Telisik Efektivitas Infrastruktur Kendaraan Listrik di Indonesia
Kesiapan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kendaraan berbahan bakar fosil merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) dan emisi karbon terbesar di dunia. Sumber energi fosil yang merupakan energi tak terbarukan juga terus menipis lantaran penggunaannya yang sangat masif.
Dengan cadangan minyak yang terus berkurang dan mengingat level kenaikan suhu dan polusi akibat emisi GRK dan karbon yang sudah sangat mengkhawatirkan, transisi energi mutlak dilakukan sesegera mungkin.
Hingga 2020 saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia sudah mencapai 136,32 juta unit. Dengan didominasi oleh pengguna sepeda motor (115,023 juta unit), kemudian disusul dengan mobil berpenumpang, mobil barang, dan bis.
Masifnya penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil ini, jika perlahan dialihkan menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, tentu dampaknya akan sangat signifikan terhadap lingkungan.
Sejalan dengan hal ini, Presiden RI telah menetapkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2019, tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Program elektrifikasi kendaraan pun sudah cukup marak disosialisasikan, dengan didukung oleh Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.
Inisiasi dari Kemenkeu untuk memberikan tarif bea masuk sebesar 0 persen untuk kendaraan listrik pun sudah diterapkan. Namun, bea masuk sebesar 0 persen ini hanya berlaku untuk kendaraan listrik yang diimpor dalam kondisi belum jadi dan tidak lengkap (incompletely knocked down).
Hal tersebut bertujuan agar Indonesia dapat menjadi basis produksi dan export hub kendaraan listrik, dan mendorong para automaker dalam negeri untuk memanfaatkan komponen yang sudah diproduksi dalam negeri, sehingga harganya pun akan lebih terjangkau.
Penulis, yang bekerja dalam pengurusan hak kekayaan intelektual, pun telah mendapati cukup banyak permohonan paten terhadap kendaraan listrik dari luar negeri, khususnya sepeda motor listrik.
Sosialisasi sudah dilakukan, kerangka regulasi pun sudah ditetapkan, dan kendaraan listrik juga sudah banyak mulai mengaspal di jalanan, namun apakah penggunaan kendaraan listrik benar-benar memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi penggunaan sumber energi fosil? Apakah Indonesia sudah siap untuk beralih energi jika dilihat dari sisi pendukung infrastrukturnya?
Skema pengisian daya untuk satu mobil listrik
Untuk mempermudah penjelasan, kita ambil satu contoh mobil listrik yaitu Hyundai Kona Electric. Daya listrik yang diperlukan untuk mengisi dayanya adalah sebesar 2.640 watt (12 ampere arus listrik dari charger portable x 220 volt tegangan listrik rumah). Sementara, rata-rata penggunaan listrik rumahan di Indonesia adalah 1.300 watt - 2.200 watt. Otomatis, seluruh perangkat listrik dalam rumah tidak dapat digunakan jika kita hendak mengisi daya mobil ini.
Anggaplah kita akan mengisi daya di SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), dan bukan di rumah. Hal ini mungkin saja dilakukan tapi akan sulit dalam praktiknya, sebab kuantitas SPKLU masih belum memadai, apalagi di daerah kabupaten dan daerah terpencil. Lain halnya dengan mobil bensin, ketika kita mogok di jalan, SPBU mudah ditemukan dimana saja, sehingga kehabisan bahan bakar bukan kendala yang besar.
Jika kita dihadapkan pada situasi darurat, misalnya mogok di luar kota atau di hutan, tentunya akan sangat merepotkan untuk sekedar mengisi daya, bukan?
Kemudian, bayangkan jika satu kecamatan memiliki 500 unit mobil listrik dimana satu mobilnya memerlukan 2500 watt untuk charging dan semuanya diasumsikan charging bersamaan saat malam hari. Maka akan membutuhkan daya listrik hingga 1.250.000 watt, sangat fantastis!
Ilustrasi di atas hanya untuk satu kecamatan. Bayangkan untuk skema konsumsi daya listrik satu provinsi atau satu negara.
Listrik yang dibutuhkan sangat besar, apalagi jika sumber listrik masih diperoleh dari batu bara atau minyak bumi, alih-alih ramah lingkungan, hal ini justru malah menambah dampak buruk emisi GRK dan emisi karbon. Konsumsi listrik yang besar tidak akan menjadi masalah yang begitu besar jika listriknya juga dihasilkan dari sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan seperti PLTS dan PLTA.
Baca Juga: Sel Surya sebagai Sumber Listrik Alternatif ketika Listrik Mati
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.