Pertolongan Pertama Pemerintah pada PHK Karyawan Startup

Munculnya perusahaan rintisan atau yang biasa disebut startup di Indonesia tentu berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Gak hanya itu, startup punya peran besar dalam penyerapan SDM secara masif khususnya untuk fresh graduate di Indonesia. 

Pertumbuhan startup digital di Indonesia sendiri semakin menggeliat dengan adanya gelombang investasi dari modal ventura. Sekitar tahun 2010, Tokopedia mendapatkan suntikan dana segar dari East Ventures. Hal ini menandai awal mulanya ekosistem investasi startup digital di Indonesia. 

Sejak saat itu, startup digital mulai menjamur di Indonesia hingga saat ini. Arus pertumbuhan perusahaan rintisan di Indonesia ini sangat kencang. Gak main-main, menurut startupranking.com, Indonesia menduduki ranking pertama di Asia Tenggara dan ranking kelima di dunia sebagai negara yang memiliki jumlah startup terbanyak. Per tahun 2022 ini tercatat ada 2.380 startup yang beroperasi di Indonesia. Sebuah angka yang fantastis!

Agar bisa bernapas panjang, tentu saja startup membutuhkan modal yang cukup besar untuk bisa beroperasi. Para pendiri startup dituntut harus bisa memutar otak bagaimana agar ide-ide bisnisnya bisa menarik investor. Mendapatkan pendanaan dari modal ventura atau capital venture adalah sebuah langkah awal yang harus dilakukan. 

"There's no free lunch", seperti itulah gambaran kasarannya ketika sebuah perusahaan menerima pendanaan dari investor. Investor tentu saja tidak ingin rugi ketika mereka mempercayakan investasinya ke sebuah perusahaan. Karena itu, pendanaan tersebut akan datang sepaket dengan target beserta risikonya.

Pada akhirnya, yang harus dikejar dari perusahaan rintisan adalah profit. Risiko terbesar yang harus dihadapi apabila target tidak tercapai tentu saja para investor akan menghentikan pendanaannya. 

Selama kurang lebih 12 tahun ekosistem investasi startup digital di Indonesia berjalan, jalan startup digital baik yang sudah berskala besar maupun kecil di Indonesia tak selalu manis dan mulus. Banyak yang masih bertahan hingga saat ini, namun juga banyak yang berguguran.

Banyak pula startup besar yang sudah berevolusi menjadi sebuah perusahaan raksasa. Bahkan gak sedikit startup yang berhasil menyandang status sebagai startup unicorn. Sebut saja GoTo, Bukalapak, Ajaib, Xendit, Codapay, dan Akulaku. 

Pandemik COVID-19 pada tahun 2020 adalah sebuah kemalangan paling berat bagi perekeonomian dunia. Dampak pandemik COVID-19 juga telah memporakporandakan roda perekonomian Indonesia, gak hanya UKM yang jadi korban, startup yang berstatus unicorn juga tak luput dari keganasannya hingga mereka terpaksa melakukan efisiensi untuk menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan–salah satunya melakukan PHK besar-besaran.

Kurang lebih sudah lebih dari 10 tahun awal mula pendanaan dilakukan oleh para investor, tentu saja ini saatnya mereka ingin melakukan "panen". Ditambah lagi adanya pandemik COVID-19 yang melanda selama 2 tahun lebih lamanya, rasanya napas para startup ini harus memikul beban yang berat dan menghadapi kenyataan pahit.

Tampaknya sejak saat itulah hidup para pentolan startup termasuk karyawan-karyawannya seperti dihantui rasa kekhawatiran. Bagaimana tidak? Saat mereka harusnya bisa meraih keuntungan besar dan bisa berbagi keuntungan tersebut dengan para investor, ternyata mereka dipukul habis-habisan oleh pandemik COVID-19. Founder startup nyut-nyutan, investor merugi, karyawan terancam PHK. 

Kita semua merasakan bagaimana pahitnya krisis pandemik COVID-19 saat itu. Bisa dibilang ini merupakan tragedi besar dimana banyak startup raksasa yang terpaksa harus merumahkan karyawannya. Bayangkan, startup elit sekelas Gojek, GRAB, hingga Traveloka yang selama ini kita anggap sebagai startup top notch ternyata juga tidak baik-baik saja.

Saat itu Gojek harus merumahkan sebanyak 430 karyawannya serta menutup permanen beberapa layanannya seperti GoMassage, GoFood Festival, dan GoClean. Sebelumnya perusahaan teknologi Grab juga telah melakukan PHK sebanyak 360 karyawan termasuk di Indonesia.

Adanya larangan bepergian selama pandemik COVID-19 tentu saja sebuah pukulan berat bagi Traveloka sehingga mau tak mau harus merumahkan 10 persen total dari karyawannya. 

Gelombang PHK masih terjadi hingga saat ini dan jadi momok terbesar SDM muda di Indonesia

Memasuki tahun 2022 ini, meski seluruh dunia sudah mulai bangkit kembali dari krisis pandemik COVID-19, sayangnya ujian dan cobaan masih juga menghantui. Adanya perang antara Ukraina dengan Rusia juga berdampak krisis sehingga masih berdampak pada inflasi yang melambung. Hal ini juga disebut sebagai salah satu faktor penyebab fenomena bubble burst. Efisiensi pun mulai dilakukan kembali oleh beberapa startup di Indonesia, yaitu lagi-lagi PHK massal. 

Tercatat ada beberapa startup ternama Indonesia dari berbagai sektor yang harus melakukan PHK yaitu TaniHub, Zenius, LinkAja, JD.ID dan Pahamify.

