Menjamurnya Layanan E-Health, Bijakkah Menanggulangi Pandemik?

Ternyata, pandemik bisa membuat pemerintah berkontemplasi dan menggeser sudut pandang negatif ke arah yang positif; semula netizen Indonesia yang terkenal reaktif dan eksplosif di media sosial--hingga menduduki peringkat kelima teratas di dunia sebagai pengguna media sosial--justru diarahkan untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi, yang digadang-gadang mampu memitigasi serangan bencana biologi yang belum usai hingga detik ini.

Boleh dikatakan, pemerintah cukup sukses untuk menggaet Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga mampu menerapkan kebijakan yang berbasis aplikasi perangkat lunak tersebut. Tentunya dampak positif dan nyata cukup terasa di masyarakat, terutama dari sisi tracing dan social distancing.

Tak hanya itu, ragam fitur juga ditawarkan melalui layanan kesehatan secara virtual tersebut. Mulai dari teledocter atau telecare, zonasi penyebaran COVID-19, bahkan vaksinasi COVID-19, dan sertifikat seusai vaksin pun juga bisa diakses dengan mudah.

Namun, tak bisa dimungkiri layanan kesehatan secara daring yang ditawarkan oleh pemerintah juga harus siap menghadapi badai digital yang menerpa. Isu terkini yang masih menjadi tugas rumah bagi bangsa ini adalah ketidaksiapan menghadapi keamanan dan privasi data dari pengguna e-health.

Sebab, bukan hanya pemerintah yang harus wawas dalam meningkatkan keamanan aplikasi yang sudah diterapkan, masyarakat luas juga sudah semestinya memiliki kecakapan literasi digital agar mampu melindungi dan mengelola data pribadi yang tersimpan secara digital dengan baik.

Selain itu, masyarakat juga kerap membandingkan dua aplikasi yang menjadi kebijakan pemerintah, yaitu Mobile JKN dan PeduliLindungi. Komparasi acapkali tak bisa dimungkiri, akan tetapi penyatuan fungsi dari layanan aplikasi apakah tetap tak mampu terealisasi? Inilah yang menjadi pertanyaan yang membekas di benak masyarakat, sudah tepatkah esensi dari aplikasi memenuhi tuntutan dari kebutuhan anak-anak ibu pertiwi? Terlebih dua elite politik menjadi hulubalang dari kedua layanan e-health terkini itu; Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kominfo.

Tentunya dari kompetisi kebijakan publik berbasis layanan aplikasi kesehatan tersebut memunculkan spekulasi. Apakah ini bagian dari strategi kebijakan Indonesia untuk menjadi Presidensi G20 selama setahun ini? Mengingat puncak pelaksanaan KTT G20 pada 15—16 November 2022 di Bali tentunya akan mendatangkan banyak keuntungan baik secara politik maupun ekonomi.

Forum internasional G20 ini juga tidak hanya berhenti di ruang seminar dan diskusi, tetapi juga di ranah investasi. Oleh karena itu, diharapkan layanan e-health mampu menanggulangi pandemi, sehingga kita bisa “Recover Together, Recover Stronger”.

Peka dan tanggap bersama dalam menuntaskan pandemik melalui tren aplikasi seharusnya bisa disikapi dengan bijak oleh segenap lapisan strata sosial, baik dari pemegang kekuasaan maupun pelaksana kebijakan.

Namun, apakah layanan e-health yang menjamur di Indonesia, seperti Halodoc, Alodokter, Hallosehat, Docdoc, Klikdokter, Mobile JKN, dan PeduliLindungi benar-benar menguntungkan penggunanya? Ataukah hanya meraup profit dari sisi industri kesehatan digital semata? Jangan sampai ada yang berusaha mencari celah untuk benar-benar “kenyang” dan “gemuk” di atas penderitaan yang ditimbulkan dari pandemi.

Belum lagi, beberapa jurnal penelitian dalam negeri turut merilis bahwa lebih dari 70 persen tenaga medis (dalam skala nasional) tidak memiliki minat dan kompetensi apik dalam penggunaan layanan kesehatan digital. Tenaga kesehatan yang seharusnya menguasai fungsi telehealth dan mampu menjalankan tugas telemedisin dengan baik harus tercederai dengan temuan tersebut.

Tak hanya itu, layanan jasa kesehatan yang sudah dikemas secara digital lagi-lagi harus berhadapan dengan regulasi hukum yang belum matang untuk melindungi para pasien atau pengguna jasa tersebut. Mengingat arus yang cukup deras akan dihadapi masyarakat dalam mengarungi dunia kesehatan digital ini, tentunya perlindungan berupa payung hukum yang jelas dan tegas sepatutnya wajib dirasakan oleh semua kalangan.

Baca Juga: Peran Artificial Intelligence dalam Layanan Kesehatan