[OPINI] Analisis Kebijakan Pertahanan Indonesia dari Ancaman Maritim

Berbicara tentang bahaya maritim, ratusan anggota kelompok milisi bersenjata dari Filipina Selatan menerobos perbatasan laut wilayah Sabah, Malaysia, pada awal 2013 (Ationg et al., 2018). Dalam peristiwa yang dinamakan Lahad Datu Standoff tersebut, para penyusup itu menduduki desa terpencil untuk mengklaim kedaulatan kawasan. Oleh karena itu, pasukan keamanan Malaysia mengerahkan jet tempur untuk mengebom perkemahan kelompok militan ini.

Lahad Datu Standoff menewaskan 68 orang dalam insiden baku tembak selama berminggu-minggu. Bahkan, aktor nonnegara itu memenggal sejumlah anggota kepolisian Malaysia secara kejam di lokasi kejadian. Dengan demikian, pemerintah Indonesia perlu memperketat pengawasan perbatasan laut rawan untuk mencegah masuknya ancaman serupa.

Pemerintah Indonesia menempatkan kapabilitas anti-access/area denial (A2/AD) untuk mencegah masuknya pasukan musuh ke wilayah kedaulatan negara (Sarjito, 2025). Pasukan militer menerapkan strategi peperangan asimetris, misalnya taktik gerilya dan pengerahan milisi maritim, untuk mengimbangi kekuatan militer lawan di medan konflik. Sementara, angkatan bersenjata mengeksploitasi kelemahan operasional pihak musuh dengan memanfaatkan keunggulan letak geografis negara secara strategis.

Di tengah kendala anggaran negara, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengarahkan alokasi investasi pertahanan untuk memenuhi kebutuhan modernisasi militer. Pemerintah mengakuisisi aset militer terbaru, termasuk kapal fregat dan jet tempur, untuk meningkatkan efek gentar terhadap potensi intrusi asing pada masa depan. Sedangkan, otoritas keamanan memanfaatkan kapabilitas serangan siber dan taktik perang informasi untuk mengganggu jaringan komunikasi musuh dalam skenario ancaman hybrid.

Untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian iklim geopolitik, Pemerintah Indonesia meminimalkan ketergantungan pasokan senjata kepada Amerika Serikat dan China (Febrian Basundoro, 2025). Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mempraktikkan hedging strategy dengan membagi kontrak pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) ke berbagai negara alternatif, misalnya Turki dan Prancis. Oleh karena itu, otoritas militer memborong 48 jet tempur Kaan dan berbagai kapal fregat terbaru untuk mengisi celah pengamanan rute pelayaran laut strategis.

Pemerintah Indonesia menyasar kerja sama alih teknologi tingkat lanjut dalam tiap kesepakatan pengadaan armada dari negara-negara nonsekutu. Sebagai contohnya, pabrikan senjata asing mentransfer keahlian teknis perakitan kapal tempur secara langsung kepada perusahaan produsen lokal untuk membangun kemandirian industri pertahanan jangka panjang. Dengan demikian, negara mengalokasikan anggaran pertahanan hingga Rp185 triliun pada 2026 untuk melancarkan kelangsungan program modernisasi armada militer.

Untuk merancang kerangka latihan Rim of the Pacific (RIMPAC) 2026, perwakilan militer dari berbagai negara di Indo-Pasifik menghadiri rapat perencanaan awal di San Diego, Amerika Serikat (U.S. 3rd Fleet Public Affairs, 2025). Armada ke-3 Angkatan Laut Amerika Serikat memimpin agenda multinasional tersebut untuk menyinkronkan tujuan bersama dalam operasi maritim terbesar di dunia itu. Negara-negara peserta, termasuk Indonesia, menyusun skenario latihan strategis untuk meningkatkan interoperabilitas kolektif dalam menghadapi tantangan keamanan yang kompleks di wilayah perairan global.

Para delegasi RIMPAC 2026 mengintegrasikan kemampuan personel dan sistem platform militer terbaru melalui serangkaian diskusi kelompok kerja secara komprehensif. Sementara, panitia merancang simulasi operasi masa damai, misalnya misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana alam. Dalam pelaksanaan operasi ini, pasukan militer gabungan tetap memperhatikan kondisi lingkungan alam dan nilai budaya masyarakat sekitar.

Pada akhirnya, Pemerintah Indonesia tidak menyepelekan potensi bahaya maritim di kawasan perairan teritorial. Negara menginisiasi berbagai upaya militer melalui pengerahan aset angkatan laut. Oleh karena itu, otoritas pertahanan mengutamakan penjagaan kedaulatan teritorial untuk memastikan stabilitas kawasan regional.