Malaysia Butuh Dana PBB untuk Hadapi Bencana Perubahan Iklim
Upaya penyelamatan korban banjir Malaysia. (twitter.com/NADMA Malaysia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Malaysia meminta 3 juta Dolar AS (Rp 42,6 milliar) kepada Dana Iklim Hijau Perserikatan Bangsa-Bangsa (GCF) guna mengembangkan rencana nasional dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Rencana itu disampaikan oleh Kementerian Lingkungan pekan lalu ketika negara tersebut dilanda banjir yang menelantarkan sekitar 70 ribu orang.
Dana yang diminta itu disebut tidak seberapa dibanding anggaran untuk mitigasi banjir yang telah melanda beberapa negara bagian Malaysia. Kendati begitu, para ahli mengatakan implementasi rencana tersebut kemungkinan akan memakan biaya yang lebih banyak, seperti yang dikutip dari Reuters, Senin (27/12/2021).
1. Rencana akan fokus pada beberapa bidang
Keterangan tersebut muncul untuk menanggapi pertanyaan yang dikirim pada 20 Desember lalu tentang pendekatan Malaysia terhadap perubahan iklim. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan, Zaini Ujang, mengatakan akan meminta dana CGF untuk memulai Rencana Adaptasi Nasional pada akhir tahun depan.
Dalam tanggapan tertulis, Zaini mengatakan rencana tersebut akan fokus pada beberapa bidang seperti air, pertanian dan ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, kehutanan, dan infrastruktur. Zaini tidak menjelaskan lebih spesifik terkait rencana adaptasi atau berapa jumlah dana yang benar-benar dibutuhkan.
2. Pertama kalinya bagi Malaysia untuk meminta dana CGF
Ilustrasi uang (Unsplash.com/Ibrahim Boran)Tindakan Malaysia untuk meminta dana adaptasi iklim kepada CGF merupakan kali pertama bagi negara tersebut. Sebagai informasi, CGF merupakan lembaga pendanaan di bawah naungan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) untuk memberikan dana kepada negara-negara demi mengatasi masalah iklim.
Editor’s picks
Zaini mengungkapkan bahwa jumlah dana yang diminta tidak seberapa dari anggaran sebesar 9,8 milliar Ringgit (Rp 33 Trilliun) untuk mitigasi bencana seperti pembangunan penghalang air, daerah resapan air, dan memperdalam sungai.
Pendiri kelompok aktivis iklim Klima Action Malaysia, Ili Nadiah Dzulfakar, mengatakan bahwa rencana adaptasi justru akan lebih memakan banyak dana dibanding upaya mitigasi karena pemerintah perlu merombak perencanaan kotanya.
Ili juga mengatakan rancangan rencana adaptasi harus memeriksa interaksi banjir atau kekeringan pada ketahanan pangan. Termasuk, hasil panen dan kebutuhan layanan kesehatan yang hemat energi dengan sistem komunikasi yang kuat.
Baca Juga: Kapal Warga Rohingya Dipastikan akan Berlayar ke Malaysia
3. Sebelumnya telah merancang strategi adaptasi namun tersendat
Warga dibantu petugas untuk mengungsi di tengah peristiwa banjir di Selangor, Malaysia. (twitter.com/Hishammuddin Hussein)Pada tahun 2018, Yeo Bee Yin, menteri lingkungan Malaysia saat itu, mengusulkan Undang-Undang Perubahan Iklim bersama dengan strategi adaptasi. Namun rencana itu tidak pernah diajukan kepada parlemen dan tersendat akibat gejolak politik pada tahun 2020.
Malaysia biasanya mengalami banjir di pantai timur yang terkena angin muson timur laut antara Oktober dan Maret. Namun pihak berwenang lengah dengan curah hujan yang deras dan banjir di daerah perkotaan yang terjadi bulan ini di wilayah barat dan tengah. Menurut para ahli, banjir tersebut diperparah oleh drainase yang buruk dan pembangunan yang berlebihan.
Baca Juga: World Zakat Forum Ajak Donasi untuk Warga Malaysia Terdampak Banjir
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
