Nasib Mahasiswi Akhir Afghanistan: Hati Saya Berdarah Kampus Tutup 

2. Mahasiswi terkungkung aturan  

Para perempuan di London, Inggris, melakukan aksi protes terhadap pemerintahan Taliban Afghanistan setelah pengambilalihan pada 2021. (Unsplash.com/Ehimetalor Akhere Unuabona)

Meskipun menjanjikan sikap yang lebih lembut pada isu-isu perempuan, Taliban telah memberlakukan pembatasan yang semakin keras terhadap kebebasan, hak, dan pergerakan perempuan.

Madina, nama samaran seorang dosen universitas negeri di Afghanistan, merasakan betul bagaimana perasaan mahasiswinya.

“Murid-murid saya menangis, anak-anak ini memiliki mimpi dan harapan yang mereka pegang bahkan selama semua kehilangan dan krisis selama 16 bulan terakhir," katanya.

Ia bercerita apa yang dirasakan mahasiswi Afganistan saat ini persis dengan yang terjadi padanya di dekade 90-an.

“Saya kehilangan pendidikan saya selama bertahun-tahun karena larangan mereka ketika terakhir kali mereka berkuasa. Saya terus belajar secara rahasia seperti yang dilakukan banyak pelajar Afghanistan sekarang, tetapi banyak kerja keras untuk melanjutkan dari bagian terakhir yang kami tinggalkan setelah Taliban pergi. Saya tidak akan mengharap nasib semacam itu terjadi pada siapa pun,” katanya.

Ia mengatakan bahwa rezim Taliban sangat ketat dengan berbagai hal soal perempuan. Beberapa kali mahasiswi dihentikan oleh petugas Taliban karena jenis dan warna pakaian yang mereka kenakan.

Madina menambahkan, dia sendiri pernah dihentikan beberapa kali karena bepergian ke universitas tanpa wali laki-laki atau mahram.

“Saya belum menikah, ayah saya sudah lama meninggal, dan Taliban membunuh saudara laki-laki saya, satu-satunya mahram saya, dalam serangan 18 tahun lalu. Apa yang harus aku lakukan?"

Profesor lain bernama Ahmad, menambahkan pandangan Madinah. Menurutnya, perempuan menghadapi tekanan yang tinggi karena aturan yang sangat ketat.

“Mereka harus memakai pakaian panjang dan hitam, mereka tidak diperbolehkan masuk ke ruangan profesor laki-laki atau berbicara dengan profesor laki-laki di luar kelas. Mereka harus masuk universitas hanya pada hari dan waktu tertentu. Mereka tidak diperbolehkan menggunakan smartphone, bahkan untuk keperluan fotografi,” katanya.

Melihat aturan yang berlaku baru-baru ini, Ahmad mendorong mahasiswi untuk mengerjakan tugas akhirnya secepat mungkin. Ia juga akan memprioritaskan perempuan untuk lulus tepat waktu, meskipun ada larangan tersebut.

Wanita Afghanistan juga mengimbau Taliban untuk tidak mempolitisasi pengetahuan.

"Sebagai seorang wanita Muslim, saya meminta hak Taliban yang diberikan kepada saya dalam Islam. Mereka harus menjawab para wanita Afghanistan mengapa mereka melakukan ini pada kami,” kata Maryam.

3. Kecaman internasional dan dampak ekonomi 

Pertemuan puncak antara AS dan negara-negara Arab di Jeddah, Arab Saudi pada Sabtu, 16 Juli 2022. (Twitter.com/Foreign Ministry of Saudi Arabia)

Badan-badan internasional dan pemerintah telah menentang keras larangan yang diberlakukan Taliban tersebut.

“Dunia harus menolak, seperti yang dilakukan orang Afghanistan, bahwa ini tentang budaya atau agama,” tulis Utusan Khusus Amerika Serikat, Rina Amiri, melalui Twitter.

“Dalam sejarah Afghanistan, hanya Taliban yang memberlakukan kebijakan yang melarang pendidikan anak perempuan. Tidak ada negara mayoritas Muslim, tidak ada tempat di dunia ini, anak perempuan ditolak pendidikannya,” jelasnya, seraya mendesak komunitas global untuk mengambil tindakan terhadap kebijakan Taliban.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, juga menyebut larangan itu sebagai yang tak tertandingi di dunia.

Selain itu, negara dari kawasan Teluk, termasuk Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Turki, juga tidak kalah lantang dalam menyuarakan penentangannya terhadap aturan yang diberlakukan Taliban.

Qatar, yang telah memainkan peran kunci sebagai mediator antara AS dan Taliban, mengaku kecewa dan khawatir atas keputusan Taliban itu.

“Praktek negatif ini akan berdampak signifikan pada hak asasi manusia, pembangunan, dan ekonomi di Afghanistan,” kata Kemlu Doha, dilansir Middle East Eye.

Dalam laporan baru-baru ini, yang dikeluarkan oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) terkait pengaruh kebijakan Taliban, diperkirakan bahwa pengucilan perempuan dari ekonomi dapat merugikan negara hingga 1 miliar dollar AS atau 5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sejak pengambilalihan pada tahun lalu, perempuan di Afghanistan dilarang berpartisipasi di berbagai sektor, dan menandai penurunan 21 persen dalam hal pekerjaan, menurut Organisasi Perburuhan Internasional.

Dengan tutupnya universitas, angka-angka itu diperkirakan akan meningkat.

Kebijakan dari Taliban ini juga diprediksi akan berdampak pada bantuan luar negeri, yang menjadi tumpuan dasar ekonomi negara itu. Para penyumbang dana di sektor pendidikan bahkan dikabarkan sudah menarik dana bantuan mereka.

Baca Juga: Taliban Pakistan Rebut Penjara, Petugas Disandera-Minta Jalur Evakuasi