6 Dampak Tambang Nikel di Raja Ampat, Penting Diketahui!
Raja Ampat selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi laut terindah di dunia. Keindahan terumbu karang, laut biru yang jernih, serta kekayaan hayati nan luar biasa menjadikan wilayah ini sebagai kebanggaan Indonesia sekaligus destinasi unggulan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
Sayangnya, keindahan itu kini menghadapi ancaman serius dari aktivitas pertambangan nikel. Eksploitasi sumber daya alam mulai menimbulkan berbagai persoalan ekologis dan sosial yang tidak bisa diabaikan. Nah, berikut dampak tambang nikel di Raja Ampat yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak.
Dampak tambang nikel di Raja Ampat
Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat membawa dampak yang cukup serius, baik bagi lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat sekitar. Berbagai kerusakan mulai dari deforestasi hingga terancamnya ekonomi masyarakat lokal menjadi masalah yang sulit diabaikan. Berikut beberapa dampak akibat aktivitas tambang nikel di Raja Ampat yang perlu kita ketahui.
1. Pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem laut
Aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya di wilayah pesisir dan laut. Berdasarkan hasil temuan tim pengawas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada Mei 2025, aktivitas penambangan PT Gag Nikel (PT GN) dinilai berisiko meningkatkan sedimentasi ke wilayah pesisir. Hal ini dapat mengganggu ekosistem laut di Raja Ampat yang sangat kaya. Meskipun PT GN dianggap masih mengikuti kaidah pengelolaan lingkungan yang baik, tapi tetap ditemukan indikasi dampak lingkungan yang perlu diantisipasi.
Sementara itu, PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP) dinilai menyebabkan kerusakan lebih serius karena kolam setting pond-nya jebol. Akibatnya, sedimentasi tinggi mencemari laut dan mengganggu habitat terumbu karang, padahal kawasan Raja Ampat menjadi rumah bagi sekitar 75 persen spesies terumbu karang dunia.
2. Penggundulan hutan dan gangguan biodiversitas darat
Penambangan juga berdampak langsung terhadap ekosistem darat. Di Pulau Kawei, aktivitas pertambangan oleh PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) menyebabkan pembabatan hutan secara masif. Tim KLH menemukan indikasi bahwa pengelolaan lahan dilakukan di atas luas yang diizinkan oleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yakni lebih dari 5 hektare. Hal ini memicu penggundulan hutan dan mengancam keanekaragaman hayati darat di kawasan tersebut.
Bahkan, di lokasi PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), ditemukan 10 titik pengeboran tanpa dokumen resmi seperti Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) maupun persetujuan lingkungan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan potensi pelanggaran berat terhadap aturan lingkungan.
3. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan satwa endemik
Menurut Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik, pertambangan nikel di Raja Ampat mengancam keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kawasan ini memiliki lebih dari 1.400 spesies ikan karang, 700 spesies moluska, dan berbagai satwa khas Papua seperti pari manta (Mobula birostris) di Selat Dampier, serta burung cenderawasih botak (Cicinnurus respublica) yang hanya hidup di Raja Ampat.
Kehidupan satwa-satwa ini sangat tergantung pada kelestarian lingkungan pesisir dan hutan. Jika hutan digunduli dan laut tercemar, habitat hewan-hewan tersebut akan rusak yang pada akhirnya mengganggu rantai ekosistem secara keseluruhan.
4. Terancamnya ekowisata dan ekonomi masyarakat lokal
Ekosistem yang rusak berdampak langsung pada sektor ekowisata yang merupakan salah satu sumber penghidupan utama masyarakat Raja Ampat. Di Distrik Waisai, misalnya, warga lokal mengelola homestay untuk wisatawan yang ingin mengamati burung cenderawasih atau menyelam di terumbu karang.
Nah, ekowisata menyumbang sekitar 15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Raja Ampat pada tahun 2020 dengan nilai mencapai Rp 7 miliar. Jika penambangan terus berlanjut tanpa pengawasan ketat, potensi pemasukan ini akan hilang karena wisatawan akan enggan datang ke wilayah yang tercemar dan rusak.
5. Kerusakan wilayah konservasi dan pelanggaran regulasi
Beberapa wilayah pertambangan nikel di Raja Ampat berada di pulau-pulau kecil seperti Pulau Gag, Pulau Kawei, dan Pulau Manuran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, aktivitas tambang di pulau kecil sebenarnya dilarang karena berisiko merusak seluruh ekosistem kawasan tersebut yang ukurannya terbatas dan rentan.
Namun, Greenpeace mencatat bahwa lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami telah ditebang di pulau-pulau itu demi kegiatan tambang. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi aturan dan kurangnya penegakan hukum atas perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Pencemaran udara dan ancaman kesehatan masyarakat
Penambangan nikel juga menyebabkan pencemaran udara akibat emisi dari aktivitas ekstraksi dan pemrosesan nikel. Proses peleburan nikel sangat intensif energi dan menghasilkan emisi gas rumah kaca serta partikel berbahaya. Udara yang tercemar dapat menimbulkan gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya bagi masyarakat sekitar tambang.
Jadi, dampak tambang nikel di Raja Ampat sudah jelas mengancam alam dan masyarakat sekitar. Untuk itu, yuk, ikut sebarkan kesadaran supaya lingkungan tetap terjaga demi masa depan Raja Ampat lebih baik!
Referensi
"Nickel - A Mineral with A Challenging Role in Clean Tech". International Energy Forum. Diakses Juni 2025.
"Indonesian Nickel Project Harms Environment and Human Rights, Report Says". Mongabay. Diakses Juni 2025.
"Indonesia: Huge Nickel Project Driving Climate, Rights, Environmental Harms". Climate Rights International. Diakses Juni 2025.
Nasution, Miftahul Jannah, dkk. “The Impact of Increasing Nickel Production on Forest and Environment in Indonesia: A Review.” Jurnal Sylva Lestari 12, no. 3 (July 1, 2024): 549–79.
