Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Kelam. Begitu istilah yang tergambar ketika Raja John memerintah Inggris pada tahun 1199 - 1216. Sebagai raja yang memiliki kekuasaan absolut justru membuat Raja John bersikap lalim dan sewenang-wenang. Tercatat, Raja John mengalami banyak sekali kekalahan perang serta lepasnya Normandia dari tangan Inggris ke Perancis. Ditambah lagi ia harus berurusan dengan dengan Paus karena berkonflik dengan gereja Katolik Roma.
Pemerintahannya pun menimbulkan ketidakpuasan terhadap berbagai kalangan. Tepatnya pada tanggal 15 Juni 1215 di Runnymedes, Raja John dipaksa untuk menandatangani suatu perjanjian yang kini disebut dengan nama "Magna Carta". Isi penting dalam perjanjian itu ialah kekuasan raja dapat dibatasi oleh hukum. Raja tidak lagi menjadi penguasa absolut yang sewenang-wenang dalam memerintah kerajaannya.
Awalnya, perjanjian itu berlaku antara Raja John dan sejumlah bangsawan saja. Namun pada perkembangannya, perjanjian itu menjadi bagian dari sistem konstitusional di Inggris yang menjadi hak seluruh warga negara.
1. Raja tak lagi boleh sewenang-wenang, HAM lebih penting daripada kedaulatan hukum atau keabsolutan raja
Klausul ke 39 dalam perjanjian itu menyatakan dasar kemerdekaan warga sipil di Inggris:
"Tidak satu pun orang merdeka yang boleh ditangkap atau di penjarakan, atau dilucuti hak-haknya atau hartanya, atau dicabut hak hukumnya atau dibuang, atau diambil dari statusnya dengan cara apa pun, Raja tidak akan bertindak memaksa terhadap rakyat sipil, atau mengirim orang lain untuk melakukan kehendak raja secara semena-mena, kecuali melalui penghakiman yang berdasarkan hukum negeri tersebut."
Maknanya, raja tidak boleh lagi sembarangan menangkap dan mengeksekusi siapapun tanpa melalui penghakiman yang sah. Raja pun tidak boleh memaksa rakyat sipil untuk melakukan kehendaknya.
Klausul penting ini juga menjadi dasar dibentuknya sidang pengadilan oleh juri dan diterapkan prinsip habeas corpus. Prinsip ini harus membebaskan seseorang dari penahanan bila tidak didukung oleh bukti atau prosedur yang sah.
2. Dokumen Magna Carta terdiri dari 63 klausul, hingga kini hanya 3 klausul saja yang masih menjadi berlaku dalam hukum Inggris
Magna Carta telah meletakkan dasar yang sangat penting bagi konsep hukum seperti larangan menghukum secara kejam, menghargai kebebasan HAM dan menjalankan pemerintahan yang adil. Tetapi piagam ini juga berisi tentang perjanjian yang sangat spesifik yang sudah tidak relevan di periode yang lain.
Pada abad ke-20 hanya tiga klausa yang tersisa dalam piagam magna charta. Undang-undang yang masih tersisa ini memberikan kebebasan kepada Gereja Inggris, menjamin kebiasaan dan kebebasan kota London dan melarang penangkapan yang sewenang-wenang terhadap warga negara, serta tidak diperbolehkan menjualbelikan keadilan.
Baca Juga: 13 Bukti Nyata Kalau Hak Asasi Manusia Orang Itu Bisa Dirampas dengan Seenaknya
3. Versi pertama Magna Carta disebut sebagai "The articles of the Baron"
Disebut demikian karena awalnya Raja John menandatangi Magna Carta karena dipaksa oleh 25 baron. Mereka adalah peringkat terakhir dalam golongan bangsawan Inggris. Mereka yang punya banyak tanah dan diharuskan membayar pajak sebanyak 11 kali lipat dari biasanya menjadi tidak suka dengan cara Raja John memerintah negara.
Meski awalnya perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk membantu meringankan beban para baron ini, tetapi undang-undang baru yang berlaku ini memiliki dampak besar bagi semua orang.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
4. Ada juga klausul yang membahas tentang perempuan berstatus janda
Magna Carta juga menyebutkan klausul tentang perempuan. Dalam klausul 7 dinyatakan bahwa seorang janda ketika suaminya telah meninggal, wajib segera dan tanpa kesulitan mendapat bagian harta dari pernikahannya dan warisan.
Sementara itu, dalam klausul 8 juga disebutkan bahwa tidak ada janda yang akan dipaksa untuk menikah jika ia lebih memilih hidup tanpa suami.
5. Magna Carta juga dijadikan referensi Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat lho guys
Pada tahun 1776 ketika Amerika Serikat hendak mendeklarasikan kemerdekaannya dari Kerajaan Inggris, menggunakan Magna Carta sebagai dasar "The Declaration of Independence"-nya. Para pejuang kebebasan Amerika itu mengatakan, Raja George III yang sedang memerintah Inggris saat itu tidak menggunakan kekuatannya dengan benar. Raja Britania Raya itu dianggap sama seperti Raja John di Abad 13 yang sangat lalim dan sewenang-wenang.
6. Raja John awalnya setuju dengan Magna Carta ini, namun ia menjadi menyukainya karena persyaratannya yang dipaksakan padanya.
Raja John menulis kepada Paus untuk membatalkan perjanjian Magna Carta. Meski saat itu ada ketegangan antara Raja dan Gereja, Paus tetap setuju dengan Raja John. Paus Innocent III menyebut bahwa Magna Carta ilegal, tidak adil, berbahaya bagi hak-hak kerajaan dan memalukan bagi orang Inggris.
Baru saja 10 bulan Magna Carta diterapkan menjadi hukum di Runnymede, Paus menyatakan piagam itu batal demi hukum untuk selamanya. Tujuan jangka pendek untuk menciptakan perdamaian pun menjadi gagal. Inggris pun terjerumus ke dalam perang saudara.
Baca Juga: 7 Tempat Wisata Ini Ternyata Punya Sejarah yang Menyeramkan
