telah mendokumentasikan pola pasukan Ukraina yang menempatkan warga sipil dalam bahaya dan melanggar hukum perang ketika mereka beroperasi di daerah berpenduduk," kata Agnes Callamard, sekretaris jenderal Amnesty.
“Berada dalam posisi defensif tidak membebaskan militer Ukraina dari menghormati hukum humaniter internasional.”
Pasukan Rusia sejauh ini telah melakukan banyak serangan terhadap sekolah yang dimanfaatkan oleh militer Ukraina. Di saat yang sama, Amnesty juga menekankan bahwa mereka tidak membenarkan serangan Rusia yang tanpa pandang bulu. Rusia kerap dituduh menargetkan warga sipil, tetapi Moskow membantah melakukannya.
Baca Juga: Rudal Rusia Hantam Hunian Warga Sipil di Ibu Kota Ukraina
2. Kiev tolak laporan Amnesty
Dmytro Kuleba, Menteri Luar Negeri Ukraina (twitter.com/Christopher Miller)Sebagai respons atas laporan Amnesty tersebut, Kiev mengatakan laporan itu tidak adil. Padahal laporan tersebut mengandalkan penuturan saksi, citra satelit, dan penginderaan jauh.
“Perilaku Amnesty International ini bukan tentang menemukan dan melaporkan kebenaran kepada dunia, ini tentang menciptakan kesetaraan palsu antara pelaku dan korban, antara negara yang menghancurkan ratusan dan ribuan warga sipil, kota, wilayah, dan negara yang mati-matian mempertahankan dirinya sendiri,” kata Dmytro Kuleba, menteri luar negeri Ukraina.
Semetara itu, Mykhailo Podolyak, seorang ajudan utama Presiden Volodymyr Zelenskyy, mengatakan bahwa melindungi nyawa warga sipil adalah prioritas bagi Ukraina.
“Satu-satunya hal yang menjadi ancaman bagi Ukraina adalah tentara algojo dan pemerkosa (Rusia) yang datang untuk melakukan genosida. Pembela kami melindungi negara dan keluarga mereka,” cuitnya di Twitter.
Baca Juga: Ribuan Warga Sipil Ukraina Jadi Korban Invasi Rusia, 4 Ribu Tewas!
3. Menuduh Amnesty melakukan propaganda
Pasukan Rusia di Ukraina (Twitter.com/Defence of Ukraine)Podolyak lebih lanjut menuduh Amnesty bersekongkol dengan pihak Rusia dalam melancarkan propagandanya. Menurutnya, hal itu berupaya mendiskreditkan militer Ukraina agar negara-negara lain tidak lagi memasok senjata ke Kiev.
Sementara itu, Moskow merespons laporan itu dan menyebutnya cocok dengan klaim sebelumnya bahwa pasukan Ukraina memang memanfaatkan wilayah penduduk sipil sebagai perisai manusia.
"Kami membicarakannya sepanjang waktu, menyebut tindakan angkatan bersenjata Ukraina sebagai taktik menggunakan penduduk sipil sebagai 'perisai manusia'," kata Maria Zakharova, juru bicara kementerian luar negeri Rusia.
Media pemerintah Rusia dan pro-Kremlin juga secara ekstensif mengutip laporan tersebut. Sebelumnya, organisasi HAM lainnya yakni Human Right Watch juga melaporkan adanya pasukan Ukraina yang bermarkas di pemukiman penduduk.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
