5 Budaya Indonesia yang Ternyata Menyimpang dari Hukum!  

2. Budaya kekerasan Carok dari Madura

Budaya kriminalitas lain di Indonesia yang juga terkenal adalah Carok. Budaya Carok berasal dari masyarakat Madura. Carok dalam bahasa Kawi Kuno yang artinya perkelahian.

Perkelahian tersebut biasanya melibatkan dua orang atau antar penduduk desa seperti yang sering terjadi di daerah Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Carok dipraktekan dengan bertarung menggunakan celurit sebagai senjata khas masyarakat Madura. Faktor yang mendorong masyarakat madura melakukan Carok adalah karena merasa harga dirinya telah direndahkan.

Di dalam masyarakat Madura sendiri terdapat ungkapan yang mengharuskan mereka untuk mempertahankan harga dirinya yaitu Lebbi Bagus Pote Tollang Atembang Pota Mata (lebih baik mati, daripada hidup menanggung malu)

Ketika seseorang memenangkan pertarungan Carok akan disebut ‘semenang’ sedangkan yang kalah disebut ‘sekalah’. Pihak yang kalah biasanya akan tewas. Akan tetapi menurut masyarakat Carok pembunuhan yang terjadi tidak berkaitan dengan masalah hukum atau agama.

Masyarakat Madura tidak akan menyebut seseorang yang berhasil memenangkan Carok sebagai pembunuh. Hal ini mengakibatkan tidak ada hukuman seperti sanksi sosial yang diberikan masyarakat terhadap pihak yang memenangkan Carok.

Dalam praktik Carok, pihak yang berkonflik harus membuat perjanjian terlebih dahulu sebelum melakukan pertarungan. Akan tetapi seringkali praktik Carok yang dilakukan keluar dari aturan misalnya dengan melakukan penyerangan terlebih dahulu tanpa membuat perjanjian untuk bertarung.

3. Budaya Siri Ripakasiri dari Makassar

Sama dengan Carok, Siri Ripakasiri juga merupakan budaya yang dilakukan dengan melakukan kekerasan hingga pembunuhan. Budaya ini berkembang di kalangan masyarakat adat Makassar.

Siri ripakasiri memiliki arti perasaan malu dari seseorang karena martabatnya telah direndahkan oleh orang lain. Dalam masyarakat adat Makassar, seseorang yang merasa martabatnya telah direndahkan diharuskan untuk mengembalikan harga  dirinya.

Martabat tersebut hanya bisa diperbaiki dengan membunuh orang yang merendahkan harga dirinya. Menurut nilai yang berlaku di masyarakat, seseorang yang telah kehilangan 'siri' (harga diri) tidak lagi dapat dipandang sebagai manusia. Ia dianggap sama rendahnya dengan binatang. Sistem nilai ini memandang lebih baik mati daripada hidup tanpa harga diri dengan memperjuangkan Siri.

Siri Ripakasiri tidak hanya dirasakan oleh pihak yang merasa telah direndahkan harga dirinya, tetapi juga oleh seluruh keluarganya. Hal ini mengakibatkan 'siri' tidak hanya menjadi kewajiban satu pihak saja melainkan semua anggota keluarga.

Pelaksanaan 'Siri ripakasiri' dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja meskipun permasalahan antara korban dan pelaku sudah terjadi di masa lalu. Bagi masyarakat adat Makassar, budaya ini bukanlah bentuk balas dendam melainkan kewajiban moral adat yang harus dipatuhi.

Kasus 'siri ripakasiri' yang terjadi di Makassar seringkali disebabkan kasus kawin lari yang tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua pihak perempuan. Selain masalah kawin lari faktor kasus pembunuhan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual juga mendorong seseorang melakukan 'siri ripakasiri'.

Dalam perkembangannya saat ini, 'siri ripakasiri' juga dapat mencakup insiden apa pun yang dianggap memalukan, meskipun terlihat sepele. Misalnya memegang kepala orang lain tanpa persetujuan. 

Praktik Siri Ripakasiri dilakukan dengan mendatangkan kedua perwakilan keluarga yang bertikai. Kedua pihak yang berartikan akan dipasangkan dalam satu sarung dan masing-masing diberikan senjata Badik. Hal ini membuat pihak yang bertikai memiliki sedikit ruang untuk menghindar dari serangan musuh. Konon, tradisi ini banyak terjadi di masa lalu akibat harga diri sebuah keluarga merasa terinjak sedangkan kedua keluarga yang bertikai merasa benar.

4. Budaya kawin anak merarik di NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempati urutan ke-7 angka pernikahan anak tertinggi di Indonesia pada tahun 2021 lalu. Tingginya angka perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat tidak bisa dilepaskan dari faktor budaya.

Keberadaan budaya merarik di NTB menjadi pemicu tingginya kasus pernikahan dini. Dalam tradisi masyarakat Sasak tradisi kawin lari dikenal dengan merarik. Masyarakat Sasak mengartikan merarik sebagai proses pernikahan yang didahului dengan membawa lari atau “menculik” seorang gadis sebelum prosesi pernikahan secara agama dan hukum nasional dilaksanakan.

Istilah merarik sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sasak. Ada beberapa pendapat mengenai asal kata merarik, di antaranya; “berlari” yang berarti berlari. Pihak lelaki nantinya akan membawa lari seorang perempuan untuk dinikahi. Makna inilah yang kemudian berkembang menjadi istilah merarik yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk membebaskan si gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.

Dalam pelaksanaan tradisi merarik, terdapat delapan tahap yang harus dilewati yaitu: 1) midang, merupakan proses kunjungan laki-laki ke rumah, 2) ”Merarik” (kawin lari), yaitu pelarian atau penculikan perempuan dari orang tuanya lalu disembunyikan oleh pelaku, 3) Selabar, yaitu pihak pria melaporkan kepada kepala dusun asal calon pengantin dan pemberitahuan kepada keluarga pihak perempuan bahwa pihak pria telah membawa lari anak mereka, 4) Mbait wali, yaitu menjemput wali untuk menikahkan si perempuan, 5) Akad nikah dengan cara Islam, 6) Mbait janji, yaitu perundingan untuk menentukan waktu pelaksanaan ajikrama atau sorong serah, yang merupakan puncak rangkaian upacara pernikahan, 7) Ajikrama merupakan prosesi simbolis untuk memberi dan menerima pengantin di dalam sebuah perkawinan. 8) Terakhir nyongkolan, yaitu iring-iringan kedua mempelai pengantin yang datang ke tempat upacara sambil berjalan kaki dengan diiringi permainan musik tradisional khas Sasak, gendang beleq atau kecimol.

Di satu sisi, praktik Merarik dalam masyarakat NTB sudah dianggap sebagai adat istiadat. Selain itu, budaya merarik juga dilakukan sebagai pembuktian kelaki-lakian, keberanian, keseriusan, dan tanggung jawab seorang laki-laki pada calon istrinya. Tidak adanya kejelasan sanksi terhadap praktik perkawinan anak yang telah membudaya dalam masyarakat NTB mengakibatkan hukum pidana nasional sulit untuk mengatasi permasalahan ini.