Revitalisasi Pendidikan Vokasi dalam Mendukung Program Hilirisasi

Sebelum membahas tentang manfaatnya, penting bagi masyarakat memahami konsep dari hilirisasi itu sendiri. Hilirisasi merupakan tahapan mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi produk-produk yang bernilai lebih dan siap untuk dipasarkan ke konsumen. Jadi, jika dulunya Indonesia biasa menjual bahan mentah untuk diekspor, dengan adanya hilirisasi ini, Indonesia dapat mengolah bahan mentah yang diambil dari SDA sendiri dan diproduksi menjadi produk olahan bernilai tinggi. 

Dari gambaran tersebut, kita setidaknya menjadi lebih paham, bahwa Indonesia nantinya akan lebih mandiri dan mampu menjadi produsen produk olahan yang bernilai tinggi. Akan tetapi, bagi masyarakat awam, di mana letak manfaat yang dapat dinikmati secara langsung?

Nah, salah satu manfaat besar yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah program hilirisasi dapat menyerap sumber daya manusia (SDM) yang banyak. Dengan kata lain, nantinya akan ada lebih banyak lagi lapangan pekerjaan baru yang tersedia, dan lebih jauh lagi, angka pengangguran di Indonesia akan semakin menurun. 

Kabar ini terang saja menjadi angin segar bagi kita semua, karena seperti yang kita ketahui bahwa persoalan penyerapan tenaga kerja di Indonesia ini semakin hari semakin pelik. Pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja, juga jumlah populasi penduduk yang semakin banyak membuat lapangan kerja semakin terbatas. 

Dengan adanya hilirisasi, permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia seharusnya dapat teratasi. Dilansir Setneg.go.id, Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyampaikan sebuah contoh nyata terkait penyerapan tenaga kerja setelah ada program hilirisasi di Sulteng.

“Sebelum hilirisasi, hanya 1.800 tenaga kerja yang terangkut di dalam pengolahan nikel. Setelah hilirisasi, menjadi 71.500 tenaga kerja yang bisa bekerja karena adanya hilirisasi nikel di Sulteng,” ucapnya.

Pada artikel IDN Times berjudul “Investasi Subur, Kenapa Serapan Tenaga Kerja Rendah?” yang terbit pada 28 April 2023, membahas terkait fenomena penyerapan tenaga kerja yang ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan investasi. Meski dijelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja pada kuartal 1 tahun 2023 terjadi peningkatan dibandingkan periode yang sama pada 2022, akan tetapi rasio peningkatan penyerapan SDM tersebut dinilai tidak signifikan dan sesuai harapan. 

Fakta di lapangan yang terjadi bahwa rasio jumlah investasi terhadap penyerapan tenaga kerja masih belum bisa kembali pada posisi sebelum terjadi pandemik COVID-19. Pada triwulan 1 tahun 2019, dengan jumlah investasi sebanyak Rp1 triliun dapat menyerap hingga 1.206 tenaga kerja. Sedangkan pada triwulan 1 tahun 2023, dengan jumlah investasi Rp1 triliun hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 1.170 orang. 

Dilansir IDN Times, Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa penyerapan tenaga kerja saat ini memang masih terbatas dikarenakan investasi yang masuk ke Indonesia masih lebih banyak pada sektor padat modal ketimbang padat karya, sehingga masih banyak yang mengandalkan teknologi dibandingkan tenaga kerja manusia. 

Tentu saja fakta ini membuat masyarakat menjadi mempertanyakan kembali manfaat dari hilirisasi yang dijanjikan oleh pemerintah. Keraguan terhadap manfaat hilirisasi mulai terbesit di benak rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus benar-benar melakukan kebijakan serta langkah-langkah serius terkait isu ini. Hilirisasi yang dicanangkan sebagai satu-satunya strategi terbaik untuk memajukan Indonesia sudah seharusnya jadi solusi terbaik juga untuk masalah SDM. 

Alangkah baiknya apabila program hilirisasi yang sedang gencar dilakukan ini juga diiringi dengan program pembibitan SDM yang tepat guna. Salah satu permasalahan yang sering ditemui di lapangan adalah bagaimana keterampilan yang dimiliki SDM di suatu daerah tidak sesuai atau cocok dengan yang kebutuhan industri yang tersedia. Pada akhirnya, industri tersebut akan mendatangkan tenaga kerja dari daerah lain bahkan tenaga kerja asing yang dinilai lebih cocok. Jika pola seperti ini tidak segera dihentikan, Tujuan dari program hilirisasi akan terancam gagal. 

Jika berangkat dari permasalahan tersebut, tentu saja pemerintah harus berangkat mulai dari akarnya, yaitu kembali pada sistem pendidikan. Pendidikan punya peran krusial dalam mencetak tenaga kerja berkualitas. Pada dasarnya, sistem pendidikan Indonesia sudah semakin berkembang dan lebih baik dari tahun ke tahun, dan juga semakin mulai banyak lahir universitas dan sekolah dengan standar kompetensi yang baik. Akan tetapi, mengapa penyerapan tenaga kerja di daerah masih belum maksimal?

Mungkin memang ada yang harus dibenahi kembali oleh pemerintah kita. Tentu ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi juga harus melibatkan banyak pihak termasuk Pemerintah Daerah Provinsi dan para pengusaha atau pelaku industri setempat. Semua stakeholders harus duduk bersama untuk saling menyepakati agar tercipta suatu sistem yang saling menguntungkan, serta terwujudnya keberlanjutan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan di berbagai wilayah di Indonesia.

Pendidikan vokasi yang tersedia di suatu daerah harus selaras dengan Industri yang tersedia di daerah tersebut. Dengan begitu, lulusan vokasi bisa lebih siap dan cepat terserap oleh industri-industri setempat. Dengan demikian, tidak akan terjadi lagi kegagalan kesesuaian antara lulusan vokasi dengan kebutuhan SDM di lapangan.  

Pemerintah bisa melakukan pemetaan secara detail dan jelas terkait sektor-sektor industri yang tersedia di setiap wilayah atau daerah. Contohnya, sektor unggulan di Provinsi Sumatra Utara adalah perkebunan, maka sebaiknya pendidikan vokasi yang tersedia di sana seperti jurusan atau prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan dan Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. 

Selain itu, pemerintah juga sebaiknya membuat kebijakan untuk mewajibkan para pelaku industri memberikan feed back serta pelatihan dan pembekalan skill kepada mahasiswa bahkan tenaga pendidik agar lulusan dari sekolah maupun Universitas tersebut match dengan kebutuhan industri di wilayah tersebut. 

Perbaikan pendidikan vokasi ini harus dilakukan lebih terarah. Mau tidak mau, pemerintah harus melakukan revitalisasi pendidikan vokasi di seluruh daerah di Indonesia. Tidak ada lagi yang namanya pendidikannya vokasi  seragam dari Sabang sampai Merauke, akan tetapi harus dibuat kurikulum serta pelatihan yang selaras dengan kebutuhan Industri di wilayah tersebut. 

Pada intinya, kembali lagi kepada semangat hilirisasi itu sendiri. Program hilirisasi sejatinya memiliki banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semangat #HilirisasiUntukNegeri ini sendiri akan efektif terwujud jika banyak stakeholder terkait dapat berkolaborasi bersama. Tak hanya persoalan ketenagakerjaan saja yang dapat terselesaikan, tapi juga visi Indonesia Maju 2045 juga memungkinkan untuk terwujud.