Jika kita tilik, beberapa startup tersebut bisa dibilang adalah startup ternama yang merupakan pemain besar di sektornya. Namun, pada kenyataannya mereka juga harus jatuh bangun untuk bisa selamat. Sayangnya, gak semua karyawannya bisa diselamatkan.

Selain PHK, dampak dari bubble burst juga membuat beberapa startup melakukan kebijakan hiring freeze alias menghentikan proses perekrutan karyawan baru untuk melindungi kondisi keuangan perusahaan agar lebih stabil.

Gelombang PHK yang terjadi bertubi-tubi ini tentu saja menghantui pikiran para pekerja di Indonesia, khususnya anak muda yang banyak ingin bekerja di startup. Gak hanya sebagai karyawan, bahkan menurut riset dari katadata.id, generasi Milenial banyak yang mendirikan atau berperan sebagai founder startup.

Dengan kondisi seperti ini, bagaimana nasib para pekerja startup dan bagaimana nasib para pencari kerja di Indonesia kelak? Apakah fenomena ini akan membuat para calon founder masa depan jadi enggan untuk mendirikan startup?

Wajar saja rasanya jika anak muda di Indonesia dirundung kekhawatiran mengenai nasib karier mereka di masa depan. Setiap hari diselimuti rasa harap-harap cemas agar dirinya tidak termasuk sebagai karyawan yang di-PHK. Sedangkan fresh graduate juga tak kalah khawatir karena kesempatan mereka untuk bisa bekerja di startup bergengsi semakin kecil. 

Pemerintah punya peran besar menjaga ekosistem digital dan menyukseskan transformasi digital Indonesia dengan memperhatikan isu PHK di startup

Kementerian ketenagakerjaan tentu saja diharapkan bisa menjadi wadah dan tempat mengadu bagi para pekerja khusunya yang terkena musibah seperti ini. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di bawah naungan Kemenaker maupun Kementrian perindustrian diharapkan bisa memberikan solusi yang tepat bagi para karyawan startup yang terdampak PHK. 

Para mantan pekerja startup yang terkena PHK ini tentu saja bukan karyawan yang tidak memiliki keterampilan. Hanya saja nasib mereka tidak beruntung. Rasanya sayang sekali jika anak-anak muda berpotensi seperti mereka tidak dirangkul. Sejatinya mereka juga adalah calon-calon penerus bangsa yang mungkin kelak akan berperan besar dalam pengembangan teknologi digital di Indonesia. 

Sejak Desember tahun 2021 lalu Presidensi G-20 Indonesia telah dimulai. Transformasi digital sendiri merupakan salah satu isu utama yang dibahas di dalam KTT G-20. Sesuai juga dengan slogan Presidensi G-20, yaitu, "Recover Together, Recover Stronger", sepertinya inilah saatnya pemerintah juga segera turut andil secara nyata dalam menuntaskan permasalahan yang terjadi di dunia startup Indonesia. 

Menyarankan para mantan pekerja startup yang terkena layoff untuk menjadi wirausaha saja kurang cukup, perlu ada inisiasi dan bantuan dari pemerintah yang lebih nyata. Agar gelombang-gelombang PHK besar-besaran tidak terjadi lagi di kemudian hari, pemerintah perlu membuat kebijakan atau menciptakan sebuah aturan dan ekosisitem startup yang lebih sehat.

Pertolongan pertama dan mendasar yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementrian Tenagakerja (Menaker), seharusnya bisa lebih proaktif memonitor dunia stratup. Dengan begitu pemerintah dapat bisa mengantisipasi lebih awal bagaimana kondisi "kesehatan" para startup di Indonesia.

Sehingga tanpa menunggu pengaduan dari pekerja, pemerintah sudah bisa hadir untuk bisa memberikan perlindungan kepada karyawan startup yang terancam maupun telah terlanjur di-PHK. Kalaupun sudah terpaksa harus PHK, pemerintah ikut hadir secara serius dalam mengawasi dan memastikan hak-hak karyawan sudah dipenuhi oleh perusahaan startup tersebut. 

Dikutip dari vice.com, peneliti ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, Arif Novianto, mengungkapkan bahwa pemerintah bisa membuat kebijakan seperti yang dilakukan di Eropa, di mana startup yang sedang kesulitan bisa meminta bantuan dari pemerintah, bahkan mencari pendanaan baru lewat IPO (initial public offering), dengan syarat startup tersebut tidak boleh melakukan PHK.

Seharusnya jika pemerintah menjadikan hal ini sebagai isu penting, akan ada banyak solusi-solusi brilian lainnya yang bisa lahir dan menguntungkan berbagai pihak, yaitu pemerintah, startup, investor, dan para pekerja.

Adanya pemutusan hubungan kerja memang hal yang biasa di dunia kerja, namun jika fenomena ini terjadi bertubi-tubi tidak seharusnya startup maupun pemerintah lepas tangan begitu saja. Jika para talenta muda yang hebat dan punya skill yang luar biasa "dianggurin", tentu saja akan merugikan ekosistem digital di Indonesia kelak. Cita-cita Indonesia untuk menjadi bangsa maju dengan merealisasikan transformasi digital akan sulit terjadi jika hal-hal seperti ini tidak ditangani secara serius.

Semoga isu tentang problematika startup ini dapat segera menemukan titik terangnya. Terlebih lagi isu transformasi digital merupakan salah satu isu utama yang dibahas dalam G-20 di Indonesia ini. Isu ini merupakan salah satu dari 1000 Aspirasi Muda Indonesia yang penting untuk dituntaskan.

Masa depan startup digital di Indonesia harus lebih aman dan sehat. SDM Indonesia dapat berkarya dan berkontribusi untuk kemajuan Indonesia tanpa takut dibayang-bayangi ancaman PHK lagi.